Internasional, gemasulawesi – 2 pakar hak asasi manusia (HAM) PBB, Michael Fakhri dan Balakrishnan Rajagopal, telah meminta sejumlah perusahaan minyak, yakni BP, Chevron dan Exxon untuk berhenti atau mengurangi pasokan minyak ke militer penjajah Israel di tengah perang yang masih berlangsung di Jalur Gaza.
Michael Fakhri, yang merupakan pelapor khusus PBB tentang hak atas pangan, menyatakan dia mengutip sebuah penelitian yang menunjukkan jika ketiga perusahaan minyak tersebut memasok minyak ke militer penjajah Israel melalui Amerika Serikat, Brazil, Rusia, Kazakhstan dan Azerbaijan.
Michael Fakhri menyebutkan jika perusahaan-perusahaan minyak tersebut kemungkinan terlibat dalam genosida yang dilakukan penjajah Israel terhadap warga Palestina.
Dia juga menyerukan sanksi ekonomi.
Sementara itu, pakar HAM PBB lainnya, Balakrishnan Rajagopal, yang merupakan pelapor khusus PBB mengenai hak atas perumahan yang layak, menegaskan dia mendukung seruan Fakhri.
“Perusahaan-perusahaan minyak tersebut harus berhenti atau menghadapi potensi tanggung jawab nantinya,” katanya.
Di sisi lain, pemukim penjajah Israel menggerebek desa-desa yang berada di dekat Nablus, di Tepi Barat.
Di Desa Duma, para pemukim penjajah Israel mengancam warga dengan penggusuran, sedangkan di Desa Burin, para pemukim penjajah Israel melempari warga dengan batu.
Mereka juga menembakkan peluru tajam ke udara.
Laporan menyampaikan tidak ada korban luka akibat peristiwa tersebut.
Sementara itu, kelompok HAM penjajah Israel, PCATI, telah menyerukan tindakan dari komunitas internasional untuk pelecehan dan juga penyiksaan yang dilakukan penjajah Israel terhadap tahanan Palestina.
Direktur Eksekutif PCATI, Tal Steiner, menyatakan jika situasi tersebut merupakan krisis.
Baca Juga:
Serbu Nablus di Tepi Barat, Pasukan Penjajah Israel Dilaporkan Menangkap 2 Warga Palestina
“9 orang diduga tewas di balik penjara penjajah Israel sejak tanggal 7 Oktober 2023,” ujarnya.
Dia menambahkan bahwa ada hampir 10.000 warga Palestina yang berada dalam tahanan penjajah Israel saat ini.
“Ini merupakan peningkatan hampir 200% dibandingkan dengan tahun normal lainnya,” ungkapnya.
Baca Juga:
Krisis Kemanusiaan Karena Perang, Jepang Akan Salurkan Bantuan ke Gaza Melalui Koridor Mediterania
Miriam Azem, yang berasal dari Pusat Hukum Adalah, menyampaikan jika organisasinya telah berhasil mendokumentasikan 19 kasus yang jelas dalam sistem penjara penjajah Israel sejak tanggal 7 Oktober 2023, termasuk juga dengan kekerasan seksual. (*/Mey)