Petani di Sulsel Berhaji Hasil Penjualan Komoditas Porang dan Walet

<p>Foto: Komoditas tanaman porang.</p>
Foto: Komoditas tanaman porang.

Berita nasional, gemasulawesi– Pembudidayaan komoditas porang dan walet kini menjadi primadona di Sulawesi Selatan (Sulsel). Bahkan, harga jual hasil produksi cukup tinggi membuat banyak petani bisa berhaji.

“Saya mau menyampaikan di Pangkep tahun 2012 sudah menjual porang, hanya saja harganya murah. Sekarang harganya cukup tinggi, sehingga banyak petani naik haji gara gara menanam porang dan walet,” ungkap Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan Syahruddin Alrif dalam keterangan tertulis, Kamis 22 Juli 2021.

Pihaknya berjanji akan mendukung gerakan pemerintah untuk menghidupkan dan mengembangkan sektor pertanian Indonesia. Khususnya untuk komoditas porang dan walet.

Baca juga: Komoditas Pertanian Sulawesi Tengah Tembus Pasar Global

“Hari ini gerakan tanam porang bersama Pak Menteri akan dimasifkan. Ini luar biasa dan berkah buat masyarakat Sulsel, khususnya masyarakat Kabupaten Pangkep,” imbuhnya.

Pihaknya juga mengapresiasi upaya Kementerian Pertanian dalam mengembangkan tanaman porang dan walet di luar pulau Jawa. Sehingga, Indonesia saat ini memiliki unggulan ekspor yang bisa mendongkrak ekonomi nasional.

“Kami mewakili rakyat Sulsel mengucapkan terimakasih atas perhatian Bapak Menteri yang telah mengembangkan porang dan SBW di Sulsel,” ujarnya.

Baca juga: Puluhan TKA China Masuk Sulsel Saat PPKM Darurat

Kabupaten Pangkep garap hingga 550 hektar tanah budidaya porang

Sebagai informasi, dan Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Pemerintah Kabupaten Pangkep mulai menggarap lahan porang di Kampung Celai, Kelurahan Balleangin, Kecamatan Balocci, Sulawesi Selatan.

Ada kurang lebih mencapai 550 hektar lahan porang digarap dari total 1000 hektare lahan disiapkan di dua Kecamatan.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan tanaman porang adalah komoditas unggulan Indonesia memiliki potensi besar dalam membuat berbagai produk olahan siap ekspor.

Baca juga: Ratusan Tenaga Kerja Asing China Masuk Sulsel Sejak Januari 2021

Sehingga, Kabupaten Pangkep sebagai kabupaten subur akan diproyeksikan sebagai salah satu lumbung porang nasional.

“Karena itu saya mendorong Gubernur dan para Bupati agar bisa mengakselerasi porang lebih kuat lagi. Kenapa? sebab porang bisa menjadi beras, kosmetik, farmasi dll. Tidak diboleh adalah melakukan ekspor umbinya melalui ciping atau setelah dimodernkan,” tutupnya. (***)

Baca juga: Kementan Alokasikan 25 Hektare Budi Daya Porang di Parimo

...

Artikel Terkait

wave

BUMN Sektor Peternakan Diminta Jaga Stabilitas Harga Perunggasan

BUMN sektor peternakan diminta intervensi untuk menjaga stabilitas harga perunggasan DOC atau bibit ayam broiler tingkat peternak rakyat.

Rendah, Serapan Dana Penanganan Covid 19 di Sulawesi Tengah

Kementrian dalam negeri (Kemendagri) sebut serapan dana penanganan covid 19 di Sulawesi Tengah rendah, tidak sampai satu persen.

Pemprov Sulteng Tunggu Edaran Perpanjangan PPKM

Pemerintah provinsi (Pemprov) Sulteng tunggu edaran perpanjangan PPKM dari pemerintah pusat, kabarnya hingga 25 Juli 2021 mendatang.

Program JKN &#8211; KIS Dinilai Bisa Lindungi Petani di Morowali

Program JKN - KIS dinilai bisa lindungi petani di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, pelayanan kesehatan diberikan cuma-cuma.

Polisi Sita Miras Ratusan Liter Cap Tikus di Banggai

Aparat kepolisian berhasil sita Miras ratusan liter cap tikus di Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah Sulteng, dalam 50 kantong satu liter.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;