Pajak Hiburan Akan Naik, Menko Marves Luhut Tekankan Kenaikan Tidak Boleh Beratkan Pelaku Usaha

Ket. Foto: Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan Menekankan Kenaikan Pajak Hiburan Tidak Boleh Memberatkan Pelaku Usaha di Indonesia
Ket. Foto: Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan Menekankan Kenaikan Pajak Hiburan Tidak Boleh Memberatkan Pelaku Usaha di Indonesia Source: (Foto/Instagram/@luhut.pandjaitan)

Nasional, gemasulawesi – Kemarin, tanggal 17 Januari 2024, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, mengunggah sebuah video di halaman Instagram pribadinya.

Dalam video yang dipostingnya tersebut, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan dia telah meminta agar kenaikan pajak hiburan untuk dievaluasi.

Bukan hanya itu saja, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, juga meminta agar pajak hiburan yang direncanakan akan naik itu juga ditunda.

Baca Juga:
DBD Menjalar, Wakil Menteri Kesehatan Himbau Masyarakat Lebih Peka dan Waspada terhadap Lingkungan

Menurutnya, tujuannya adalah untuk menghindari dampak yang merugikan untuk masyarakat Indonesia dan mereka yang selama ini bergantung pada usaha atau pelaku usaha kecil.

“Keputusan untuk meminta penundaan dan juga evaluasi yang terkait dengan pajak hiburan kami ambil setelah sebelumnya berbagai lapisan masyarakat menyampaikan keluhannya,” katanya.

Hal itu, diakui Luhut, didapatkannya saat melakukan kunjungan kerja ke Bali.

Baca Juga:
Rencana Lakukan Upacara 17 Agustus di IKN, Presiden Jokowi Yakin Sejumlah Hotel Telah Selesai Dibangun

“Saya juga telah melakukan koordinasi yang diperlukan terkait hal tersebut dengan berbagai pemangku kepentinga, yang termasuk di dalamnya adalah PJ Gubernur Bali,” terangnya.

Luhut memaparkan langkah tersebut diambilnya untuk mendapatkan solusi yang terbaik, selain juga untuk mendiskusikan dampak yang nantinya akan timbul jika kenaikan pajak hiburan benar-benar terjadi.

Dia juga mengungkapkan dukungannya untuk pengembangan sektor pariwisata di daerah-daerah yang ada di Indonesia.

Baca Juga:
Minta Kasus Firli Bahuri Dihentikan, Polda Metro Jaya Sebut Yusril Ihza Mahendra Tak Miliki Kompetensi untuk Intervensi

“Kenaikan pajak hiburan ini tidak boleh memperberat beban para pelaku usaha, terutama mereka yang memiliki keterlibatan langsung dan juga akan merasakan dampaknya,” tegasnya.

Dia memaparkan keinginannya adalah dilakukan penundaan karena sebenarnya wacana kenaikan pajak hiburan tersebut berasal dari Komisi XI dan bukan dari pemerintah.

Saat ditanyakan mengenai uji materi yang diajukan oleh sejumlah pihak, Menko Marves membeberkan itu akan menjadi pertimbangan serius untuk pemerintah menentukan langkah ke depannya.

Baca Juga:
Peningkatan Aktivitas, PVMBG Ubah Jarak Rekomendasi Kegiatan Masyarakat dari Gunung Lewotobi Laki Laki Jadi 5 Kilometer

“Itu dilakukan karena keberpihakan kami kepada rakyat kecil dan juga pedagang kecil yang mungkin akan terkena dampak yang paling berat,” tandasnya.

Dia mengatakan agar hiburan tidak hanya bermakna diskotek saja, namun, juga ini banyak hiburan lainnya.

“Ini juga akan berdampak pada yang lainnya, seperti orang yang berjualan dan lain-lainnya,” pungkasnya. (*/Mey)

...

Artikel Terkait

wave
Kembali Lakukan Groundbreaking, Presiden Jokowi Kunker ke IKN Hari Ini

Laporan menyebutkan Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja kembali ke IKN untuk melakukan sejumlah groundbreaking.

Akan Diakselerasi, Menko Perekonomian Airlangga Sebut Jepang Investor Utama Proyek Pembangunan MRT East West

Kemarin, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan Jepang menjadi investor utama pembangunan MRT East-West.

Kasus Dugaan Suap Perusahaan Jerman, Wakil Ketua KPK Sebut Akan Jalin Koordinasi Lebih Lanjut dengan FBI

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan KPK akan menjalin koordinasi lebih lanjut dengan FBI terkait dugaan suap perusahaan Jerman.

Antisipasi Kepadatan Lalu Lintas Idul Fitri, Pemerintah Dikabarkan Telah Mulai Proyek Penanggulangan Kemacetan

Menko PMK, Muhadjir Effendy, mengungkapkan pemerintah telah memulai proyek penanggulangan kemacetan untuk Idul Fitri mendatang.

Sebelumnya Reses, Puan Akui Jadi Pihak yang Bertanggung Jawab Terkait Bolosnya Ratusan Anggota DPR di Rapat Paripurna

Terkait bolosnya ratusan anggota DPR di rapat paripurna hari ini, Puan Maharani mengakui sebagai pihak yang bertanggung jawab.

Berita Terkini

wave

Antisipasi Konflik, Polresta Ambon Dirikan Pos dan Gelar Patroli Gabungan

Polresta Ambon siagakan personel gabungan, dirikan pos, dan lakukan patroli untuk cegah konflik Kailolo-Kabauw meluas ke wilayah lain.

Dwiarso Budi Santiarto Terpilih Jadi Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Hakim Agung Dwiarso Budi Santiarto resmi terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial setelah unggul dalam dua putaran pemilihan.

Evakuasi Pekerja Terjebak di Tambang Grasberg Freeport Papua

PT Freeport menghentikan operasi sementara untuk mengevakuasi tujuh pekerja yang terjebak longsor di tambang bawah tanah Grasberg Papua.

Penjarahan Rumah Uya Kuya: Satu Pelaku di Bawah Umur Terlibat, Polisi Amankan Barang Bukti dan Kejar Tersangka Lain

Polisi tangani kasus penjarahan rumah Uya Kuya, libatkan anak di bawah umur, amankan barang bukti, dan buru pelaku lainnya.

Perampokan Rumah Kosong di Duren Sawit, Dua Pelaku Ditangkap Polisi

Polisi tangkap dua pelaku perampokan rumah kosong di Duren Sawit, dalami dugaan senjata api, dan buru dua pelaku lain.


See All
; ;