Anleg DPR RI Fraksi Gerindra Sebut PSU Parigi Moutong Bukan Kesalahan Penyelenggara

Ket Foto: Hergun foto bersama Presiden RI Prabowo Subianto
Ket Foto: Hergun foto bersama Presiden RI Prabowo Subianto Source: (Foto/Laman Fraksi Gerindra)

Parigi moutong, gemasulawesi – Berkaitan PSU di Kabupaten Parigi moutong tidak bisa dikatakan menjadi kesalahan dari pihak penyelenggara atau KPU tetapi ada juga keterlibatan instansi lain di dalamnya.

Hal tersebut diungkapkan Heri Gunawan Anggota legislatif (Anleg) DPR RI asal fraksi gerindra di Komisi II Heri Gunawan, dalam RDP bersama Kemendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP di Gedung DPR RI beberapa waktu lalu.

“Tidak sepenuhnya menjadi kesalahan KPU, kita ambil contoh dengan Kabupaten Parigi moutong, yang tadi dikatakan mantan narapidana. Oleh KPU telah dinyatakan tidak memenuhi syarat tapi oleh PTTUN dinyatakan memenuhi syarat kemudian MK mendiskualifikasi. Artinya ini dalam tanda petik juga banyak keterlibatan instansi lainnya,” ungkap Hergun sapaan akrabnya.

Baca Juga:
Blunder Putusan PTTUN Terkait Amrullah, Sukses Antar Pilkada Parigi Moutong Menuju PSU

Menurutnya, melihat kondisi itu tidak serta merta terjadinya PSU sepenuhnya menjadi kesalahan dari KPU.

Lanjut Hergun, bawaslu juga dikatakan kurang optimal dalam pengawasan sehingga banyak pelanggaran pelanggaran terjadi di dalamnya.

“Akhirnya MK memutuskan dengan jangka waktu berbeda, ada yang tiga puluh hari, 45 hari, 60 hari, 90 hingga 180 hari,” terangnya.

Baca Juga:
MK Diskualifikasi Amrullah, Perintahkan KPU Laksanakan PSU di Kabupaten Parigi Moutong

Berkaitan dengan persoalan anggaran PSU kata Hergun, Kemendagri bisa melakukan pergeseran anggaran menggunakan diskresi dalam mengambil kebijakan.

Hergun juga sempat mengkritisi penggunaan kata sanggup dan tidak sanggup dalam laporan Kemendagri berkaitan anggaran PSU di sejumlah daerah.

“Bu wamendagri kata tidak sanggup itu harus diperjelas, maksudnya apakah tidak mampu itu tidak ingin melaksanakan putusan MK atau bagaimana? Itu harus jelas. Jika yang dimaksud adalah berkaitan dengan porsi anggaran PSU maka baiknya menggunakan kata anggaran tidak tersedia jangan kata tidak mampu, karena putusan MK wajib dilaksanakan,” kritiknya.

Selain itu berkaitan dengan penyelenggara yang terindikasi terlibat dalam pelanggaran untuk tidak dilibatkan dalam penyelenggaran PSU.

“Ini penting untuk dilakukan agar bisa menjaga prinsip-prinsip pemilihan yang jurdil,” tegasnya. (fan)

...

Artikel Terkait

wave

MK Diskualifikasi Amrullah, Perintahkan KPU Laksanakan PSU di Kabupaten Parigi Moutong

Mahkamah Konstitusi perintahakan KPU laksanakan PSU di Kabupaten Parigi moutong tanpa mengikutsertakan H Amrullah Almahdaly.

Pasangan Bersinar dan Kuasa Hukum Optimis MK Kabulkan Gugatan Nizar-Ardi

Pasangan Bersinar yakin menangkan gugatan di Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan sengketa Pilkada KAbupaten Parigi moutong.

Hakim MK Dalami Persoalan Masa Jeda Lima Tahun Amrullah, KPU dan Bawaslu Parigi Moutong Kompak Sebut Belum Memenuhi Masa Jeda

Hakim MK dalami persoalan putusan PTTUN yang membatalkan keputusan KPU Parigi moutong TMS kan Pasangan Amrullah.

Bawaslu Parigi Moutong Benarkan Surat Edaran KPU RI Diterima Malam H-1 Voting Day

Bawaslu Parigi moutong benarkan surat edaran KPU RI diterima malam hari H-1 jelang Voting Day, sehingga tidak maksimal disosialisasikan.

Aturan KPU Rampas Hak Konstitusi Ratusan Ribu Warga Parigi Moutong, Berimbas Tidak Bisa Salurkan Hak Pilih di TPS

Ratusan ribu hak pilih warga parigi moutong tidak bisa tersalurkan akibat aturan KPU yang mewajibkan membawa KTP di TPS

Berita Terkini

wave

Menyoroti Misteri dan Kepercayaan seputar Gunung Merbabu, Inilah Sinopsis Film Horor Kuncen

Kuncen adalah film horor yang akan hadir di bioskop November mendatang, membawa kisah seputar mitos di Gunung Merbabu

PT Bukit Asam Catat Produksi dan Penjualan Batu Bara Tumbuh, Optimis Hadapi Tekanan Pasar Global

PTBA mencatat produksi 35,90 juta ton hingga kuartal III-2025, didukung efisiensi, penjualan meningkat, permintaan pasar kuat.

Polresta Samarinda Tangkap 10 Tahanan Kabur, Polisi Terus Memburu Lima Buronan dan Tingkatkan Keamanan Sel

Polresta Samarinda berhasil menangkap 10 tahanan kabur, sementara lima lainnya masih diburu dengan penguatan sistem keamanan.

Pemerintah Perluas Penyaluran BLT Rp30 Triliun untuk 35 Juta Keluarga, Dorong Kesejahteraan

Pemerintah menyalurkan BLT Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan kepada 35 juta keluarga, hasil efisiensi anggaran tahun 2025.

Kualitas Udara Jakarta Tidak Sehat, Masuk Lima Besar Kota Paling Tercemar Dunia, Warga Diminta Waspada

Jakarta pantau udara real-time melalui 111 SPKU, sarankan masyarakat kurangi aktivitas luar, siapkan sistem peringatan dini polusi.


See All
; ;