Puan Maharani Tak Setuju dengan Usulan Merelokasi Warga Palestina, Serukan Gaza Dibangun Kembali dengan Keadilan

Potret Puan Maharani ketika mengikuti diskusi bersama perwakilan parlemen negara peserta rangkaian KTT Pro Palestina
Potret Puan Maharani ketika mengikuti diskusi bersama perwakilan parlemen negara peserta rangkaian KTT Pro Palestina Source: (Foto/Instagram/@puanmaharaniri)

Nasional, gemasulawesi - Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan ketidaksetujuannya terhadap wacana relokasi warga Palestina ke luar tanah mereka.

Pernyataan tersebut disampaikan Puan dalam forum internasional bertajuk The Group of Parliaments in Support of Palestine yang digelar di Istanbul, Turki.

Dalam forum tersebut, Puan menolak tegas segala bentuk pemindahan paksa terhadap rakyat Palestina dari tanah kelahirannya, khususnya dari wilayah Gaza.

Puan menegaskan bahwa komunitas global memiliki tanggung jawab moral dan kemanusiaan untuk menolak gagasan pemindahan paksa tersebut.

Baca Juga:
Mahfud MD Nilai Kasus Korupsi yang Dibawa ke Pengadilan akan Menjadi Sebuah Korupsi Baru, Begini Contohnya

Ia menilai bahwa Gaza adalah rumah yang sah bagi rakyat Palestina, dan tidak boleh ada kompromi terhadap hak mereka untuk tinggal di tanah itu.

Penegasan ini menjadi bagian penting dari sikap politik luar negeri Indonesia yang konsisten mendukung perjuangan Palestina atas dasar keadilan dan kemanusiaan.

"Kita harus dengan tegas menolak segala bentuk pemindahan paksa warga Palestina. Gaza adalah rumah mereka. Tidak ada usulan untuk merelokasi warga Palestina ke luar tanah mereka yang boleh diterima," jelas Puan dalam keterangannya, Sabtu 19 April 2025.

Selain menyoroti pentingnya mempertahankan hak tinggal warga Palestina, Puan juga menekankan bahwa rekonstruksi Gaza seharusnya menjadi prioritas utama setelah konflik berkepanjangan yang menyebabkan kehancuran fisik maupun psikologis bagi warganya.

Baca Juga:
Mendikdasmen RI Bakal Meminta Guru Libur Mengajar Sehari Guna Ikut Pelatihan dengan BPMP, Begini Alasannya

Namun, pembangunan kembali wilayah tersebut harus dilakukan dengan menjunjung tinggi martabat, keadilan, dan memberikan harapan baru bagi rakyat Palestina.

Menurut Puan, komunitas internasional perlu menghindari pendekatan yang mendikte atau mengambil alih proses rekonstruksi.

Sebaliknya, rekonstruksi harus dipimpin langsung oleh rakyat dan pemerintah Palestina, berdasarkan kebutuhan riil dan prioritas yang mereka tentukan sendiri.

Pendekatan yang berpusat pada rakyat Palestina dinilai akan memberikan dampak yang lebih berkelanjutan serta memperkuat legitimasi proses pembangunan tersebut.

Baca Juga:
Soal Perkembangan RUU Perampasan Aset, Bamsoet Sebut Menunggu Keputusan Politik dari Parpol di Parlemen

"Kita harus mulai mempersiapkan masa depan. Gaza perlu dibangun kembali tidak hanya dengan batu bata, tetapi dengan martabat, keadilan, dan harapan," kata Puan Maharani.

Dalam kesempatan tersebut, Puan juga mengingatkan peran penting parlemen dari berbagai negara dalam membentuk opini publik dan memengaruhi kebijakan luar negeri negara masing-masing. 

Menurutnya, para anggota parlemen di seluruh dunia memiliki kekuatan untuk mengarahkan perhatian masyarakat internasional kepada isu-isu kemanusiaan seperti yang terjadi di Palestina.

Dukungan dari parlemen, kata Puan, akan memperkuat solidaritas global dan menekan pihak-pihak yang selama ini mengabaikan hak-hak dasar rakyat Palestina. (*/Risco)

...

Artikel Terkait

wave

Mahfud MD Nilai Kasus Korupsi yang Dibawa ke Pengadilan akan Menjadi Sebuah Korupsi Baru, Begini Contohnya

Mahfud MD menilai bahwa kasus korupsi di Indonesia yang dibawa ke ranah pengadilan berpotensi menghasilkan kasus korupsi baru

Mendikdasmen RI Bakal Meminta Guru Libur Mengajar Sehari Guna Ikut Pelatihan dengan BPMP, Begini Alasannya

Mendikdasmen RI Abdul Mu'ti mengatakan bahwa para guru bakal diminta untuk mengikuti pelatihan dengan BPMP guna tingkatkan kualitas

Soal Perkembangan RUU Perampasan Aset, Bamsoet Sebut Menunggu Keputusan Politik dari Parpol di Parlemen

Anggota DPR, Bambang Soesatyo menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset menunggu keputusan politik dari partai politik di parlemen

Kesaksian Wartawan Sebut Jokowi Berambut Gondrong di Foto Ijazah SMA, Dokter Tifa: SMA Mana yang Mengizinkan?

Pegiat medsos, Dokter Tifa mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi usai wartawan sebut Jokowi berambut gondrong dalam foto di ijazah SMA

Diminta Jadi Juru Bicara Presiden Prabowo, Mensesneg Prasetyo Hadi Pastikan Peran Hasan Nasbi Tetap Ada

Mensesneg RI Prasetyo Hadi mengaku diminta untuk menjadi juru bicara Presiden Prabowo Subianto, namun tak hilangkan peran PCO

Berita Terkini

wave

Tim DVI Polri Selesaikan Identifikasi Korban Kecelakaan Helikopter BK117 D3 di Kalsel

Semua jenazah korban helikopter jatuh di Kalimantan Selatan berhasil diidentifikasi oleh Tim DVI Polri dengan proses teliti.

Remaja 16 Tahun Diamankan Terkait Kematian Mahasiswi di Indekos Ciracas

Polisi amankan remaja FF (16) terkait dugaan penganiayaan mahasiswi IM (23) yang ditemukan tewas di indekos Ciracas.

Ledakan Misterius di Pondok Cabe Ilir, Tujuh Korban dan Delapan Rumah Rusak

Ledakan di Pondok Cabe Ilir, akibat tabung gas, menewaskan tujuh korban, rusak delapan rumah, penyelidikan forensik masih berlangsung.

Koperasi Didorong Kelola Tambang, Pemerintah Siapkan Regulasi dan Modal Awal

Pemerintah siapkan aturan baru beri koperasi hak kelola tambang hingga 2.500 hektare, dukung ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat.

Kasus Penyiksaan Anak di Kebayoran Lama: EF Terungkap Bukan Ayah Kandung, Dijerat Pasal Perlindungan Anak

Polri ungkap EF bukan ayah kandung AMK. Bersama SNK, ia ditetapkan tersangka penyiksaan anak dan terancam hukuman berat.


See All
; ;