Pemkot Palu Minta PAUD Lakukan Metode Bermain Sambil Belajar

<p>Ket Foto: Sekretaris Daerah Kota Palu Irmayanti Petalolo (Tengah). (Foto/Facebook Irmayanti Pettalolo)</p>
Ket Foto: Sekretaris Daerah Kota Palu Irmayanti Petalolo (Tengah). (Foto/Facebook Irmayanti Pettalolo)

Berita Sulawesi Tengah, gemasulawesi – Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, minta pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk melakukan metode bermain sambil belajar, guna meningkatkan kreatifitas anak.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah Kota Palu Irmayanti Petalolo saat memimpin rapat Gebyar PAUD di Kota Palu, Rabu 11 Januari 2023.

“PAUD merupakan titik awal pengembangan pendidikan untuk mengembangkan kreativitas anak dengan metode permainan sambil belajar,” ucap Irmayanti Petalolo.

Ia berpendapat bahwa pendidikan adalah sebuah industri prioritas yang dikembangkan oleh pemerintah kota Palu saat ini, termasuk unit pendidikan anak usia dini, dengan bahan ajar yang lebih banyak membangun karakter anak sebagai dasar dasar saat duduk di bangku pendidikan lebih lanjut.

Baca: Bunda PAUD Sulteng Minta Orang Tua Tingkatkan Kewaspadaan Terhadap Makanan Mengandung MSG

Tumbuhnya kreativitas anak harus didukung oleh sumber daya manusia Tenaga pengajar (SDM) yang tepat, termasuk pelaksana pendidikan,” kata Irmayanti.

Selain tenaga pengajar, dukungan Bunda PAUD di setiap kecamatan juga penting dalam melakukan pembinaan, karena pendidikan adalah salah satu hak dasar anak yang harus dipenuhi oleh pemerintah.

Menurutnya, terciptanya generasi unggul diawali dengan pendidikan sejak dini, sehingga Pemerintah Kota Palu mendukung penuh pelaksanaan kegiatan tersebut pendidikan, seperti jenjang pendidikan lainnya tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota, belum lagi tingkat partisipasinya anak-anak harus 70% untuk masuk PAUD.

Baca: 13 Kecamatan Lokus Pelaksanaan Stunting di Satuan Paud

Untuk mencapai tingkat partisipasi ini, katanya, peran Dinas Pendidikan dan kebudayaan harus lebih penting dari peran guru dan Ibu PAUD untuk memperjuangkan target 70% tidak hanya tercapai, tetap terlampaui.

“Kami tidak ingin anak-anak Kota Palu tidak memiliki akses pendidikan formal, karena pemerintah sudah menyiapkan strukturnya,” pungkas Irmayanti. (Ikh/Dn)

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Pemerintah Provinsi Sulsel Melakukan Reklamasi Seluas 12,11 Hektar di CPI

Pemerintah Provinsi Sulsel melakukan reklamasi seluas 12,11 hektar. reklamasi di Center Point Of Indonesia (CPI)

Pemprov Sulteng Genjot Sektor Pertanian Sebagai Penyangga Logistik IKN

(Sulteng), menggenjot sektor pertanian seiring dengan cita-cita jadi daerah penyangga logistik kebutuhan pangan untuk Ibu Kota Negara (IKN

Evaluasi 53 Program Unggulan Pemkot Palu, Hadianto Beri Arahan ke OPD

Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid evaluasi 53 Porgram Unggulan pemkot Palu, Dia memberikan arahan kepada seluruh pimpinan OPD

Cuaca Ekstrem di Sulawesi Utara, BMKG Ingatkan Masyarakat Potensi Bencana

Cuaca ekstrem di Sulawesi Utara, BMKG mengingatkan masyarakat akan berpotensi terjadinya bencana. Berlangsung sampai beberapa hari kedepan

Jenderal Rudy Mutasi Anggotanya, 3 Kapolres dan 3 PJU Polda Sulteng

Kapolda Sulteng Irjen Pol Rudy Sufahriadi alias Jenderal Rudy Mutasi Anggotanya, pada Kamis 11 Januari 2023.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;