Giliran Front Pemuda Kaili Parigi Moutong Desak KPU RI Usut Dugaan Kongkalikong Seleksi Komisioner Terkait Kelulusan I Made Koto Parianto

Abdul Rasyid Rahman P Ondo, salah seorang pengurus FPK Kabupaten parigi moutong.
Abdul Rasyid Rahman P Ondo, salah seorang pengurus FPK Kabupaten parigi moutong. Source: (Foto/dokumentasi pribadi)

Parigi moutong, gemasulawesi – Giliran Ormas Front Pemuda Kaili (FPK) mendesak KPU RI mengusut dugaan adanya kongkalikong dalam seleksi komisioner periode 2024-2029 yang meluluskan I Made Koto Parianto.

Salah seorang pengurus FPK Kabupaten Parigi moutong, Abd Rasyid Rahman P Ondo, Selasa 31 Januari 2024 kepada gemasulawesi mengatakan, KPU tidak boleh menutup mata terkait dugaan kongkalikong terkait kelulusan I Made Koto Parianto.

“Harus ditelusuri lebih dalam terkait persoalan ini, sebagai putra daerah Parigi saya merasa ada tidak beresan dalam persoalan ini. Ada apa mantan komisioner asal Tolitoli yang jelas-jelas tidak punya tempat tinggal disini diluluskan?” tegasnya.

Rasyid mencurigai, ada agenda terselebung dengan diluluskannya I Made Koto Parianto pada seleksi komisioner KPU Parigi moutong untuk periode 2024-2029.

Baca Juga:
Arifin Lamalindu Tokoh Pemekaran Parigi Moutong Soroti Kelulusan I Made Koto Parianto, Desak KPU RI Evaluasi Kembali

Kecurigaannya bukan tidak mendasar, mengingat puluhan putra daerah digugurkan hanya untuk meluluskan I Made Koto Parianto.

“Tentu kecurigaan kita memiliki dasar, pertimbangan punya pengalaman? Dari sejumlah peserta putra daerah yang digugurkan jelas ada mantan komisioner Parigi moutong tentu tidak diragukan jika berbicara pengalaman, ini pasti ada permainan. Saya ingatkan, di Parigi moutong ini Komisioner terlalu sering berganti ditengah jalan akibat tidak telitinya seleksi komisioner,” ungkapnya.

Ia menegaskan, FPK Parigi moutong akan berkonsolidasi dengan tokoh-tokoh pemuda, masyarakat dan tokoh pemekaran untuk mendesak KPU evaluasi kelulusan I Made Koto Parianto sebagai komisioner terpilih.

Kalau perlu kata dia, I Made Koto Parianto harus mundur dari jabatannya selaku komisioner jika tidak ingin persoalan semakin meluas.

Baca Juga:
Kapolres Sebut Persiapan Pengamanan Pemilu 2024 di Parigi Moutong Masuki Tahap Akhir

“I Made Koto Parianto, harus mundur atau dibatalkan kelulusannya oleh pihak KPU. Kami juga sedang mengkaji dengan teman-teman terkait dugaan penyalahgunaan dokumen kependudukan pindah domisilinya,” tegasnya.

Ia berharap kedepannya, Timsel yang dipilih untuk seleksi komisioner adalah orang orang yang memiliki integritas dan tidak mudah disusupi oleh kepentingan tertentu. Agar tidak merugikan putra putri daerah di Parigi moutong yang kompeten untuk mengabdi membangun daerahnya sendiri. (Abdul Main)

...

Artikel Terkait

wave
Renaldi Jelaskan Tahapan Penyediaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Rencana Pembebasan Lahan Makam Raja Tombolotutu

Dinas PUPRP Parigi moutong melalui Kabid Pertanahan Renaldi jelaskan tahapan pembebasan lahan yang akan digunakan untuk kepentingan umum

I Wayan Gede Purna Sebut Program Inseminasi Buatan dan Teknologi Transfer Embrio Berhasil Tingkatkan Kualitas Ternak di Parigi Moutong

Program Inseminasi Buatan dengan penerapan teknologi transfer embrio dinilai berhasil dilakukan oleh Dinas peternakan Parigi Moutong.

Lakukan Beberapa Agenda Kegiatan, Gubenur Sulawesi Tengah Laksanakan Kunjungan Kerja ke Parigi Moutong

Menurut laporan, Gubernur Sulawesi Tengah dilaporkan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Parigi Moutong kemarin.

Jadi Ajang Promosi Daerah, Festival Teluk Tomini Masuk ke Pelaksanaan Kharisma Event Nusantara 2024

Menurut laporan, event Festival Teluk Tomini masuk ke pelaksanaan Kharisma Nusantara 2024 di TMII kemarin.

Berita Terkini

wave

Pemerintah Genjot Program Prioritas untuk Ciptakan Jutaan Lapangan Kerja Baru

Pemerintah mempercepat program prioritas nasional, mulai dari koperasi desa, kampung nelayan, hingga revitalisasi tambak.

Prabowo Perluas Program Sekolah Rakyat untuk Kelompok Ekonomi Lebih Luas

Presiden Prabowo merencanakan pembangunan 500 Sekolah Rakyat, memperluas sasaran dari desil 1-2 hingga 5 demi pemerataan pendidikan.

PA Jakarta Barat Batalkan Perkawinan WNI dengan WNA Arab Saudi

Pengadilan Agama Jakarta Barat mengabulkan gugatan JPN, lindungi WNI korban KDRT, dan pastikan perkawinan dibatalkan secara sah.

KPK Telusuri Dugaan Korupsi Kuota Haji, Nama Khalid Basalamah Disorot

KPK menyelidiki dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, menyoroti peran Khalid Basalamah serta kejanggalan pembagian kuota tambahan.

KPK Dalami Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC BRI

KPK memanggil Irni Palar dan menetapkan lima tersangka dalam kasus korupsi pengadaan mesin EDC senilai Rp2,1 triliun.


See All
; ;