Parimo Mutakhirkan Dapodik Sarana Prasarana SD 2022

<p>Foto: Sarpras SD Parigi Moutong.</p>
Foto: Sarpras SD Parigi Moutong.

Berita parigi moutong, gemasulawesi– Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, melakukan pemutahiran Data pokok pendidikan atau Dapodik sarana prasarana Sekolah Dasar tahun 2022.

“Kami sedang menyelesaikan seluruh data usulan yang dilaporkan kedalam sistem Dapodik yang akan berakhir pada 31 Maret mendatang,” ungkap Kepala Bidang Manajemen SD Disdikbud Parigi Moutong, Ibrahim saat dihubungi, Kamis 25 Maret 2021.

Ia mengatakan, berdasarkan surat Kementerian Pendidikan, sekolah yang mengalami tingkat kerusakan. Baik sedang, ringan dan berat di Parigi Moutong, wajib mendapatkan rekomendasi dari Dinas PUPRP, untuk input Dapodik sarana prasarana.

Baca juga: Sulawesi Tengah Terima Bantuan Sarana Alat Kesehatan

“Rekomendasi harus dinas teknis, kami Disdikbud tidak bisa mengeluarkannya,” tuturnya.

Saat ini kata dia, tim penilai baik DPUPRP dan Disdikbud Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, sedang menyasar sekolah yang diusulkan kedalam Dapodik sarana prasarana tahun depan.

Ia tidak menjelaskan dengan rinci, hanya saja pihaknya mengusulkan sebanyak-banyaknya kedalam Dapodik sarana prasarana. Nantinya, kementrian yang akan memverifikasi data yang diusulkan.

Baca juga: SMP Satu Paritra, Butuh Kepekaan Disdikbud

Baca juga: Polisi Bekuk Napi Tamping Pengedar Sabu di Lapas Kelas II B Luwuk

“Makanya semua usulan harus masuk dalam dapodik, sebab itu merupakan syarat wajib yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat,” jelasnya.

Sejauh ini kata dia, dalam penilaian yang dilakukan tim bagi sekolah yang akan melakukan rehab harus ada rekomendasi.

Kemudian, bagi sekolah pengusul baru harus membuktikan dengan sertifikat tanah serta dokumen pendukung lainnya.

Baca juga: Disdikbud Parimo Angkat Tenaga Honorer Sesuai Dapodik

Baca juga: DPO Kasus Jembatan Donggala Ditangkap di Jakarta

“Sekolah yang mengupload semua dokumen yang menjadi syarat dalam usulan itu,” sebutnya.

Ia menekankan, semua itu harus ada kepedulian dari sekolah itu sendiri. Walaupun, dinas telah berupaya maksimal menginput Dapodik sarana prasarana.

“Sekali lagi kepedulian, Kepsek kalau tidak ada kepedulian maka akan sia-sia upaya yang dilakukan,” tutupnya.

Baca juga: Puluhan Milyar Rupiah, BOP PAUD Parigi Moutong

Baca juga: Peringatan HUT Parimo Jadi Sarana Evaluasi

Laporan: Muhammad Rafii

...

Artikel Terkait

wave

DPO Kasus Jembatan Donggala Ditangkap di Jakarta

Daftar Pencarian Orang atau DPO kasus jembatan Donggala, Sulawesi Tengah, ditangkap di Jakarta, sekitar pukul 12.00 WIB.

Polisi Grebek Lokasi Pembuatan Miras di Banggai Kepulauan

Personil Polsek Totikum Polres Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, grebek lokasi pembuatan Miras tradisional.

25 Desa Tandatangani Perjanjian Kerjasama Pamsimas Parigi Moutong

Pengelola program Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat atau Pamsimas Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, tandatangani Kerjasama 2021.

DP3AP2KB Parimo Bentuk Model Percontohan Masjid Ramah Anak

DP3AP2KB) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, bentuk model percontohan masjid ramah anak, di Kelurahan Bantaya dan Desa Boyantongo.

Pemuda Pemilik Paket 14,26 Gram Tembakau Gorilla Ditangkap di Tolitoli

Satuan Narkoba Polres Tolitoli, Sulawesi Tengah, menangkap pemuda pemilik paket 14,26 gram tembakau gorilla dikirim melalui jasa pengiriman.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;