PPPK Guru Terlambat Mengisi DRH? Ini Solusi BKN

<p>Ket Foto: Screen Shoot tampilan website ssc bkn.</p>
Ket Foto: Screen Shoot tampilan website ssc bkn.

Berita Nasional, gemasulawesi.com- Walaupun diketahui batas waktu pengisian DRH PPPK guru tahap I hanya sampai tanggal 10 Januari 2022, ternyata masih banyak PPPK guru yang lolos tes terlambat mengisinya.

Akibatnya, proses lanjutan untuk pemberkasan NIP PPPK guru mengalami kendala.

“Yang tidak mengisi DRH tepat waktu kita anggap mengundurkan diri,” tutur Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN, Suharmen belum lama ini.

Baca: Berikut Informasi Gaji PPPK Guru Dan Jenis Tunjangannya

Namun demikian, lain lagi jika kendala yang dialami bersifat teknis, terkait itu BKN masih memberikan solusi untuk ditempuh.

Sifat teknis dimaksud kata Suharmen, seperti jaringan yang tidak stabil banyak alasan keterlambatan akibat jaringan.

“Kita sudah menghimbau untuk mengisi DRH dari awal hari, jangan mendekati atau dibatas akhir pengisian baru sibuk semua, kadang jaringan ini tiba-tiba bermasalah,” tegasnya.

Baca: Ini Tiga Jalur Tempuh Untuk Dapat Memiliki Sertifikat Tenaga Pendidik

Akhirnya, PPPK guru yang coba mengisi DRH pada tanggal 11 Januari mendapatkan notifikasi atau muncul opsi mengundurkan diri.

Tentu kata dia, kondisi itu merugikan bagi PPPK guru yang telah lulu ujian kompetensi tahap I.

“DRH itu adalah syarat penting dalam pemberkasan penetapan NIP PPPK guru. Jangan dianggap remeh,” kata Suharmen.

Baca: Berikut Syarat PPPK Guru Untuk Menjadi Kepala Sekolah

Salah satu solusi yang bisa ditawarkan BKN kata Suharmen, adalah bersurat kepada BKN melalui instantis terkait untuk meminta perpanjangan waktu pengisian DRH bagi PPPK guru yang terlambat.

Baca: WHO Isyaratkan Darurat Kesehatan Berakhir di Tahun 2022

Lanjut Suharmen, setelah itu pihak BKN akan mengkroscek dan mempertimbangkan alasan keterlambatan pengisian DRH.

“Jika masuk akal argumennya kita akan terima dan berikan kebijakan perpanjangan. Tapi kalau tidak tentu langsung kita tolak,” pungkasnya. (**)

Baca: Passing Grade PPPK non-Guru 2021 Jabatan Fungsional

...

Artikel Terkait

wave

Berikut Informasi Gaji PPPK Guru Dan Jenis Tunjangannya

Gaji PPPK guru sudah diatur dalam PP nomor 98 tahun 2020. Nilai gaji PPPK guru variatif diatur berdasarkan golongannya masing-masing.

Berikut Info Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Guru Tahap III

Peserta yang tidak lulus pada seleksi kompetensi tahap I dan II sebaiknya melakukan persiapan hadapi ujian kompetensi PPPK guru tahap III.

Berikut Syarat PPPK Guru Untuk Menjadi Kepala Sekolah

Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021 mengatur PPPK guru bisa mengisi jabatan Kepala sekolah. tentunya ada persyatan yang harus terpenuhi.

Informasi Perpanjangan Waktu Pengisian DRH PPPK Guru Tidak Benar

Informasi perpanjangan pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) calon PPPK guru dibantah BKN. belum ada informasi perubahan jadwal.

2.078 Izin Perusahaan Pertambangan Minerba Dicabut Pemerintah

2.078 izin perusahaan pertambangan Minerba dicabut pemerintah Indonesia akibat tidak pernah menyampaikan rencana kerja.

Berita Terkini

wave

Emas Berdarah Parigi Moutong di Balik Bayang-Bayang Hukum

Aktifitas tambang ilegal di Desa Buranga dan Tombi, hanya berjarak kurang lebih 40 kilometer dari Polres Parigi moutong.

Hanya Sehari Pasca-Penertiban Polda Sulteng, Kades Karya Mandiri Diduga Ijinkan Tambang Ilegal Kembali Beroperasi

Kepala Desa Karya Mandiri di Kecamatan Ongka malino Parigi Moutong diduga terlibat dalam aktivitas tambang ilegal.

Sayutin Budianto Instruksikan Kader NasDem Parigi Moutong Tegak Lurus demi Restorasi 2029

Dalam arahannya, Sayutin menekankan pentingnya loyalitas tunggal seluruh kader dan legislator untuk tegak lurus mengikuti komando Ketua DPW.

Menatap Pemilu 2029: Nilam Sari Lawira Targetkan NasDem Pimpin DPRD Sulteng dan Parigi Moutong

Di bawah kepemimpinannya Nilam Sari Lawira yakin Nasdem akan menangkan perebutan dominasi suara di Wilayah Sulawesi tengah.

Kabut di Tambang Parigi Moutong: "Gertak Sambal" Polda Sulawesi Tengah Dalam Penertiban PETI

Operasi penyisiran Disinyalir tanpa hasil dari Polda Sulawesi tengah saat ini, akibat operasi itu dinilai hanya aksi seremonial.


See All
; ;