Nasional, gemasulawesi - Proyek pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) di pesisir utara Jawa dipastikan akan dilanjutkan oleh pemerintah.
Keberlanjutan proyek giant sea wall tersebut ditegaskan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi mitigasi terhadap risiko banjir dan penurunan muka tanah yang terus terjadi di berbagai wilayah pesisir, khususnya di Jakarta dan sekitarnya.
Dody menjelaskan bahwa proyek ini telah menjadi bagian dari kerja sama antara Indonesia dengan Belanda dan Korea Selatan sejak tahun 2016.
Studi mengenai pembangunan tanggul laut yang membentang dari Cilegon hingga Gresik terus dikembangkan, dengan proyeksi panjang mencapai 946 km.
Keberlanjutan proyek ini sangat diperlukan untuk menghadapi ancaman perubahan iklim serta dampak dari eksploitasi air tanah yang menyebabkan tanah di wilayah pesisir semakin rentan terhadap banjir rob.
"Kami telah menyelesaikan pembangunan tanggul pengaman pantai utara Jakarta Tahap A sepanjang 12,66 km. Pada tahun 2020, pembangunan dilanjutkan bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan panjang tambahan mencapai 33,54 km," kata Dody di Jakarta, Rabu 19 Maret 2025.
Saat ini, pemerintah sedang mengkaji tahap selanjutnya dari proyek ini, yaitu pembangunan tanggul laut Tahap B. Dalam prosesnya, studi kelayakan dan sumber pembiayaan masih dalam tahap evaluasi.
Salah satu pertimbangan utama adalah menentukan apakah desain tanggul nantinya akan mengacu pada Integrated Flood Safety Plan Giant Sea Wall Tahap B Jakarta yang disusun oleh Kementerian PU pada tahun 2020 atau tetap menggunakan Masterplan tahun 2016 dari Kementerian PPN/Bappenas.
Selain di Jakarta, proyek pembangunan tanggul laut ini juga tengah dilakukan di beberapa daerah lain di Jawa Tengah.
Tanggul di kawasan ini akan diintegrasikan dengan proyek infrastruktur lainnya, seperti pembangunan Tol Semarang-Demak dan Tol Semarang Harbour.
Sinergi antara pembangunan tanggul dan proyek jalan tol bertujuan untuk meningkatkan ketahanan wilayah pesisir sekaligus memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi barang.
Pemerintah telah memasukkan proyek tanggul laut raksasa sebagai bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) Tahun 2025.
Dengan status ini, proyek tersebut akan mendapatkan prioritas dalam hal pendanaan dan percepatan pelaksanaannya.
Meskipun proyek ini diharapkan dapat memberikan solusi jangka panjang terhadap permasalahan banjir dan penurunan muka tanah, ada berbagai tantangan yang masih perlu diatasi.
Salah satunya adalah besarnya biaya yang dibutuhkan untuk membangun tanggul laut dalam skala besar.
Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa proyek ini tidak mengganggu keseimbangan ekosistem pesisir serta aktivitas masyarakat yang bergantung pada laut, seperti nelayan dan industri perikanan. (*/Risco)
