Nasional, gemasulawesi – Wakil Presiden, Maruf Amin, mengungkapkan pemerintah Indonesia dan Arab Saudi telah menunjukkan komitmen bersama untuk penyelesaian konflik Palestina.
Dalam keterangan resmi Biro Pers Sekretariat Wakil Presiden hari ini, tanggal 1 Mei 2024, Wakil Presiden, Maruf Amin, menyatakan jika Indonesia mengapresiasi upaya bersama dengan Arab Saudi dalam kerangka OKI untuk bersama-sama menggalang dukungan untuk penyelesaian konflik Palestina dengan penjajah Israel.
Menurut laporan, Wakil Presiden juga membahas persiapan pelaksanaan ibadah haji tahun 2024 saat menerima kunjungan kehormatan Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi, Tawfiq bin Fauzan Al-Rabiah, di Istana Wakil Presiden kemarin, tanggal 30 April 2024.
“Memburuknya situasi yang terjadi di kawasan Timur Tengah telah menciptakan destabilisasi keamanan dan pemerintah RI juga konsisten menyuarakan penolakan terhadap yang dilakukan penjajah Israel pada rakyat Palestina,” katanya.
Menurut Maruf Amin, sebagai anggota OKI, Indonesia dan Arab Saudi telah memperlihatkan komitmennya dalam mendukung upaya penyelesaian konflik antara Palestina dengan penjajah Israel.
Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi menyatakan jika komitmen pemerintah Arab Saudi mengenai konflik Palestina dengan penjajah Israel sejalan dengan komitmen yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia.
“Arab Saudi juga sepakat dengan apa yang terjadi di Palestina adalah bentuk pelanggaran yang sangat nyata dari negara kolonial,” ujarnya.
Tawfiq menambahkan jika Arab Saudi juga memberikan apresiasinya untuk posisi Indonesia yang selama ini selalu tegas dan konsisten membela hak-hak dari rakyat Palestina.
“Karena tekad Arab Saudi yang sangat tinggi untuk membela hak-hak rakyat Palestina, Arab Saudi telah menyelenggarakan KTT Luar Biasa OKI di Riyadh pada bulan Oktober lalu, dimana Presiden Indonesia juga ikut hadir dalam kesempatan tersebut,” jelasnya.
Baca Juga:
Menjabat Berbagai Posisi, Mahfud MD Nyatakan Tidak Pernah Meninggalkan Dunia Kampus Sebagai Pengajar
Menurutnya, KTT OKI juga telah menetapkan resolusi yang sangat penting, yang salah satunya adalah membentuk 1 komite yang terdiri atas menteri-menteri luar negeri, yang termasuk di dalamnya adalah Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi. (*/Mey)
