Program Pangan Lestari Bantu Wujudkan Pemenuhan RTH di Palu

<p>Ket Foto: Wakil Wali Kota Palu Reny A Lamadjido (Foto/Facebook Reny A Lamadjido)</p>
Ket Foto: Wakil Wali Kota Palu Reny A Lamadjido (Foto/Facebook Reny A Lamadjido)

Berita Sulawesi Tengah, gemasulawesi – Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, mendorong untuk pembentukan program pangan lestari dengan memanfaatkan lahan terbatas untuk membantu mewujudkan pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 20 persen sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 tentang RTH.

Hal itu diungkapkan Wakil Wali Kota Palu Reny A Lamadjido di Kota Palu, Rabu 4 Januari 2023.

“Selain untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pangan berkelanjutan juga bermanfaat untuk pemenuhan ruang terbuka hijau,” ucap Reny A Lamadjido.

Ia menjelaskan bahwa melalui program ini, Pemerintah Kota Palu memprioritaskan kelompok wanita tani di setiap kelurahan.

Baca: Usai Direvitalisasi, Pemkot Palu Kembali Buka RTH Taman Nasional

Karena perempuan dinilai dengan kemampuan bertani secara berkelompok dengan memanfaatkan lahan sempit, baik milik pemerintah daerah maupun milik pribadi.

“Langkah ini juga sebagai salah satu cara untuk memberdayakan perempuan bagaimana menata lingkungan agar terlihat lebih hijau dan indah, sehingga diperlukan kreativitas dan inovasi,” kata Reny.

Ia menjelaskan jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, RTH Kota Palu akan mencapai 32 persen pada tahun 2022.

Baca: DLH Kota Palu Bangun RTH Ciptakan Kota Hijau dan Bersih

Namun, kebijakan telah berubah dengan Peraturan Menteri ATR/BPN yang baru tentang Ruang Terbuka Hijau, yang mewajibkan pemerintah kota untuk mematuhi 20 persen ruang terbuka hijau dari total luas kota atau kawasan perkotaan.

Reny mengatakan 20 persen lahan Pemda, saat ini kita hanya memiliki 4,9 persen RTH dari total luas Kota Palu, yaitu 395,1 kilometer persegi. Untuk itu, kita libatkan perempuan untuk membantu potensi pemerintah mengelola lahan.

Pemkot Palu akan mengambil langkah selanjutnya, katanya, memanfaatkan desa tahan bencana untuk penghijauan melalui program pangan berkelanjutan, dimana kegiatannya berupa penanaman tanaman hortikultura berupa sayuran, cabai, tomat dan tanaman lain yang mudah tumbuh.

Baca: Kerumunan di RTH Poso, Potensi Jadi Kluster Covid 19

Selain itu, pemerintah daerah sedang menyiapkan Rencana Detail Wilayah (RDTR) untuk fokus memprioritaskan ruang terbuka.

“Konsep ruang terbuka hijau bukan hanya taman, tapi lebih dari itu, mencakup berbagai aktivitas publik. Kami juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemeliharaan sarana dan prasarana yang dibangun pemerintah karena ini fasilitas untuk semua orang,” pungkas Reny. (Ikh/Dn)

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Hujan dan Angin Puting Beliung Rusak Puluhan Rumah di Makassar

Hujan dan angin puting beliung melanda Kota Makassar, pada Rabu 4 Januari 2023, menyebabkan sedikitnya 10 unit

Gubernur Sulawesi Tengah Tekankan Koperasi Tambang Poboya Jalin Kerjasama yang Baik Bersama Masyarakat

Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura tekankan Koprasi Tambang Poboya harus jalin kerjasama yang baik bersama masyarakat.

Wanita di Makassar yang Sempat Lapor Kehilangan Suami Meminta Maaf

Seorang wanita di Makassar, Sulawesi Selatan berinisial DA (30) yang sempat lapor kehilangan suami lalu ditertawakan polisi kini meminta maaf.

KPU Parigi Moutong Lantik Ratusan Panitia Penyelenggara Kecamatan

Komisi Pemilihan Umum Parigi Moutong melantik ratusan PPK mengawal pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2024.

Menaker Sebut Perppu Cipta Kerja Justru Lindungi Pekerja

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), menyebutkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 terkait Cipta Kerja

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;