Nasional, gemasulawesi – Menurut laporan, Presiden Jokowi menekankan kepala daerah untuk tidak memakai anggaran untuk agenda rapat dan juga studi banding.
Presiden Jokowi meminta agar kepala daerah di seluruh Indonesia dapat mengimplementasikan program pembangunan dalam RKP atau Rencana Kerja Pemerintah yang berorientasi kepada hasil agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.
Mengenai anggaran, Presiden Jokowi menyatakan jika itu adalah masa lalu, sehingga di masa depan penggunaan anggaran yang berlebihan untuk rapat dan studi banding jangan sampai terjadi lagi.
Hal tersebut disampaikan oleh Jokowi dalam sambutannya pada pembukaan Musrenbangnas 2024 atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2024 yang dilangsungkan di JCC Senayan, Jakarta, hari ini, 6 Mei 2024.
“Penyusunan program dalam RKP juga harus sinkron atau sejalan dengan agenda pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat,” katanya.
Dia menambahkan bahwa program dalam RKP juga harus berorientasi pada hasil yang dapat memberikan pendapatan ekonomi daerah.
Selain itu, Jokowi juga menegaskan agar APBD tidak disebarkan ke dinas-dinas sehingga tidak mempunyai skala prioritas terhadap program pembangunan yang jelas.
“Misalkan ada kenaikan 10 persen, semua diberi 10 persen, sehingga tidak jelas skala prioritasnya yang mana,” ujarnya.
Presiden Jokowi juga menyampaikan pesannya agar program yang dijalankan strategis dan tepat sasaran.
“Hal ini dapat menyebabkan manfaat dari APBN dan APBD dapat dirasakan langsung nantinya oleh masyarakat,” ucapnya.
Jokowi lantas mencontohkan anggaran pengentasan stunting yang diberikan melalui Puskesmas tidak boleh digunakan untuk misalnya pembelian pagar Puskesmas.
“Karena tidak ada hubungannya antara stunting dengan pagar,” jelasnya.
Oleh karena itu, Kepala Negara juga mengharapkan Musrenbangnas 2024 dapat menjadi sekrub penyambung agenda pembangunan pemerintah pusat hingga kabupaten atau kota.
Menurutnya, itu akan menyebabkan agenda dapat seirama dan juga tepat sasaran.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga sempat mengungkapkan fakta yang mengejutkan mengenai perencanaan kerja pemerintah.
Presiden Jokowi menyampaikan meskipun telah ada rencana pembangunan jangka panjang dan juga menengah, namun, seringkali rencana kerja tahunan tidak sinkron dengan rencana pembangunan yang ada. (*/Mey)
