Nasional, gemasulawesi - Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memberikan tanggapan terkait polemik kepemilikan empat pulau yang menjadi perbincangan antara Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh.
Dalam keterangannya, Bobby mengajak agar pembahasan mengenai status kepemilikan empat pulau tersebut dilakukan secara langsung di Kementerian Dalam Negeri. Menurutnya, forum nasional adalah tempat yang lebih tepat untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara objektif dan final.
Bobby menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selalu terbuka untuk membahas ulang masalah kepemilikan empat pulau tersebut.
Namun, ia juga menekankan bahwa diskusi yang berlangsung di tingkat daerah tidak akan menghasilkan keputusan yang sah atau mengikat. Pasalnya, keputusan akhir sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah pusat melalui kementerian terkait.
"Kami ingin sampaikan, bahwa masalah kepemilikan pulau. Mohon maaf, mau kita bahas dari pagi sampai pagi pun sebenarnya tidak ada solusinya," jelas Bobby Nasution saat ditemui di Medan pada hari Kamis, 12 Juni 2025.
Kunjungan Bobby ke Banda Aceh sebelumnya berlangsung pada hari Kamis, 4 Mei 2025. Dalam pertemuan tersebut, diketahui bahwa Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, tidak menghadiri pertemuan lanjutan untuk membicarakan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
Situasi ini turut menjadi sorotan karena memperlihatkan belum adanya kesepahaman antarpihak.
Lebih lanjut, Bobby menegaskan bahwa kunjungannya ke Banda Aceh bukan untuk mengajak kerja sama dalam pengelolaan keempat pulau tersebut.
Ia menyebut bahwa kedatangannya ke Aceh bertujuan untuk membuka ruang dialog yang lebih luas dan formal, agar permasalahan ini tidak terus berlarut-larut di tingkat provinsi.
Bobby tetap menyampaikan bahwa pihaknya tidak keberatan jika diskusi mengenai pulau-pulau itu dilakukan bersama-sama, asalkan ada itikad baik dari kedua belah pihak. Namun, ia mengingatkan bahwa yang berhak memutuskan tetaplah pemerintah pusat.
"Jika mau dibahas, ayo kami terbuka. Tapi untuk keputusan, biarlah jadi kewenangan pemerintah pusat. Jangan kita bahas dengan pihak yang tak bisa memutuskan," ungkap Bobby dengan tegas.
Pernyataan tersebut memperlihatkan posisi Sumatera Utara yang bersedia berdialog, namun juga realistis dalam menyikapi kewenangan yang terbatas di level daerah. (*/Risco)
