Hukum, gemasulawesi – Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanudin berikan atensi khusus serukan pemberantasan mafia tanah, karena dianggap sudah meresahkan.
Menurutnya, keberadaan mafia tanah menghambat proses pembangunan nasional, juga dapat memicu terjadinya banyak konflik sosial dan lahan. Bahkan disinyalir, mafia tanah telah membangun jejaring yang merajalela pada lembaga-lembaga pemerintah.
Baca juga: Dishub Usul Pengembangan Pelabuhan Parigi Moutong
Salah satu upaya dalam memberantas mafia tanah yakni dengan menutup atau memperbaiki celah yang menjadi peluang masuknya jaringan mafia tanah. Jaksa Agung meminta kepada jajaran intelijen Kejaksaan agar mencermati dan mempersempit ruang gerak para mafia tanah yang biasa ‘main mata’ atau kongkalikong dengan para pejabat aparatur sipil negara, aparat penegak hukum, maupun ketua adat.
Baca juga: Menteri Luhut Minta KPK Penjarakan Mafia Pelabuhan
“Saya tidak ingin para mafia tanah bergerak leluasa merampok dan menguasai tanah rakyat dan tanah negara,” ungkap dia dalam kunjungan kerja ke Sumatera Utara, Jumat 12 November 2021
Dia pun memerintahkan agar segera bentuk tim khusus untuk menanggulangi sindikat mafia tanah. Tim yang beranggotakan jajaran Intelijen, Pidum dan Pidsus Kejagung ini diharapkan bisa menangani dan memberantas mafia tanah sampai ke akar akarnya.
Baca juga: Presiden Jokowi Lantik Fadjroel Rachman Jadi Duta Besar Indonesia untuk Kazakhstan
“Penanganan mafia tanah ini merupakan atensi khusus dari saya. Jangan sampai pegawai Kejaksaan ada yang terlibat atau menjadi backing para mafia tanah. Saya tidak akan segan-segan menindak dan menyeret mereka ke proses pidana,” tegasnya.
Bukan hanya mafia tanah, Buhanudin juga berfokus terhadap pemberantasan mafia pelabuhan. Mafia pelabuhan telah menyebabkan tingginya biaya logistik di pelabuhan.
Baca juga: Politisi PAN Menyebut Ada Aroma Bermuatan Politis Terkait Isu Poligami Jaksa Agung
Biaya logistik di pelabuhan Indonesia masih tinggi dibandingkan dengan biaya logistik di pelabuhan China sekitar 15 persen dan di pelabuhan Malaysia yang hanya 13 persen. Tingginya biaya logistik tersebut tidak terlepas dari faktor belum efektifnya kegiatan sistem bongkar muat di pelabuhan serta adanya indikasi mafia pelabuhan yang semakin memperkeruh keadaan.
Oleh karena itu, dia memerintahkan satuan kerja yang di wilayah hukumnya terdapat fasilitas pelabuhan agar segera bergerak melakukan operasi intelijen guna memberantas mafia pelabuhan. Dia pun memerintahkan agar anggotanya menindak tegas jika ada indikasi oknum aparat yang terlibat dan mem-backing para mafia pelabuhan. (**)
Baca juga: Resahkan Warga, Puluhan Motor Knalpot Bogar Diamankan di Luwuk
