Satu Hektar Hutan Mangrove Dibabat di Parigi Moutong

<p>Foto: Satu Hektar Mangrove Terbabat di Tinombo.</p>
Foto: Satu Hektar Mangrove Terbabat di Tinombo.

Berita parigi moutong, gemasulawesi– Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, dapatkan fakta oknum warga babat hutan mangrove di Desa Tinombo.

“Pembabat hutan satu hektar mangrove itu berinisial R, warga Kecamatan Sidoan,” ungkap Kabid Penaatan dan Penataan Lingkungan DLH, Parigi Moutong, Mohamad Idrus, saat ditemui, Rabu 21 April 2021.

Ia menjelaskan, DLH mendapati warga babat hutan mangrove saat menginvestigasi ke lapangan secara langsung.

Investigasi dilakukan setelah sebelumnya ada aduan dari warga sekitar terkait upaya warga babat hutan mangrove di Desa Tinombo.

“Aduan itu kami dapatkan dari masyarakat Desa Tinombo pada awal bulan Maret lalu,” ungkapnya.

Baca juga: Massa Aksi Demo Sebut Tambang Emas Kasimbar Ancam Lingkungan

Setelah mendapatkan aduan warga babat hutan mangrove kata dia, DLH langsung menelusuri kebenaran informasi dari warga itu.

Dari temuan dilapangan, oknum R warga babat hutan mangrove di Desa Tinombo mengaku memiliki surat-surat tentang kepemilikan lahan.

Baca juga: Kapolres: Pelaku Penebangan Hutan Mangrove Melanggar UU

“Dengan surat itu, R membabat hutan itu,” tuturnya.

DLH meminta foto copy surat kepemilikan lahan. Untuk dijadikan berita acara pengaduan ke Balai Penegakan Hukum Wilayah II, DKP Sulawesi Tengah. Guna ditindaklanjuti.

Baca juga: Pecinta Alam Tanam Ribuan Mangrove di Siney Parigi Moutong

Selain itu kata dia, DLH juga melayangkan aduan kepada Kepolisian Resor (Polres) Parigi Moutong.

“Aksi pembabatan hutan itu, R bisa saja dipidakan. Pasalnya, aksinya sudah dilakukan cukup lama,” tegasnya.

Baca juga: Polres Parigi Moutong Tanam 1000 Bibit Mangrove

Menurutnya, pemerintah desa maupun kecamatan setempat terkait kawasan mangrove tidak ada istilahnya menutup akses pengelolaan wilayah itu.

Karena kewenangan pesisir mangrove itu berada dibawah naungan DKP Provinsi Sulawesi Tengah.

“DLH hanya mengarahkan ketika ingin membuat usaha di kawasan itu, maka segera mengajukan permohonan tertulis ke DKP Provinsi. Agar diberikan rekomendasi teknis,” tutupnya.

Baca juga: Puluhan Siswa SD Parigi Moutong Aksi Bersih Pantai dan Tanam Bibit Mangrove

Baca juga: Program Pisew 2021 Sasar Dua Kecamatan di Parigi Moutong

Laporan: Aldi

...

Artikel Terkait

wave

Tiga Pelaku Penghilangan Nyawa di Kota Palu Jadi Tersangka

Tiga pelaku penghilangan nyawa sebagai tersangka, dalam kasus penganiayaan di panti asuhan Nurotul Munawarrah Jalan Sapta Marga, Kota Palu.

Program Pisew 2021 Sasar Dua Kecamatan di Parigi Moutong

Dua kecamatan di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, menjadi sasaran Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah/program PISEW 2021.

Kementrian Hentikan Alokasi Pembangunan Air Bersih Baru di Parimo

Kementrian hentikan alokasi pembangunan air bersih baru di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, karena sudah masuk kategori over capacity.

P2TP2A Parimo Kawal Kasus Penganiayaan Anak Libatkan Oknum Polisi

P2TP2A Parigi Moutong, Sulawesi Tengah Terus kawal penanganan kasus penganiayaan anak dibawah umur, diduga libatkan oknum anggota polisi.

Pelaku Pencabulan di Parigi Moutong Terancam 15 Tahun Penjara

Akibat aksi bejatnya, pelaku pencabulan di Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, terancam hukuman 15 tahun penjara.

Berita Terkini

wave

Inilah Sinopsis Film Tukar Takdir: Mengulik Kisah Korban yang Selamat dari Kecelakaan Pesawat

Tukar Takdir adalah film tentang kecelakaan pesawat, tapi yang unik adalah film ini berfokus pada apa yang terjadi setelahnya

Pemerintah Genjot Program Prioritas untuk Ciptakan Jutaan Lapangan Kerja Baru

Pemerintah mempercepat program prioritas nasional, mulai dari koperasi desa, kampung nelayan, hingga revitalisasi tambak.

Prabowo Perluas Program Sekolah Rakyat untuk Kelompok Ekonomi Lebih Luas

Presiden Prabowo merencanakan pembangunan 500 Sekolah Rakyat, memperluas sasaran dari desil 1-2 hingga 5 demi pemerataan pendidikan.

PA Jakarta Barat Batalkan Perkawinan WNI dengan WNA Arab Saudi

Pengadilan Agama Jakarta Barat mengabulkan gugatan JPN, lindungi WNI korban KDRT, dan pastikan perkawinan dibatalkan secara sah.

KPK Telusuri Dugaan Korupsi Kuota Haji, Nama Khalid Basalamah Disorot

KPK menyelidiki dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, menyoroti peran Khalid Basalamah serta kejanggalan pembagian kuota tambahan.


See All
; ;