Rumah BUMN Dorong Transformasi Digital Bagi Pelaku Usaha di Parimo

<p>Foto: Rumah BUMN Dorong Transformasi Digital Bagi Pelaku Usaha di Parimo.</p>
Foto: Rumah BUMN Dorong Transformasi Digital Bagi Pelaku Usaha di Parimo.

Gemasulawesi– Rumah BUMN PT Pertamina Persero dorong transformasi digital bagi pelaku usaha di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.

Hal itu, diharapkan menjadi modal penting di tengah tantangan pandemi covid19 mengharuskan aktivitas bisnis dijalankan secara digital.

“Langkah awal kami mengambil data base dulu, bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM setempat. Kemudian, kami pelihara data base itu mengundangnya ke beberapa group whatsapp, akhirnya berkomunitasi disana. Saran dan ide lahir digroup yang kami buat itu,” ungkap Ayub Supervisior Rumah BUMN saat ditemui, Jumat 3 September 2021.

Baca juga: 185 UMKM Terdampak PPKM Dapat Bantuan Beras dari Pemkot Palu

Menurut dia, pihaknya memang saat ini fokus pada pemanfaatan digitalisasi, diawali dengan melakukan kegiatan secara online.

Rumah BUMN didorong transformasi digital untuk memanfaatkan media sosial, seperti Instagram, facebook, whatsapp dan youtube.

Bahkan kedepan kata dia, didorong ketingkat lebih tinggi untuk melakukan pemasaran di marketplace seperti buka lapak, shopee atau digital promo di Sulawesi Tengah.

Baca: Kemnaker Dorong Pembangunan BLK Komunitas di Papua dan Papua Barat

Dia mengatakan, produk UMKM di Kabupaten Parigi Moutong ini cukup berpotensi untuk didorong masuk ke pasar digitalisasi saat ini. Hanya saja, harus terus dikembangkan dan diberikan dukungan dari pihak-pihak terkait.

“Sangat berpotensi, dan dukungan sangat dibutuhkan. Sebab, dari 136 UMKM belum setengahnya yang dapat didorong go online,” ujarnya.

Banyak kedala dihadapi pelaku usaha, diantaranya Sumber Daya Manusia (SDM), hingga soal kepemilikan sertifikat kemasan halal.

Baca juga: Indonesia Dorong Transformasi Ekonomi Menuju Sektor Produksi

Rumah BUMN fasilitasi pelaku usaha dapatkan izin PIRT

Pihaknya di tahun 2019 kemarin, pihaknya telah memfasilitasi pelaku usaha untuk mendapatkan izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, dan Dinas Koperasi dan UMKM Sulawesi Tengah.

“Kami juga meminta kepada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi, jika ada peluang untuk mendapatkan sertifikasi halal, kami mohon bantu UMKM Parigi Moutong. Karena selama ini Parigi Moutong selalu memberikan support dalam segala kegiatan,” kata dia.

Sementara konsep offline kata dia, kedepan pihaknya masih bekerjasama dengan Dekranasda Parigi Moutong. Pihaknya juga telah menjejaki Kepala Dinas Koperasi dan UMKM setempat, untuk memberikan dukungan kepada Alfa Midi, Carefour.

“Kami juga sudah bekerjasama dengan beberapa toko ole-olediKota Palu, dan untuk Parigi Toko Frozen Mutiara,” pungkasnya.

Baca juga: Kemenko PMK: Minat Pekerja Sektor Pertanian Berkurang

Laporan: Novita Ramadhani

...

Artikel Terkait

wave

Situasi Covid19 di Parigi Moutong Masih Genting

Sekda Zulfinasran Achmad sebut situasi covid19 di Sulawesi Tengah maupun Parigi Moutong resiko sangat tinggi, selama vaksinasi sangat rendah.

Wakil Rakyat Beri Saran Terkait RAPBD Perubahan Parimo 2021

Sejumlah fraksi DPRD Parimo, memberikan saran dan pendapat atas KUA PPAS RAPBD Perubahan 2021 dalam sidang paripurna hari ini.

Pelaku Usaha di Parimo Temu Kemitraan dengan Rumah BUMN

Dinas Koperasi dan UMKM Sulteng menggelar temu kemitraan pelaku usaha Parimo dengan rumah BUMN, untuk informasi pemasaran dan pembiayaan.

Tiga Kecamatan Rawan Keamanan di Parimo Hambat Pendataan TORA

BPN Parimo, Sulteng, masih mengalami kendala pendataan TORA atau Tanah Objek Reforma Agraria di tiga kecamatan rawan keamanan.

DP3A Sulawesi Tengah Gelar Workshop Evaluasi PPRG

DP3A Sulteng, gelar Workshop Evaluasi Penerapan, Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender atau PPRG, di gedung kampung nelayan.

Berita Terkini

wave

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.

Komisi II Desak Mendagri Hentikan Pemangkasan Dana Transfer Daerah

Ketua Komisi II DPR minta Mendagri hentikan pengurangan dana transfer demi menjaga ekonomi dan stabilitas daerah.


See All
; ;