Permudah Pendataan, Polisi Tempel Stiker Rumah Belum Vaksin

<p>Foto: Illustrasi vaksinasi covid19.</p>
Foto: Illustrasi vaksinasi covid19.

Gemasulawesi– Polda Metro Jaya akan tempel stiker rumah belum vaksin covid19. Itu diklaim mempermudah pendataan terhadap warga di Jakarta.

“Harapan kita 17 Agustus nanti sudah mendekati 100 persen. Bahkan kalau boleh 100 persen warga Jakarta,” ungkap Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus, Rabu 11 Agustus 2021.

Kepolisian mencatat seluruh warga DKI Jakarta bisa menerima vaksin Covid19 paling lambat 17 Agustus agar menjadi kado kemerdekaan RI.

Baca juga: Ribuan Anak di Jakarta Terpapar Covid 19

Melalui program vaksin merdeka, Yusri menyebut jajaran kepolisian akan menjadi komando untuk memfasilitasi, baik warga DKI maupun daerah penyangga belum divaksin.

“Vaksin merdeka akan menggandeng relawan mulai dari RT RW, mahasiswa kesehatan, hingga ibu-ibu guna memenuhi target 8,9 juta sasarana vaksinasi bagi warga Ibu Kota,” sebutnya.

Ia mengatakan, dimulai dengan pendataan melalui penempelan stiker rumah belum vaksin.

Di Jakarta, sejak dibuka awal Agustus lalu, Polda Metro telah mendirikan gerai-gerai vaksin di total 900 RW dengan tingkat vaksinasi terendah.

Baca: Dua Orang Jadi Tersangka Dugaan Kasus Pengaturan Cukai Bintan

“Dalam rentan waktu itu, baik di Jakarta dan daerah penyangga, vaksin merdeka telah menyuntikkan total 1,2 juta dosis vaksin,” katanya.

Polda Metro Jaya akan melakukan strategi jemput bola untuk mengejar 100 persen target vaksinasi warga DKI Jakarta pada 17 Agustus mendatang. Dengan penempelan stiker rumah belum vaksin, untuk permudah pendataan.

Ia mengatakan stiker itu untuk mempermudah pendataan ada warga yang belum divaksin.

Vaksinasi di Jakarta sentuh angka 96 persen

Yusri mengatakan saat ini vaksinasi di Jakarta sudah menyentuh angka 96 persen. Masih ada sekitar 3 persen yang sama sekali belum divaksin.

Karena itu Polisi menurutnya perlu melakukan inovasi dalam vaksinasi yakni jemput bola dalam bentuk door to door. Caranya dimuali dari penempelan stiker rumah belum vaksin covid19.

“Door to door ini dasarnya dari pendataan setiap RT karena relawan kita salah satunya RT/RW,” kata Yusri dalam diskusi daring, Rabu 10 Agustus 2021.

Ia mencontohkan dalam satu rumah ada lima orang, RT tersebut tahu siapa saja di rumah tersebut yang sudah maupun yang belum divaksin.

“Ditempel stiker nanti di depannya, misalnya tiga sudah divaksin, yang belum dua namanya A dan B. Kemudian itu yang ditempel,” sebutnya.

RT kemudian melaporkan agar warga yang belum divaksin itu segera mendapatkan suntikan. (**)

Baca juga: Polda Metro Bagi Sembako Saat PPKM di Jakarta

...

Artikel Terkait

wave

Parigi Moutong Gelar Lomba Krenova 2021

Bapelitbangda Parigi Moutong, Sulawesi Tengah gelar Kreatifitas Inovasi Masyarakat atau lomba Krenova 2021, tema peningkatan kesejahteraan.

Desa Parigimpu’u Siapkan Lahan Pekuburan Jenazah Covid19

Waket DPRD Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Faisan Badja mengatakan Desa Parigimpu’u setujui menyiapkan lahan pekuburan jenazah Covid19.

Polisi Belum Beberkan Motif Pria Positif Covid19 Wisata Kuliner

Polisi telah berhasil menangkap pria positif covid19 wisata kuliner berinisial S asal Medan, Sumatera Utara. Namun, belum membeberkan motif

Cair Pekan ini, Penyaluran Dana BSU Akan Diresmikan Presiden

Presiden Jokowi dikabarkan akan meresmikan secara langsung penyaluran dana BSU senilai Rp 1 juta melalui Kemenaker, pekan ini.

Buah-buahan Indonesia Dominasi Ekspor Hortikultura

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut komoditi buah-buahan Indonesia produk dominasi ekspor hortikultura.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;