Parigi moutong, gemasulawesi.com– Anggota legislatif DPRD mengusulkan untuk membentuk Panitia khusus (Pansus), untuk membongkar indikasi mafia listrik di PLN Sub Rayon Parigi Moutong (Parimo).
“Perlu Pansus untuk melihat lebih detail adanya kejanggalan terkait biaya Penerangan Jalan Umum (PJU) dan tidak jelasnya penghitungan biaya pemakaian listrik 450 watt,” ungkap Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto Tongani saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PLN dan beberapa OPD di DPRD, Rabu, 15 Januari 2020.
Ia menanyakan, apakah total 12 miliar Rupiah per tahun untuk pembayaran tagihan listrik PJU ke Pemda Parigi Moutong, sudah termasuk untuk membayar lampu jalan yang mati. Sementara, pembayarannya sangat besar dibandingkan dengan bagi hasil dari PLN senilai 8 miliar Rupiah, dianggap sangat tidak sesuai.
Kemudian, ada juga keluhan warga terkait sambungan rumah tangga 450 watt. Pembayaran listriknya hampir sama dengan penggunaan 900 watt yang sudah tidak disubsidi lagi.
Lucunya, warga dibebani pembayaran senilai 8 juta Rupiah, sementara warga tidak pernah menunggak. Timbul tanda tanya besar terkait mekanisme penghitungan tarif listrik PLN. Ia beranggapan sepertinya ada praktik mafia listrik di Parigi Moutong.
“Saya punya bukti berupa rekening pembayaran listrik warga itu. Nampaknya, ada terjadi asal catat atau bahkan merekayasa jumlah penggunaan kwh listrik warga. Kalau ini benar bermasalah maka DPRD akan merekomendasikan kepada APH untuk selidiki masalah itu,” tegasnya.
Kemudian, Anleg DPRD Parigi Moutong dari Partai PKS, Fadli mengatakan terdapat beberapa kasus lainnya yaitu pemasangan meteran listrik baru warga di beberapa desa. Kalau pemesanan pemasangan meteran sesuai dengan harga standar PLN, maka memakan waktu lama, bahkan hingga empat bulanan.
Tetapi, berbanding terbalik jika memakai harga ‘calo’ dari PLN, pemasangan meteran listrik bisa cepat. Hal itu terbukti dari pemasangan meteran listrik salah satu warga di wilayah utara Parigi Moutong, satu set meteran listriknya hanya dikirimkan lewat jasa kurir karena membayar dengan harga standar.
Parahnya, apabila alamat dan pemesan meteran listrik tidak diketahui, maka cukup dititipkan di rumah kepala desa setempat. Kalau seperti itu modelnya kata dia, maka pertanyaannya siapakah yang bertanggungjawab untuk pemasangan instalasinya.
“Cukup jelas, sangat terasa adanya dugaan praktek mafia listrik dalam tata kelola penyediaan listrik di Parigi Moutong,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala PLN Sub Rayon Parigi, Tungkat Lumban mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan internal PLN untuk mengetahui rincian dasar hitungan bea listrik PJU Parigi Moutong dan keluhan warga terkait tagihan biaya 450 watt.
Ia berdalih, baru bertugas di Parigi Moutong terhitung beberapa bulan. Sehingga, belum mengetahui dengan pasti rinciannya. Kemudian, terkait adanya dugaan permainan mafia pemasangan meteran listrik warga, pihaknya mengaku akan mencari kebenarannya.
“Kalau untuk permasalahan lampu yang sering padam apabila adanya gangguan cuaca di beberapa wilayah di utara Parigi Moutong, itu disebabkan faktor ‘kotornya jaringan listrik’ akibat gangguan pohon yang sudah tua di sekitar kabel PLN,” tutupnya.
Baca juga: Desakan Transparansi Data Jamkesda Parigi Moutong
Laporan: Muhammad Rafii
