Anleg DPRD Parigi Moutong Jarang Berkantor, BK Surati Fraksi

<p>Foto: Ketua BK DPRD Parigi Moutong, H Suardi.</p>
Foto: Ketua BK DPRD Parigi Moutong, H Suardi.

Berita sulawesi tengah, gemasulawesi– Soroti Anggota legislatif atau Anleg DPRD Parigi Moutong jarang berkantor, Badan Kehormatan surati fraksi.

“Kemarin kami bersurat ke seluruh fraksi untuk meminta penjelasan dan menghimbau atas ketidakhadiran anggota mereka,” ungkap Ketua BK DPRD Parigi Moutong, H Suardi di ruang Komisi II, Selasa 8 Juni 2021.

Surat yang dilayangkan pihaknya, langsung mendapatkan respon dari fraksi, dengan menyampaikan ke masing-masing Anleg DPRD Parigi Moutong yang tidak pernah hadir dalam berbagai agenda.

Berdasarkan keterangan fraksi, Anleg DPRD Parigi Moutong telah membuat pernyataan sikap akan siap kembali hadir dalam tiap agenda.

Baca juga: 2022, Bantuan 1 Miliar Rupiah untuk Petani Parigi Moutong

Selain itu, ada juga yang beranggapan ketidakhadirannya selama ini, karena masih dalam suasana pandemi Covid 19.

“Tapi itu kan kondisi sekarang sudah new normal. Jadi saya tegaskan tidak ada lagi alasan,” tegasnya.

Baca juga: DPR dan KPU Sepakat Jadwal Pemilu 28 Februari 2024

Bahkan, ada juga anggota yang tidak hadir karena istrinya merupakan anggota DPRD di daerah yang berbeda.

Sehingga, sedang mencari solusi atas persoalan itu, apakah Anleg yang bersangkutan mundur dari jabatannya, atas istrinya.

Baca juga: MPR RI Apresiasi Langkah Himbara Tunda Tarif Transfer

“Informasi ini juga belum pasti, karena saya belum dengar langsung dari yang bersangkutan. Tapi bagimanapun itu, kami harapkan bisa aktif lagi berkantor,” sebutnya.

BK menegaskan kepada fraksi, jika nantinya Anleg DPRD itu tetap saja tidak mengindahkan himbauan. Maka pihaknya tidak segan-segan akan menyampaikan ketidakhadiran yang bersangkutan, dengan melayangkan surat ke pengurus DPC, DPD hingga DPP.

Baca juga: Usut ASN Hadiri Deklarasi Paslon, Bawaslu Parimo Bentuk Tim Investigasi

“Biar ada efek jera atas sikap mereka yang jarang ngantor. Semoga surat yang kami layangkan ini bisa diindahkan,” tandasnya.

Setelah surat bersifat himbauan ini dilayangkan dan mendapatkan perhatian dari Anleg DPRD Parigi Moutong. Pihaknya akan tetap melakukan evaluasi terkait kehadiran anggota.

Laporan: Novita Ramadhani

Baca juga: Empat Anleg DPRD Parigi Moutong Tidak Hadiri Reses Dapil Satu Desa Lebo

...

Artikel Terkait

wave

DPRD Parimo Soroti Target Rendah PAD Sarang Burung Walet

DPRD Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, soroti target rendah Pendapatan Asli Daerah atau PAD sarang burung walet, hanya sebesar Rp 50 juta.

Progres Rekonstruksi Jalan di Parigi Moutong Belum Capai Target

Rekonstruksi jalan bersumber dari Dana Alokasi Khusus atau DAK 2021, sejumlah titik di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, belum capai target

Belum Miliki RP3KP, APBN Minim ke Parigi Moutong

Belum miliki Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Kawasan Permukiman atau RP3KP, APBN minim ke Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.

Pencanangan Zona Integritas Kota Palu: Komitmen Cegah Korupsi

Kota Palu, Sulawesi Tengah, canangkan zona integritas sebagai bentuk komitmen pencegahan korupsi, dan itu merupakan pembangunan itu sendiri

2022, Bantuan 1 Miliar Rupiah untuk Petani Parigi Moutong

Kementan akan kucurkan bantuan Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMDes) senilai 1 Miliar Rupiah pada tahun 2022, di tujuh desa Parigi Moutong

Berita Terkini

wave

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.

Komisi II Desak Mendagri Hentikan Pemangkasan Dana Transfer Daerah

Ketua Komisi II DPR minta Mendagri hentikan pengurangan dana transfer demi menjaga ekonomi dan stabilitas daerah.


See All
; ;