Daerah, gemasulawesi - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, resmi mengangkat Ni Made Dwi Panti Indrayanti sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) DIY dalam acara pelantikan yang digelar di Bangsal Kepatihan, Yogyakarta.
Ni Made tercatat sebagai perempuan pertama yang menduduki posisi Sekretaris Daerah DIY, menggantikan Beny Suharsono yang telah memasuki masa pensiun.
Sri Sultan Hamengku Buwono X menjelaskan bahwa pengusulan Ni Made sebagai Sekda DIY berasal dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), sesuai dengan mekanisme seleksi terbuka jabatan.
Menurutnya, posisi Sekda memegang peran strategis dalam mengoordinasikan jalannya pemerintahan, karena menjadi penghubung antara visi gubernur dan pelaksanaan program di seluruh perangkat daerah.
Baca Juga:
BKPM Ajukan Tambahan Anggaran 2026, Soroti Pentingnya Perbaikan Layanan Perizinan dan Sistem OSS
Ia menekankan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat bergantung pada kualitas seorang Sekda.
Di Yogyakarta, peran ini menjadi semakin penting karena status keistimewaan daerah tidak hanya memberikan kewenangan lebih, tapi juga membawa tanggung jawab moral untuk menjaga nilai-nilai luhur, melestarikan budaya, dan memastikan pembangunan tetap berpijak pada jati diri daerah.
Sri Sultan juga menyoroti pentingnya transformasi birokrasi berbasis digital yang tidak hanya mengedepankan efisiensi, tetapi juga harus tetap berpihak pada kemanusiaan.
Ia menyebutkan bahwa Pemda DIY telah memulai langkah ini melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), digitalisasi layanan publik, serta integrasi data lintas instansi.
Baca Juga:
DPR Minta KPU Jelaskan Pembatasan Akses Dokumen Capres-Cawapres Demi Transparansi Pemilu
Hasilnya, DIY berhasil meraih predikat “memuaskan” dalam Indeks Kematangan SPBE dan menempati posisi kedua secara nasional.
Ia mengibaratkan posisi Sekda sebagai simpul dalam jaringan birokrasi. Jika simpul tersebut rapuh, maka keseluruhan sistem bisa kacau.
Namun jika kuat, seluruh struktur pemerintahan akan berjalan dengan baik dan teratur.
Dalam kesempatan tersebut, Sri Sultan menyoroti sejumlah persoalan penting yang perlu segera ditangani oleh Sekda yang baru.
Baca Juga:
Dwiarso Budi Santiarto Terpilih Jadi Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial
Beberapa isu yang disorot antara lain pengelolaan sampah, tata kelola Tanah Kas Desa (TKD), serta percepatan pembangunan infrastruktur Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS).
“Masalah sampah memang menjadi tanggung jawab kabupaten dan kota, tapi Pemda DIY siap membantu dan memfasilitasi. Begitu pula dengan JJLS, pembangunan jalan itu perlu ditunjang dengan konektivitas dari arah utara ke selatan agar benar-benar bisa menggerakkan roda ekonomi,” jelasnya.
Ni Made sendiri memiliki rekam jejak panjang dalam birokrasi. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Kepala Biro APSDA DIY, memimpin Dinas Perhubungan DIY, menjadi Penjabat Bupati Kulon Progo, dan terakhir menjabat Kepala Bapperida DIY.
“Alhamdulillah, saya diberi amanah yang luar biasa besar. Tentu tantangannya juga tidak ringan, tapi saya percaya, dengan kerja sama yang solid dan sistem yang sudah terbangun, insyaAllah semua bisa dijalankan dengan baik,” ucap Ni Made.
Baca Juga:
Polda Bali Hentikan Penyelidikan Kasus Royalti Mie Gacoan, Diselesaikan Lewat Keadilan Restoratif
Ia menekankan pentingnya kerja sama lintas instansi agar program-program pembangunan bisa berjalan selaras.
Posisi sekda tidak bisa berdiri sendiri, tapi sangat bergantung pada dukungan kelembagaan termasuk para asisten dan perangkat daerah yang berperan sebagai bagian dari sistem pendukung.
Salah satu isu mendesak yang menjadi perhatiannya adalah soal penanganan sampah.
Ni Made menyampaikan bahwa Pemda DIY telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk mitra dari Korea Selatan.
Baca Juga:
DPRD Sulsel Gunakan Kantor Sementara Usai Kebakaran
Tetapi, implementasi program tersebut baru bisa dimulai pada tahun 2027.
“Kalau menurut saya, itu waktu yang terlalu lama. Padahal, kondisi sampah di DIY sudah sangat mendesak. Kita akan mencoba membangun komunikasi yang lebih intensif, terutama dengan pemerintah kota, untuk mencari solusi yang bisa dijalankan lebih cepat,” katanya.
Selain membahas persoalan sampah, Ni Made juga menyoroti pentingnya memperkuat kemandirian fiskal daerah sebagai langkah strategis ke depan.
Hal ini selaras dengan target nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk menurunkan angka kemiskinan hingga mendekati nol persen pada tahun 2045.
Baca Juga:
Dinkes Kalsel Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Sekolah, Libatkan 242 Puskesmas
“Kalau target kemiskinan nol persen pada 2026, saya kira itu belum realistis, baik untuk DIY maupun secara nasional. Tapi bukan berarti kita tinggal diam. Kita tetap harus bekerja keras. Setidaknya, angka kemiskinan bisa ditekan hingga satu digit dengan mendorong peningkatan pendapatan masyarakat,” jelas Ni Made.
Dalam peran barunya sebagai Sekda DIY, ia berharap bisa menjalankan tugas sebaik mungkin dengan mengedepankan kerja sama lintas sektor, terutama dalam menangani berbagai persoalan penting di daerah seperti pengelolaan sampah, pengaturan Tanah Kas Desa (TKD), dan upaya pengurangan kemiskinan.
Selain melantik Ni Made, Sri Sultan juga mengangkat beberapa pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemda DIY.
Di antaranya, Srie Nurkyatsiwi dipercaya sebagai Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum, Aria Nugrahadi sebagai Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dan Agus Mulyono sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM.
Baca Juga:
KPK Ungkap Lobi dan Penyimpangan Kuota Haji 20.000 dari Pemerintah Arab Saudi
Kemudian, Ariyanto Wibowo ditunjuk sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY, Cahyo Widayat sebagai Kepala Biro Hukum Setda DIY, serta Bagas Senoadji sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY. (*/Zahra)
