Digempur Isu Negatif dan Fitnah, Nizar Rahmatu Berterima Kasih Dikampanyekan Gratis Lawan Politik

Ket foto: Nizar Rahmatu Calon Bupati yang ditetapkan KPU Parigi Moutong belum lama ini.
Ket foto: Nizar Rahmatu Calon Bupati yang ditetapkan KPU Parigi Moutong belum lama ini. Source: (Foto/dokumentasi pribadi)

Parigi moutong, gemasulawesi - Gempuran isu pernah dihukum sebagai mantan terpidana kasus korupsi 2013 yang dilekatkan kepada Nizar Rahmatu tidak mempengaruhi elektabilitasnya.

Pihaknya mengklaim isu tersebut semakin mendongkrak popularitasnya untuk menang di Pilkada Parigi Moutong 2024.

Secara terbuka Nizar Rahmatu mengajak kepada seluruh kader partai koalisi, para relawan dan masyarakat Parigi Moutong agar tidak bersikap reaktif saat ada pihak yang menghina dan menfitnah.

"Kita akan membalas fitnah dan hinaan itu dengan terus melakukan kebaikan, menyampaikan visi misi dan disenyumin saja, kita berterima kasih kepada mereka karena begitu peduli dengan kita, anggap saja itu mengkampanyekan gratis untuk pasangan Bersinar," tutur Nizar.

Baca Juga:
Sebut Tidak Akan Jadikan Ardi Kadir Ban Serep, Nizar Rahmatu Berkomitmen Berbagi Kewenangan Mengurus Pemerintahan

Menurutnya, kekuatan senyuman adalah cara terbaik melawan fitnah dan isu-isu negatif, tidak perlu dengan emosi.

Pihaknya menyampaikan, perjuangan dalam Pilkada ini merupakan jalur perjuangan yang benar untuk masyarakat Parigi Moutong.

"Jadi tidak perlu reaktif dengan isu-isu hinaan, semakin dihina kita semakin senyum," ucap Nizar.

Lanjutnya, pasangan Nizar-Ardi maju bertarung di Pilkada atas dasar komitmen ingin berkontribusi  untuk membangun Parigi Moutong lebih baik.

Baca Juga:
Maju Jadi Calon Bupati Parigi Moutong Kasus Lama Diungkit Kembali, Nizar Rahmatu: Hadapi Dengan Senyuman

"Saya bersama pak ardi bertekad menyumbangkan tenaga kita, gagasan, pikiran dan tentunya pengabdian untuk Parigi Moutong," tegasnya.

Ditambahkannya, kontribusi pasangan Nizar-Ardi kedepan diharapkan dapat mengatasi dan menyelesaikan masalah penderitaan masyarakat Parigi Moutong.

Keinginan pasangan Bersinar adalah jelas untuk membangun daerah ini, terutama ibu kota Kabupaten.

"Jika kami terpilih, saya ingin tidak ada lagi masalah dengan urusan kesehatan, tidak ada lagi masalah dengan pendidikan, tidak ada lagi orang meninggal di jalan hanya karena lambat mendapatkan Ambulance diakibatkan mekanisme birokrasi yang rumit,” pungkasnya dengan tegas. (Abdul Main)

...

Artikel Terkait

wave

Hasil Pleno Tertutup KPU Parigi Moutong, Empat Kandidat Ditetapkan Jadi Calon Bupati dan Wakil Bupati

KPU Parigi moutong menetapkan empat pasang calon Bupati dan Wakil dari lima pasang calon yang sebelumnya telah mendaftarkan diri.

Sebut Tidak Akan Jadikan Ardi Kadir Ban Serep, Nizar Rahmatu Berkomitmen Berbagi Kewenangan Mengurus Pemerintahan

Jika terpilih Nizar Rahmatu Berkomitmen tidak akan menjadikan pasangan sebagai Ban serep. Ardi akan mengurus birokrasi.

Kuasa Hukum Bapaslon Amrullah-Ibrahim, Resmi Daftarkan Sengketa di Bawaslu Parigi Moutong

tim kuasa hukum Bapaslon Amrullah-Ibrahim Kamis, 19 September 2024, tepat pada pukul 20:23 Wita, mendatangi kantor Bawaslu Parigi Moutong.

Balon Bupati Parigi Moutong, Nur Dg Rahmatu Berkomitmen Membangun dan Mendukung Pengembangan Usaha di Daerah

Balon Bupati Parigi moutong Mohammad Nur Dg Rahmatu berkomitmen menghidupkan usaha-usaha daerah yang berpotensi tingkatkan PAD.

Ketua Koalisi Pemenangan Amrullah-Ibrahim Hafid Himbau KPU Parigi Moutong Tidak Menyebar Opini Terkait TMS

Ketua Koalisi pemenangan Amrullah-Ibrahim Hafid menilai KPU Parigi moutong beropini terkait TMS-nya Amrullah.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;