Wakil Rakyat Beri Saran Terkait RAPBD Perubahan Parimo 2021

<p>Foto: Wakil Rakyat Beri Saran Terkait RAPBD Perubahan Parimo 2021.</p>
Foto: Wakil Rakyat Beri Saran Terkait RAPBD Perubahan Parimo 2021.

Gemasulawesi– Sejumlah fraksi di DPRD Parimo, Sulteng, memberikan saran dan pendapat atas KUA PPAS RAPBD Perubahan 2021 dalam sidang paripurna di ruang aspirasi kantor DPRD, Jumat 3 September 2021.

“Parimo masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Maka berkaitan hal itu, Pemda seharusnya lebih kreatif mengambil peluang menarik dana dari pusat di luar dari dana reguler,” ungkap Juru bicara Fraksi Toraranga, Ni Wayan Leli Pariani saat membacakan pandangan fraksinya terkait RAPBD Perubahan 2021, Jumat 3 September 2021.

Menurut dia, Pemda dituntut untuk membangun komunikasi efektif dengan anggota DPR RI Dapil Sulteng,  maupun melobi langsung ke kementerian.

Baca juga: DPRD Minta Pemda Segera Ajukan KUA PPAS RAPBD 2022

Kemudian, Fraksi Toraranga meminta Pemda menjelaskan lebih jauh tentang potensi pertambangan yang diharapkan menghasilkan pendapatan bagi hasil pajak dari pemerintah pusat maupun provinsi.

“Kami harapkan pemerintah bisa memaksimalkan dan mengevaluasi anggaran penanggulangan dan pencegahan pandemi covid19 telah teralokasikan,” ujarnya.

Selain itu kata dia, pihaknya berharap belanja bantuan sosial diproyeksikan mengalami peningkatan sekitar Rp4,1 miliar, benar-benar digunakan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan program pemerintah lainnya, pada APBD perubahan 2021 ini.

Baca juga: Ketua DPRD Aceh Bantah Soal Tiga Anggotanya Berkelahi Akibat Interupsi

Fraksi Gerindra usulkan Pemda alokasikan dana SILPA untuk UPTD Disdukcapil Taopa  

Selanjutnya dalam penyampaian tertulis Fraksi Gerindra, usulkan kepada Pemerintah daerah mengalokasikan sebagian dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) untuk pembiayaan pembentukan UPT Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) di Kecamatan Taopa.

“Sebagaimana diketahui di Kecamatan Taopa, sudah disetujui dibukanya UPT Disdukcapil seharusnya sudah beroperasi guna pelayanan kependudukan,” ungkap Fraksi Gerindra.

Dalam pandangan Fraksi NasDem, mempertanyakan program prioritas pembangunan dalam APBD perubahan 2021.

Bahkan, Fraksi NasDem juga mempertanyakan besaran realisasi anggaran covid19 di Kabupaten Parimo.

“Sudah berapakah anggaran terealisasi selama masa pandemi?,” tanya Fraksi NasDem dalam pandangan fraksinya.

Fraksi NasDem juga mempertanyakan respon pemerintah terhadap beberapa wilayah terdampak bencana.

“Apa yang sudah dilakukan dan berapa anggaran dikeluarkan pemerintah daerah terkait persoalan itu?,” isi pandangan Fraksi NasDem. (***)

Baca juga: Anleg DPRD Parigi Moutong Jarang Berkantor, BK Surati Fraksi

...

Artikel Terkait

wave

Pelaku Usaha di Parimo Temu Kemitraan dengan Rumah BUMN

Dinas Koperasi dan UMKM Sulteng menggelar temu kemitraan pelaku usaha Parimo dengan rumah BUMN, untuk informasi pemasaran dan pembiayaan.

Tiga Kecamatan Rawan Keamanan di Parimo Hambat Pendataan TORA

BPN Parimo, Sulteng, masih mengalami kendala pendataan TORA atau Tanah Objek Reforma Agraria di tiga kecamatan rawan keamanan.

DP3A Sulawesi Tengah Gelar Workshop Evaluasi PPRG

DP3A Sulteng, gelar Workshop Evaluasi Penerapan, Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender atau PPRG, di gedung kampung nelayan.

Kadisdikbud Merasa Dibohongi Ibrahim Kulas Soal Main Tambang Emas Ilegal

Kadisdikbud Parimo, Aminuddin merasa dibohongi oknum Kepsek Ibrahim Kulas soal main tambang emas ilegal, pernyataannya tidak sesuai kenyataan.

Polisi Amankan Pemuda Pelaku Cabul di Majene

Pemuda berinisial A (22) terduga pelaku cabul di Majene diamankan Polres Majene. Ia diduga melakukan aksinya kepada seorang bocah perempuan.

Berita Terkini

wave

Yana Mulyana Bebas Bersyarat Setelah Vonis Kasus Korupsi Pengadaan CCTV Bandung

Mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana menjalani bebas bersyarat usai divonis penjara kasus korupsi proyek CCTV Bandung Smart City.

Polres Pasaman Tangkap 15 Pelaku Tambang Emas Ilegal di Batang Air Sibinail

Satreskrim Polres Pasaman amankan 15 pelaku tambang emas ilegal beserta mesin dompeng di Kecamatan Rao.

Pemerintah Pusat Perbaiki dan Bangun Ulang Gedung Pemkab dan DPRD Kediri Pascakerusuhan

Kementerian PUPR membangun ulang gedung DPRD dan memperbaiki kantor Pemkab Kediri usai kerusuhan yang terjadi Agustus 2025.

Pemerintah Genjot Distribusi Beras SPHP Lewat Ritel Modern Demi Percepat Akses Masyarakat

Distribusi 800 ribu ton beras SPHP diperluas ke ritel modern untuk menjaga ketersediaan dan harga pangan tetap stabil.

Pemerintah Banten Pastikan Program Sekolah Gratis dan MBG Berjalan Baik di Serang

Gubernur Banten tinjau pelaksanaan sekolah gratis dan MBG di Serang, pastikan distribusi bantuan lancar dan tepat sasaran.


See All
; ;