Nasional, gemasulawesi –Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan jika program bantuan sosial merupakan bentuk kehadiran pemerintah Indonesia untuk masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga membantah jika program bantuan sosial digunakan sebagai alat kepentingan politik.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menerangkan jika bantuan sosial diberikan untuk membuat kesejahteraan masyarakat meningkat.
Baca Juga:
Dimintai Keterangan Sebagai Saksi, KPK Jadwalkan Pemanggilan Bupati Sidoarjo Hari Ini
Diketahui jika di awal tahun 2024 ini, pemerintah Indonesia membagikan program bantuan sosial yang berupa bantuan langsung tunai atau BLT mitigasi pangan dan juga bantuan pangan.
Untuk program bantuan pangan yang diberikan pemerintah dilaporkan dengan alokasi sekitar 10 kg beras yang dibagikan setiap bulannya hingga bulan Juni 2024.
Selain itu, bantuan sosial lainnya berupa BLT mitigasi pangan senilai 200 ribu rupiah yang akan diberikan hingga bulan Februari 2024 dan juga bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk sasaran ibu hamil, hingga lansia, termasuk juga KIS atau Kartu Indonesia Sehat.
“Untuk program bantuan pangan dan bantuan langsung tunai adalah kelanjutan dari program yang sebelumnya dilakukan,” katanya.
Diketahui jika kemarin, Airlangga Hartarto juga menyerahkan secara simbolis bantuan pangan pada 5 orang di kantor Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat.
Dalam kesempatan tersebut, dilakukan dialog langsung yang berkaitan dengan kelanjutan program.
Menurut Airlangga, di tahun 2023 lalu, bantuan pangan mencapai sekitar 1.489.286 ton dan akan dilakukan hingga bulan Juni nanti di seluruh wilayah Indonesia.
“Sekitar 22 juta orang akan menerima bantuan,” terangnya.
Airlangga juga memaparkan jika Provinsi Sulawesi Barat mempunyai alokasi untuk penyaluran CBP atau Cadangan Beras Pemerintah sekitar 8.371 ton yang ditujukan untuk bantuan pangan yang dibagikan di tahun 2023.
Baca Juga:
Gugatan Pra Peradilan Eddy Hiariej Dikabulkan, KPK Sebut Kini Fokus Memproses Prosedur Administrasi
“Sedangkan untuk tahun 2024, kami menerima laporan jika alokasi untuk bantuan pangan di Provinsi Sulawesi Barat sekitar 123.963 PBP,” terangnya.
Airlangga memaparkan jika untuk setiap penerima bantuan akan mendapatkan sekitar 10 kg beras untuk per bulannya. (*/Mey)
