Serikat Guru Tolak Dana BOSP Dipakai Untuk Program Ini

Ket foto: Airlangga Hartarto dalam program makan siang gratis di sekolah
Ket foto: Airlangga Hartarto dalam program makan siang gratis di sekolah Source: (Foto/IG/ airlanggahartanto_official)

 

Nasional, gemasulawesi - Gagasan program capres dan cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menggunakan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk melaksanakan program makan siang gratis di sekolah mendapat kritik keras dari Federasi Serikat Guru Indonesia.

Pembahasan penggunaan dana BOSP untuk mendanai program makan siang gratis yang disimulasikan oleh Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo - Gibran, pertama kali dimulai dalam acara makan siang gratis yang diadakan di SMP Negeri 2 Curug - Tangerang, Provinsi Banten beberapa hari lalu.

Ketua Dewan Pakar FSGI, Retno Listyarti menerangkan rencana penggunaan dana BOSP untuk membiayai program makan siang gratis di sekolah merupakan bentuk pemerataan layanan pendidikan yang adil dan berkualitas.

Pada dasarnya, dana BOS adalah uang negara yang dipakai untuk membiayai belanja non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah.

Baca Juga:
Terkait Kesejahteraan Masyarakat, Kemenko PMK Sebut Perlindungan Sosial Jadi Salah Satu Skema Pemerintah untuk Meningkatkannya

Dana ini ditujukan untuk melaksanakan program wajib belajar dan berbagai kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tidak ada satupun peraturan yang memperbolehkan dana BOS dipakai untuk membiayai makan siang gratis seluruh peserta didik. 

Retno menegaskan, dana BOS merupakan program pemerintah Indonesia yang memberikan dukungan finansial kepada sekolah negeri dan swasta di seluruh Indonesia.

Jika ditotal, dana BOS yang dikeluarkan pemerintah untuk sekolah-sekolah saat ini sebesar Rp 59,09 triliun per tahun. 

Baca Juga:
Ini Dia Gua Batu Hapu: Petualangan Misterius di Tapin Kalimantan Selatan dengan Destinasi Wisata Alam yang Menarik dan Mengagumkan!

Sementara itu, biaya untuk makan siang gratis sebesar Rp 450 triliun per tahun. 

Retno menilai  dana BOS yang ada saat ini tidak mungkin digunakan untuk membayar makan siang gratis karena penyelenggaraan layanan pendidikan akan ditangguhkan.

Hasil survei Programme for International Student Assessment (PISA) bulan Desember 2023 menunjukkan bahwa Indonesia tidak tergolong negara dengan anak-anak yang mengalami kekurangan makan, terutama siswa bersekolah di semua jenjang pendidikan.

FSGI mengatakan  ratusan triliun anggaran makan siang gratis di sekolah akan lebih baik digunakan untuk membangun sekolah menengah umum dan sekolah kejuruan serta mempekerjakan guru.

Baca Juga:
Dipimpin Kadis, Dinsos Parigi Moutong Gelar Rapat Persiapan Kunjungan Kerja Menteri Sosial

"Ada beberapa sekolah yang dapat BOS Afirmasi, tapi jumlahnya hanya sedikit sekolah," ucap Retno.

Retno juga mengaku tidak yakin dengan jumlah dana BOS Afirmasi bisa memenuhi biaya makan siang gratis selama satu tahun. 

Lebih lanjut, ia juga mempertanyakan nasib sekolah yang tidak memperoleh BOS Afirmasi karena dana BOS Reguler masih minim.

Retno mengatakan, dana BOS yang  dikelola sekolah saat ini masih perlu ditingkatkan karena besaran dana BOS yang dikelola sekolah sebenarnya bergantung pada jumlah siswa.

Baca Juga:
Yuk Kunjungi Destinasi Wisata Alam Goa Lowo di Jawa Timur dengan Petualangan Menakjubkan dan Nuansa Indah yang Dijamin Menggoda Mata!

Jika dana BOS yang diberikan dan diterima besar, tentunya layanan pendidikan dapat berjalan baik. 

Sebaliknya, jika dana BOS dipakai untuk program makan siang gratis maka, ia menilai jumlah dana yang diperoleh sekolah tidak akan cukup. (*/Lutfia)

 

 

...

Artikel Terkait

wave
Tertuang dalam Perpres, Presiden Jokowi Telah Secara Resmi Naikkan Tunjangan Kinerja Pegawai KLHK

Presiden Jokowi telah secara resmi menaikkan tunjangan kinerja para pegawai di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Terkait Kesejahteraan Masyarakat, Kemenko PMK Sebut Perlindungan Sosial Jadi Salah Satu Skema Pemerintah untuk Meningkatkannya

Kemenko PMK menerangkan perlindungan sosial menjadi salah satu skema dari pemerintah RI untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Agar Tepat Sasaran, Kementerian ESDM dan Pertamina Gelar Sosialisasi Pendistribusian Isi Ulang Subsidi LPG 3 Kilogram

Kementerian ESDM bersama dengan PT Pertamina mengadakan sosialisasi pendistribusian isi ulang subsidi LPG 3 kilogram.

Dipimpin Kadis, Dinsos Parigi Moutong Gelar Rapat Persiapan Kunjungan Kerja Menteri Sosial

Dinas Sosial Kabupaten Parigi Moutong menggelar rapat persiapan kunjungan kerja Menteri Sosial dengan dipimpin langsung oleh Kepala Dinsos.

Diikuti 50 Peserta, PBFI Kabupaten Parigi Moutong Adakan Open Tournament Body Contest Tahun 2024

PBFI Kabupaten Parigi Moutong mengadakan Open Tournament Body Contest 2024 yang diikuti oleh 50 orang peserta.

Berita Terkini

wave

Kapolres Parigi Moutong AKBP Hendrawan Agustian: Kami Akan Turunkan Tim Menyisir PETI Desa Tombi

Kapolres Parigi Moutong, AKBP Hendrawan Agustian, sebut akan turunkan tim untuk menyisir PETI di Desa Tombi.

Buntut Dugaan Pungli di PETI Desa Tombi, Polres Parigi Moutong Akan Panggil BPD dan Pemerintah Desa Setempat

Dugaan Pungli pemerintah desa Tombi terhadap pelaku tambang ilegal mendapat respon Polres Parigi moutong.

Dugaan Pungutan Liar Pemerintah Desa pada Penambangan Ilegal di Desa Tombi Mencuat

Setelah Sipayo, Giliran Desa Tombi coba melegalkan pungutan terhadap pelaku tambang ilegal yang tertuang dalam berita acara berkop surat BPD

Aroma Nepotisme dan Akal-akalan Anggaran di Proyek Rehab Ruang Wakil Bupati Menguat

Selain kejanggalan penganggaran pada rehab ruangan wakil bupati parigi moutong, indikasi nepotisme kini juga menguat.

Parah, Mendekati Batas Waktu Pekerjaan Deviasi Proyek Gedung Perpustakaan Parigi Moutong Malah Bertambah Jadi Minus 13 Persen

Bukannya terkejar, deviasi proyek pembangunan gedung perpustakaan malah menjadi minus 13 persen. Keseriusan kontraktor dipertanyakan.


See All
; ;