Gemasulawesi– Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menutup 425 penyelenggara investasi ilegal dan 1.500 fintech Peer to Peer (P2P) lending ilegal selama 2020 sampai pertengahan Juli 2021.
“Kami bersyukur dan berterima kasih atas dukungan yang solid dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam menghentikan investasi dan fintech P2P lending yang ilegal,” kata Anggota Dewan Komisioner OJK bidang Edukasi & Perlindungan Konsumen Tirta Segara dalam diskusi online di Jakarta, Senin, 27 September 2021.
Menurutnya, intermediasi dana masyarakat di tengah pandemi bertransformasi dengan moda berbeda seiring munculnya P2P lending dan Securities Crowd Funding sebagai platform intermediasi berbasis teknologi informasi.
Baca juga: Webinar OJK: Instrumen dan Pengaturan Keuangan Sejak Dini
Baca juga: Strategi Bela Negara Siapkan Generasi Berkualitas di Era Society 5.0
Maka dari itu, tambahnya, tidak dapat dipungkiri kehadiran berbagai platform di Tanah Air telah memudahkan hidup masyarakat dan menciptakan sebuah gaya hidup baru.
“Meski membantu, dunia digital juga mengandung potensi kerawanan,” kata Tirta.
Baca Juga: Remaja dan Pasangan Usia Subur Target Program Stunting 2022
Dengan tingkat literasi digital yang masih rendah, ia mengungkapkan, OJK sering menerima pengaduan yang kelihatannya sederhana, misalnya pencurian nomor PIN atau Kode One-Time Password (OTP) yang bocor, sampai pengaduan dengan kejahatan canggih, seperti peretasan sampai pencurian data pribadi.
Kerusakan yang ditimbulkan kejahatan digital misalnya dari penyelenggara investasi dan fitech ilegal menimbulkan kerugian lebih tinggi daripada kejahatan keuangan konvensional.
Baca juga: OJK Saran Perbankan Salurkan Kredit Sektor Ekonomi Unggulan
Baca juga: OJK dan FK-IJK Bantu Wifi Gratis Siswa Penyintas Bencana Palu
Oleh karenanya, Tirta menegaskan, OJK akan terus mendukung inovasi produk teknologi di sektor jasa keuangan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan konsumen.
Proses pengujian produk keuangan di OJK, ujarnya, selalu dijalankan untuk memastikan bahwa produknya aman dan kepentingan konsumen tetap terlindungi secara seimbang dengan berkembangnya inovasi di sektor keuangan. (****)
Baca juga: OJK Awasi Ratusan Miliar Rupiah Dana Pemulihan Ekonomi Sulteng
Baca juga: Pemkot Palu Tunggu Pembagian Stok Vaksin dari Pemerintah Pusat
