Jajaran OPD Sulawesi Tengah Telusuri Banjir Parigi Moutong

<p>Ket Foto: Tumpukan kayu di lokasi banjir bandang Kecamatan Torue</p>
Ket Foto: Tumpukan kayu di lokasi banjir bandang Kecamatan Torue

Berita Sulawesi Tengah, gemasulawesi – Jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di perintahkan Gubernur Sulawesi Tengah telusuri penyebab terjadinya banjir bandang di Desa Torue, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, agar memastikan ada atau tidaknya kerusakan lingkungan di bagian hulu.

Hal itu diungkapkan Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura melalui Tenaga Ahli, M Ridha Saleh, Sabtu 30 Juli 2022.

“Gubernur ingin mengetahui penyebabnya, apakah karena faktor alam atau kerusakan lingkungan,” kata Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura, Sabtu 30 Juli 2022 melalui Tenaga ahli M Ridha Saleh yang dihubungi dari Palu.

Banjir bandang yang disertai material lumpur, kayu dan batu menerjang pemukiman warga di Desa Torue pada Kamis malam 28 Juli 2022. Tiga dusun, termasuk dusun 2, 3 dan 5, paling parah terkena bencana alam tersebut.

Baca: Masyarakat Diminta Laporkan SPBU Pembelian BBM Pakai Jeriken

Bencana tersebut memaksa 357 keluarga mengungsi ke daerah yang lebih aman. Pengungsi di kamp-kamp pengungsi sangat membutuhkan bantuan logistik.

Selain itu, tiga orang meninggal dunia dan empat orang hilang akibat bencana tersebut Ridha Saleh mengatakan Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura menyampaikan rasa duka yang mendalam atas bencana banjir bandang yang mengakibatkan tiga warga meninggal dunia dan empat hilang.

Gubernur Rusdy Mastura mengarahkan OPD, termasuk BPBD, dinas sosial dan instansi terkait lainnya untuk mengambil tindakan segera penanganan jangka pendek telusuri banjir bandang di Parigi Moutong, Kecamatan Torue sekaligus membantu masyarakat sekaligus mencegah banjir bandang susulan.

Selain itu, kata dia, Gubernur Sulawesi Tengah juga telah memerintahkan OPD terkait untuk melakukan investigasi terkait penyebab banjir bandang itu.
“Karena ini terkait dengan isu lingkungan, Gubernur Rusdy Mastura akan melakukan kajian secara menyeluruh,” ujarnya.

Tidak hanya itu, kata dia, Gubernur Sulawesi Tengah juga akan berupaya memberikan santunan duka dan membantu perbaikan rumah warga yang rusak diterjang banjir.

Ia menambahkan, upaya pengurangan risiko bencana telah menjadi komitmen Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura, seiring dengan kerentanan daerah ini terhadap bencana alam seperti banjir bandang, longsor, banjir, gempa bumi, dan lain-lain. (*/Ikh)

Baca: Resep Sambal Dabu Dabu Khas Manado

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Masyarakat Diminta Laporkan SPBU Pembelian BBM Pakai Jeriken

Masyarakat di Sulawesi Tengah, diminta PT Pertamina laporkan SPBU yang kedapatan masih memprioritaskan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM)

Pastikan Penanganan Darurat Berjalan Optimal, BNPB ke Torue

Pastikan penanganan tahap-tahap penanganan darurat bencana optimal, khususnya keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar warga yang

Ditpolairud Lakukan Pencarian Korban Banjir Parigi Moutong

Direktorat Polisi dan Perairan Udara (Ditpolairud) Polda Sulawesi Tengah, bersama warga bahu membahu bantu lakukan pencarian korban banjir di

700 Hektar Sawah di Parigi Moutong Terendam Banjir

700 hektar sawah di Kabupaten Parigi moutong terendam banjir, 180 hektar dalam keadaan rusak parah. Ratusan hektar sawah

Empat Korban Banjir Bandang Parigi Moutong Belum Ditemukan

Empat korban hilang paska banjir bandang yang melanda Kabupaten Parigi moutong hingga saat ini belum ditemukan.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;