Nasional, gemasulawesi - Rencana pemerintah Indonesia untuk mengevakuasi warga Gaza, Palestina, ke Indonesia terus menjadi perbincangan publik.
Inisiatif ini sebelumnya disampaikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dalam sebuah konferensi pers sebelum keberangkatannya dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu, 9 April 2025.
Dalam pernyataannya, Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk menerima para pengungsi Palestina, terutama mereka yang mengalami luka-luka, trauma berat, dan anak-anak yang kehilangan orang tua akibat konflik berkepanjangan di Gaza.
Langkah kemanusiaan tersebut disebutkan akan dimulai dengan mengirimkan pesawat untuk mengangkut sekitar seribu pengungsi pada gelombang pertama.
"Kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk angkut mereka. Kami perkirakan jumlahnya 1.000 untuk gelombang pertama," jelas Prabowo dalam pernyataan resminya.
Rencana ini mendapat apresiasi dari sebagian kalangan sebagai bentuk kepedulian Indonesia terhadap tragedi kemanusiaan yang sedang berlangsung di Timur Tengah.
Namun, tak sedikit pula pihak yang memberikan pandangan berbeda atas kebijakan tersebut. Salah satunya datang dari mantan Menteri Agama Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin.
Lewat unggahan di akun X resminya @lukmansaifuddin pada Senin, 14 April 2025, ia menilai bahwa evakuasi warga Gaza ke luar wilayah Palestina bisa menjadi hal yang justru merugikan semangat perjuangan kemerdekaan Palestina itu sendiri.
"Alih-alih penyelamat kemanusiaan, evakuasi warga Gaza ke luar wilayah Palestina justru bisa dimaknai sebagai penyingkiran kemerdekaan dan kedaulatan mereka atas tanah airnya sendiri. Sebab, bila mereka dipindahkan, lalu apa arti puluhan tahun selama ini mereka bersedia mengorbankan apapun yang mereka punya, termasuk jiwa raga?" tulis Lukman dalam unggahan tersebut.
Pernyataan Lukman mengundang perhatian karena menghadirkan sudut pandang berbeda terkait konsekuensi jangka panjang dari kebijakan evakuasi tersebut.
Menurutnya, langkah yang lebih tepat adalah mendorong diplomasi dan tekanan internasional guna menghentikan perang dan kekerasan, bukan dengan memindahkan warga dari tanah kelahirannya.
Dalam cuitannya, Lukman juga menyarankan agar pemerintah Indonesia fokus pada upaya perdamaian dan pemberian bantuan yang merata, baik untuk Palestina maupun Israel.
"Kita harus terus mendorong semua pemimpin dunia untuk hentikan perang dan segala tindak kekerasan, lalu beri bantuan kemanusiaan di Palestina dan Israel. Warga kedua bangsa itu harus hidup berdampingan penuh damai secara koeksistensi." lanjut Lukman.
Pendekatan ini, menurutnya, akan lebih mencerminkan komitmen Indonesia terhadap penyelesaian konflik yang adil dan berkelanjutan, serta tidak mengurangi semangat perjuangan rakyat Palestina atas kemerdekaan mereka sendiri. (*/Risco)
