Selain Kongo, Chad dan Rwanda Bantah Telah Lakukan Diskusi dengan Penjajah Israel tentang Penerimaan Pengungsi Palestina

Ket. Foto: Chad dan Rwanda Membantah Melakukan Diskusi untuk Menampung Pengungsi Palestina dengan Israel (Foto/X/@UNRWA)
Ket. Foto: Chad dan Rwanda Membantah Melakukan Diskusi untuk Menampung Pengungsi Palestina dengan Israel (Foto/X/@UNRWA) Source: (Foto/X/@UNRWA)

Internasional, gemasulawesi – Selain Republik Demokratik Kongo, Chad dan Rwanda juga telah membantah laporan yang menyebutkan mereka telah melakukan diskusi dengan Israel mengenai penerimaan pengungsi Palestina di wilayah negara mereka.

Sama halnya dengan Republik Demokratik Kongo yang telah menampik kabar tersebut dengan merilis pernyataan resmi beberapa waktu yang lalu, Rwanda dan Chad, kedua negara Afrika tersebut mengatakan bahwa mereka belum melakukan diskusi dengan pejabat Israel seperti yang dilaporkan media Israel di awal pekan.

Juru bicara Chad pada akhir pekan menegaskan pemerintah Chad dengan tegas menyangkal tuduhan baru-baru ini yang disiarkan oleh salah satu saluran televisi Israel, yang mengklaim bahwa pembicaraan antara Israel dengan Chad berlangsung dengan tujuan menerima ribuan warga Palestina dari Gaza.

Baca Juga:
Dengar Pendapat Sebentar Lagi, Ini Pengacara yang Akan Wakili Afrika Selatan dan Penjajah Israel di ICJ

“Komitmen kami terhadap prinsip-prinsip dasar hukum internasional melarang perjanjian dalam bentuk apapun untuk mengusir warga dari Gaza, ataupun berpartisipasi dalam tindakan tersebut,” katanya.

Di sisi lain, Rwanda di waktu yang sama, melalui Kementerian Luar Negeri mengeluarkan peringatan disinformasi atas laporan tersebut

“Pihak Rwanda tidak berdiskusi dengan Israel mengenai pemindahan warga Palestina dari Gaza,” ujarnya.

Baca Juga:
Banyak yang Dikebumikan di Pemakaman Massal, Gaza Disebutkan Kini Menjadi Kuburan Terbuka

Menurut laporan, sebagian besar dari 2,3 juta penduduk Gaza telah mengungsi akibat agresi yang terus menerus terjadi yang sejauh ini telah menewaskan lebih dari 20 ribu orang. 

Beberapa menteri Israel menuai kecaman dari sejumlah negara di dunia akibat menyerukan Gaza dibersihkan secara etnis dari warga Palestina.

Sementara itu, menteri yang lain menyatakan Jalur Gaza akan tetap berada di bawah kendali sipil Palestina.

Baca Juga:
Jadi Tempat Pembunuhan Wakil Ketua Hamas, Ini tentang Kamp Pengungsi Palestina yang Banyak Terdapat di Lebanon

Semenanjung Sinai di Mesir disebut-sebut oleh beberapa politisi Israel sebagai tempat yang memungkinkan untuk warga Palestina untuk dipaksa masuk kesana.

Namun, Kairo telah berulang kali menolak rencana Israel tersebut.

Pakar hukum dan kelompok hak asasi manusia menegaskan jika pengungsian paksa permanen warga Palestina merupakan kejahatan perang.

Baca Juga:
Hasilkan Banyak Penderitaan, Penulis Penjajah Israel Sebut Hamas Hadirkan Front Persatuan

Di sisi lain, PBB dalam sebuah pernyataan perang membuat Gaza tidak dapat dihuni dengan kehancuran yang masif di berbagai wilayah. (*/Mey)

...

Artikel Terkait

wave
Disebut Langgar Kode Etik, Wakil Ketua Wanita PBB Akan Hadapi Penyelidikan Karena Postingan Media Sosial

Menurut laporan, Wakil Ketua Wanita PBB, dilaporkan akan menghadapi penyelidikan karena postingan media sosial yang dilakukannya.

Tuntutan Hukum dari Afrika Selatan, Penjajah Israel Antisipasi Kemungkinan ICJ Paksa Hentikan Agresi

Dalam laporan terbaru, Israel dikabarkan sedang mengantisipasi kemungkinan ICJ memaksa mereka menghentikan agresi ke Palestina.

Hamas Disebut Lakukan Penyerangan Seksual, Polisi Penjajah Israel Dilaporkan sedang Berjuang Menemukan Korban

Menurut laporan, saat ini polisi Israel sedang berusaha untuk menemukan korban penyerangan seksual oleh Hamas.

Banyak yang Meninggal, Penduduk Beirut Melihat Sejarah Terulang Kembali di Gaza

Beberapa penduduk Beirut mengakui jika mereka seperti terulang kembali di Gaza dengan genosida yang sekarang sedang dilakukan Israel.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;