Parigi Moutong Jadwalkan Ujian Semester Tatap Muka

Parigi Moutong Jadwalkan Ujian Semester Tatap Muka

Berita parigi moutong, gemasulawesi– Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, jadwalkan ujian semester pekan depan, dilaksanakan secara tatap muka.

“Pada bulan Juni dan Juli ini, ada beberapa agenda kalender pendidikan. Sebelum masuk tahun ajaran baru, akan dilaksanakan ujian semester genap atau ujian kenaikan kelas. Rencananya, dilaksanakan secara tatap muka,” ungkap Kepala Bidang Manajemen Sekolah Dasar (SD), Disdikbud Parigi Moutong, Ibrahim, di ruang kerjanya, Rabu 2 Juni 2021.

Ia menyebut telah bersurat ke BPBD Parigi Moutong sebagai Tim Gugus Tugas Pencegahan covid 19.

Isinya terkait permohonan ujian semester dilaksanakan secara tatap muka. Dan mendapatkan respon positif.

Hanya saja, ada sejumlah ketentuan harus dipenuhi. Diantaranya, kesiapan sekolah sesuai standar Protokol kesehatan (Prokes) untuk melaksanakan ujian.

“Jadi untuk melihat kesiapan sekolah, kami agendakan besok di beberapa sekolah sebagai sampel. Tapi jika memang dikembangkan ke luar wilayah kota, kita lihat besok,” tuturnya.

Syarat prokes sesuai keinginan Tim Gugus Tugas Pencegahan Covid 19 yakni tersedianya masker cadangan untuk siswa dan tempat cuci tangan.

Setelah ketentuan itu dianggap terpenuhi, rekomendasi pelaksanaan ujian sekolah secara tatap muka akan dikeluarkan.

Sebelumnya, pada pelaksanaan rapat bersama seluruh unsur dalam Tim Gugus Tugas Pencegahan covid 19, Dinas Kesehatan setempat juga memberikan respon yang baik.

Sebab, berdasarkan data mereka belum ada kluster Covid 19 signifikan terjadi di beberapa minggu terakhir.

“Tapi, memang Parigi Moutong berada di zona orange. Jadi, harus ada langkah pencegahan,” ujarnya.

Apabila rekomendasi dikeluarkan Tim Gugus Tugas Pencegahan Covid 19, pihaknya akan langsung menindaklanjuti dengan melayangkan surat edaran ke seluruh sekolah sebagai pelaksana uian sekolah.

Dalam surat edaran itu, Disdikbud akan menegaskan pelaksanaan tatap muka, hanya dibolehkan pada pelaksanaan ujian sekolah dengan Prokes ketat.

“Kami sarankan kepada sekolah dalam surat edaran itu, ujian sekolah secara tatap muka hanya diberlakukan kepada kelas 4-6. Sementara kelas 1-3 dilaksanakan secara online,” jelasnya.

Teknisnya, pelaksanaan ujian sekolah diperpanjang selama dua Minggu. Karena akan dilaksanakan secara bergantian

Namun, jika nantinya Tim Gugus Tugas Covid 19 tidak memberikan rekomendasi, pelaksanaan ujian sekolah akan dilaksanakan secara online atau dari rumah ke rumah.

“Pelaksanaan ujian sekolah direncanakan pekan depan, mulai 7 Juni,” tutupnya.

Baca juga: Dishub Parigi Moutong Uji Petik Retribusi Parkir Pasar

Laporan: Novita Ramadhani

...

Tags

Artikel Terkait

wave

Polisi Bekuk Pelaku Pembacokan di Jembatan Lalove Kota Palu

Tim Opsnal unit Reskrim Palu Barat membekuk pelaku pembacokan di Jembatan Lalove, Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Sahid: Masih Ada Kasus Kematian Ibu dan Bayi di Parimo

Masih ditemukan kasus kematian ibu dan bayi di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Meskipun upaya penurunan angka stunting sudah 11,5 persen.

Ratusan Tenaga Guru di Parigi Moutong Ikut Bimtek PJJ

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, menggelar Bimtek Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) untuk ratusan tenaga guru.

Dishub Parigi Moutong Uji Petik Retribusi Parkir Pasar

Dinas Perhubungan (Dishub) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, uji petik retribusi parkir di Pasar Sentral Parigi.

Verifikasi Validasi DTKS Parigi Moutong Dibawah 50 Persen

Dinas Sosial (Dinsos) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, sebut verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS, dibawah 50 persen.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;