Nasional, gemasulawesi – Menurut laporan, Moeldoko, yang merupakan Kepala Staf Kepresidenan, menuatakan jika pesantren tidak hanya sebagai lembaga pendidikan dan juga penyiaran agama.
Namun, disebutkan Moeldoko, jika peran pesantren dapat ditingkatkan dalam pemberdayaan ekonomi, termasuk dalam sektor pertanian.
Dalam keterangannya kemarin, 28 Mei 2024, Moeldoko menyampaikan dia mendorong pesantren untuk dapat menjadi penggerak sektor pertanian nasional.
“Yang utamanya berkaitan dengan kemandirian pangan,” katanya.
Dia mengungkapkan persetujuannya jika pesantren menjadi pusat dalam menggerakkan petani dan juga pertanian Indonesia.
Dikutip dari Antara, menurutnya, pondok pesantren juga dapat memberikan peran dalam membangun kemandirian sektor pangan.
Dia menambahkan jika itu nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, juga memperkuat kearifan lokal dan identitas yang menjadi kekuatan bangsa.
Moeldoko juga mengakui menginginkan pondok pesantren dapat menjadi pembina masyarakat di lingkungannya, yang termasuk mencukupi perutnya sendiri.
Dalam kesempatan tersebut, dia mengungkapkan harapannya agar pondok pesantren dapat menjadi suatu subsistem dalam membangun sektor pertanian di Indonesia.
Baca Juga:
89887 Calon Haji Gelombang 1 Telah Tiba di Arab Saudi, Kemenag Sebut Sekitar 49176 Adalah Perempuan
Dia menuturkan pesantren tidak hanya menghasilkan santri dengan pengetahuan agama yang kuat, namun, juga dapat mengajarkan semangat kewirausahaan dan keterampilan.
Moeldoko,yang juga adalah Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, mengatakan keberadaan pesantren di Indonesia yang sebagian besar ada di daerah, dapat secara langsung menyentuh para petani.
“Dengan melalui pemberdayaan petani oleh ponpes, maka pesantren dapat membantu masyarakat pedesaan untuk mempertahankan bahan pangan,” paparnya.
Disebutkan olehnya, di pesantren, juga diajarkan metode pertanian yang dapat bertahan lama, diantaranya konservasi sumber daya air, pertanian organik dan pengendalian hama terpadu.
“Dalam jangka panjang ke depannya, saya berharap pengetahuan ini nantinya dapat menjaga kelestarian lingkungan dan juga meningkatkan produktivitas pertanian,” ujarnya.
Sebelumnya, di pekan lalu, Kepala Staf Kepresidenan tersebut juga sempat mengundang Ketua Komite Anti Dumping Indonesia atau KADI, Donna Gultom, untuk melakukan pembahasan kebijakan anti dumping melalui pengenaan bea masuk anti dumping produk impor, yang salah satunya adalah produk keramik. (*/Mey)
