Obligor Sjamsul Nursalim Cicil Utang Rp150 Miliar ke Negara

<p>Mahfud MD</p>
Mahfud MD

Nasional, gemasulawesi – Mahfud MD menyebut telah menerima pembayaran utang dari Obligor PT Lucky Star Navigation Corp dan Sjamsul Nursalim Senin 22 November.

“150 Miliar telah dibayarkan obligor Sjamsul Nursalim. Dia obligor dari Bank Dewa Rutji,” terang Mahfud MD selaku ketua pengarah Satgas BLBI dalam jumpa pers didampingi Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban, Sekretaris Satgas Sugeng Purnomo dan Wakil Ketua Satgas Feri Wibisono.

Baca juga: Sri Mulyani Sebut Penyitaan Aset Obligor BLBI Akan Sulit

Ia mengatakan, pembayaran itu include dengan biaya administrasi pengurusan piutang negara sebesar 10 persen.

“PT Lucky Star Navigation Corp juga sudah menyerahkan tanah seluas 100 hektar di Kabupaten Minahasa,” ungkapnya.

Baca juga: Mahfud MD Atur Penyampaian Kritik Kebijakan Pembatasan Kegiatan Sesuai Prosedur

Langkah debitur melakukan pelunasan kewajiban hutangnya terhadap negara mendapatkan apresiasi dari pihak pemerintah.

Ia menjelaskan, pemerintah selalu mengingatkan para obligor/debitur untuk melunasi hutang mereka kepada Negara.

Mahfud lanjut mengingatkan obligor/debitur bahwa pemerintah akan bersikap tegas kepada mereka yang tidak memenuhi panggilan Satgas BLBI atau tidak menunjukkan itikad baik membayar utangnya kepada negara.

“Ada sanksi hukum pidana jika mereka coba untuk ingkar dari kewajibannya,” tegas Mahfud.

Bukan hanya Sjamsul Nursalim dan PT Lucky Star Navigation Star, empat asset PT TPN juga disita oleh satgas BLBI.

Empat Aset-aset milik PT TPN antara lain, tanah seluas 530.125,526 m2 di Desa Kamojing, Kabupaten Karawang; tanah seluas 98.896,700 meter persegi di Desa Kalihurip, Kabupaten Karawang; tanah seluas 100.985,15 meter persegi di Desa Cikampek Pusaka, Kabupaten Karawang; dan tanah seluas 518.870 meter persegi di Desa Kamojing, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Selain itu, Mahfud mengatakan, lahan hasil sitaan Satgas BLBI Rp492 miliar akan dihibahkan kepada Pemerintah Kota Bogor dan tujuh kementerian/lembaga.

Kementerian atau lembaga lain penerima hibah adalah Kementerian Koordinasi bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Pusat Statistik, dan Badan Narkotika Nasional.

Mahfud menyampaikan aset tersebut akan diperuntukkan untuk membantu menunjang tugas dan fungsi kementerian/lembaga tersebut.

Mahfud kemudian mengatakan, aset lahan yang akan digunakan oleh Kementerian Agama untuk PKUMI berlokasi di Gambir, Jakarta Pusat. Lahan tersebut memiliki luas 1.107 meter persegi. (****/fan)

Baca juga: Satgas Penanganan Hak Tagih Negara BLBI Teliti Dokumen BLBI

...

Artikel Terkait

wave

Jaksa Agung Beri Atensi Khusus Berantas Mafia Tanah

Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanudin berikan atensi khusus serukan pemberantasan mafia tanah, karena dianggap sudah meresahkan.

KPK Sebut Empat Masalah Krusial Pengelolaan Kawasan Pelabuhan

Hasil kajian dan survey lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebutkan ada empat masalah krusial terkait pengelolaan kawasan pelabuhan.

KPK Ciduk Kepala KPP Pratama Bantaeng Sulsel

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ciduk Kepala KPP Pratama Bantaeng Sulsel Pemeriksa Pajak Madya, Dit 2 periode 2014-2019, Wawan Ridwan.

Aliran Uang Proyek Dinas PUPR Banjar Diusut KPK

Aliran uang dari proyek di Dinas PUPR Kota Banjar, sedang dalam pengusutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Indonesia Beresiko Tinggi Terhadap Kejahatan Siber

urvey Cybersecurity Exposure Index (ICE) menyebutkan Indonesia termasuk negara beresiko tinggi terhadap kejahatan siber.

Berita Terkini

wave

Pemerintah Genjot Program Prioritas untuk Ciptakan Jutaan Lapangan Kerja Baru

Pemerintah mempercepat program prioritas nasional, mulai dari koperasi desa, kampung nelayan, hingga revitalisasi tambak.

Prabowo Perluas Program Sekolah Rakyat untuk Kelompok Ekonomi Lebih Luas

Presiden Prabowo merencanakan pembangunan 500 Sekolah Rakyat, memperluas sasaran dari desil 1-2 hingga 5 demi pemerataan pendidikan.

PA Jakarta Barat Batalkan Perkawinan WNI dengan WNA Arab Saudi

Pengadilan Agama Jakarta Barat mengabulkan gugatan JPN, lindungi WNI korban KDRT, dan pastikan perkawinan dibatalkan secara sah.

KPK Telusuri Dugaan Korupsi Kuota Haji, Nama Khalid Basalamah Disorot

KPK menyelidiki dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, menyoroti peran Khalid Basalamah serta kejanggalan pembagian kuota tambahan.

KPK Dalami Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC BRI

KPK memanggil Irni Palar dan menetapkan lima tersangka dalam kasus korupsi pengadaan mesin EDC senilai Rp2,1 triliun.


See All
; ;