Kementrian Hentikan Alokasi Pembangunan Air Bersih Baru di Parimo

<p>Foto: Kabid Cipta Karya DPUPRP Parimo, Vadlon.</p>
Foto: Kabid Cipta Karya DPUPRP Parimo, Vadlon.

Berita parigi moutong, gemasulawesi– Kementrian hentikan alokasi pembangunan air bersih baru di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, karena dalam sistem perencanaan sudah masuk kategori over capacity atau kelebihan kapasitas.

“Parigi Moutong tidak lagi menjadi sasaran pembangunan baru, saranan air bersih,” ungkap Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPRP Parigi Moutong, Vadlon di ruang kerjanya, Selasa April 2021.

Ia mengatakan, DPUPRP Parigi Moutong usulkan pembangunan air bersih baru diluar lokus zona merah. Namun, ditolak sistem penginputan perencanaan pembangunan kementrian.

Baca juga: Puluhan Siswa SD Parigi Moutong Aksi Bersih Pantai dan Tanam Bibit Mangrove

Walaupun demikian, Parigi Moutong pada T.A 2021 tetap diberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) diluar pembangunan air bersih baru.

Total anggarannya Rp 7 Miliar lebih yang diperuntukan di enam desa. Yakni Desa Tolole, Donggulu Selatan, Sigega Bersahati, Bainaa, Palasa Tengah dan Kotaraya Barat.

Baca juga: Krisis Air Bersih Landa Dua Desa di Moutong

“Anggaran itu hanya untuk kegiatan optimalisasi, peningkatan dan perluasan, dengan nominal anggaran bervariasi,” tuturnya.

Salah satu contoh desa lokus yaitu di Desa Tolole. Terdapat pembangunan air bersih baru di 2010. Ditemukan terdapat kerusakan pada bagian pipa dan SPL. Sehingga dilakukan rehabilitasi.

Baca juga: DPUPRP Parigi Moutong ‘Lalai’, Awasi Pengadaan Air Bersih

Banyak fasilitas air bersih di Parigi Moutong alami kerusakan, bahkan ada juga sudah kembali berfungsi.

“APBD tidak bisa menganggarkan fasilitas air bersih. Makanya, Pemdes selalu diingatkan memberikan data. Agar bisa mengajukan ke pemerintah pusat melalui sistem,” terangnya.

Baca juga: Sulawesi Tengah Dapat Kuota 97 PPPK Guru Madrasah Kemenag 2021

Baca juga: Tim SAR Temukan Nelayan Hilang di Tomini, Parigi Moutong

Ia menyebut, alokasi dana pembangunan air bersih baru tahun 2021 sekitar Rp 7 Miliar, jauh menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Karena dampak pandemi covid 19.

Akibatnya, alokasi anggaran Rp 14 Miliar di Kecamatan Balinggi, tidak terealisasi.

“Ada juga anggaran sekitar Rp 6 Miliar di Desa Boloung tahun 2020,” tuturnya.

Baca juga: Proyeksi Separuh APBD Masih Ditopang APBN

Baca juga: P2TP2A Parimo Kawal Kasus Penganiayaan Anak Libatkan Oknum Polisi

Laporan: Aldi

...

Artikel Terkait

wave

P2TP2A Parimo Kawal Kasus Penganiayaan Anak Libatkan Oknum Polisi

P2TP2A Parigi Moutong, Sulawesi Tengah Terus kawal penanganan kasus penganiayaan anak dibawah umur, diduga libatkan oknum anggota polisi.

Pelaku Pencabulan di Parigi Moutong Terancam 15 Tahun Penjara

Akibat aksi bejatnya, pelaku pencabulan di Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, terancam hukuman 15 tahun penjara.

Tim SAR Temukan Nelayan Hilang di Tomini, Parigi Moutong

Tim SAR gabungan temukan nelayan hilang di Tomini, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, selama dua hari pencarian, akhirnya keduanya ditemukan

SAR Gabungan Bagi Dua Tim Pencarian Nelayan Hilang di Tomini

SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian hari kedua nelayan hilang di Tomini, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, tim pencarian dua bagian

Dua Nelayan Hilang Asal Tomini Masih Dalam Pencarian

Dua nelayan hilang asal Tomini, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, masih dalam pencarian Basarnas Palu dan pihak lainnya.

Berita Terkini

wave

Pemerintah Genjot Program Prioritas untuk Ciptakan Jutaan Lapangan Kerja Baru

Pemerintah mempercepat program prioritas nasional, mulai dari koperasi desa, kampung nelayan, hingga revitalisasi tambak.

Prabowo Perluas Program Sekolah Rakyat untuk Kelompok Ekonomi Lebih Luas

Presiden Prabowo merencanakan pembangunan 500 Sekolah Rakyat, memperluas sasaran dari desil 1-2 hingga 5 demi pemerataan pendidikan.

PA Jakarta Barat Batalkan Perkawinan WNI dengan WNA Arab Saudi

Pengadilan Agama Jakarta Barat mengabulkan gugatan JPN, lindungi WNI korban KDRT, dan pastikan perkawinan dibatalkan secara sah.

KPK Telusuri Dugaan Korupsi Kuota Haji, Nama Khalid Basalamah Disorot

KPK menyelidiki dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, menyoroti peran Khalid Basalamah serta kejanggalan pembagian kuota tambahan.

KPK Dalami Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC BRI

KPK memanggil Irni Palar dan menetapkan lima tersangka dalam kasus korupsi pengadaan mesin EDC senilai Rp2,1 triliun.


See All
; ;