KPU Parigi Moutong Lantik Ratusan Panitia Penyelenggara Kecamatan

<p>Ket Foto : Pelantikan ratusan Panitia Penyelenggara Kecamatan (Foto Duan gemasulawesi)</p>
Ket Foto : Pelantikan ratusan Panitia Penyelenggara Kecamatan (Foto Duan gemasulawesi)

Sulawesi Tengah,gemasulawesi – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Parigi Moutong melantik ratusan Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK) mengawal pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) serentak tahun 2024.

Usai dilantik, Ketua KPU Parigi Moutong Dirwan Korompot mengharapkan anggota Panitia Penyelenggara Kecamatan mesti bekerja secara profesional.

“Bekerja cepat dan penuh tanggung jawab perlu ditanamkan dalam diri guna mempersiapkan tahapan pemilu,” terang Dirwan Korompot.

Baca : KPU Parigi Moutong Gelar Uji Publik Rancangan Dapil Anggota DPRD

Ia menerangkan, selaku pembantu KPU penyelenggara tahapan pemilu di kecamatan, sehingga setiap anggota wajib bekerja dengan penuh integritas, sebab setiap tahapan tak selamanya mulus, apa lagi sekarang ini telah memasuki tahap verifikasi administrasi calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). 

Adapun jumlah yang perlu diverifikasi sebanyak 10.700 jiwa lebih dukungan kepada 32 pendaftar calon perseorangan anggota DPD.

Sesudah itu, kemudian melakukan verifikasi faktual yang membutuhkan tenaga ekstra dan melaksanakan kegiatan lapangan, olehnya dalam setiap tahapan perlu dilakukan sesuai aturan KPU (PKPU).

Baca : Komisioner KPU Parigi Moutong Pilih Angkut Motor Ketimbang Tim Verifikator

“Tahapan pemilihan telah memasuki bulan ketujuh. Sekarang ini juga sedang dilakasnakan rancangan penataan daerah pemilihan (Dapil) dengan rujukan berdasarkan data agregat kependudukan semester pertama di tahun 2022 sejumlah 452.507 jiwa sesudah itu ditetapkan di bulan Februari 2023,” sambung Dirwan. 

115 anggota PPK  yang baru saja dilantik, diharapkan dapat bekerja secara tim, juga membangun kolaborasi bersama Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) kecamatan untuk kelancaran setiap proses pelaksanaan tahapan.

Sementara itu Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Parigi Moutong Lewis menerangkan, KPU perlu lebih memperkokoh kekompakan juga solid dalam bekerja, sebab pemilu sangat penting serta strategis agar memilih pemimpin di tingkat pusat, dan daerah melalui pemilihan kepala daerah (pilkada).

Baca : Hari Terakhir Rekrutmen PPK di KPU Makassar, 1.420 Mendaftar

Pemilihan ini merupakan bentuk demokrasi yang dijalankan di Indonesia selama lima tahun sekali, serta dari pemilihan ini juga melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa agar menyelenggarakan pemerintahan.

“Tentunya lewat Pemilu lahirlah pemimpin untuk kemaslahatan rakyat, olehnya kami mengharapkan setiap proses tahapan sampai pelaksanaan pemungutan suara hingga penetapan pemenang pemilu berjalan lancar juga aman,” tutup Lewis. (DN/NRL)

Editor: Muhammad Azmi Mursalim

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Menaker Sebut Perppu Cipta Kerja Justru Lindungi Pekerja

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), menyebutkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 terkait Cipta Kerja

Mantan Kepala BPK Sulsel Sebut Kas DPRD Sulsel Tekor 20 Miliar

Mantan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sulawesi Selatan (Sulsel) Wahyu Priyono menyebutkan, salah satu penemuan

Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura Targetkan PAD 2023 Capai Triliunan

Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Rusdy Mastura menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2023 mencapai triliunan rupiah.

Sempat Laporkan Suaminya Hilang, Ternyata Belum Resmi Menikah

sempat membuat laporan ke polisi bahwa suaminya menghilang.Belakangan diketahui ternyata Datu belum resmi menikah.

Pertamina dan Pemkot Palu Uji Coba Pembelian BBM Non Tunai

PT Pertamina Patra Niaga dan Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, segera menguji coba pembelian bahan bakar minyak (BBM) secara non tunai di Ibu

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;