Indonesia-China Kerjasama Perdagangan Local Currency Settlement

<p>Foto: Illustrasi Perdagangan Indonesia-China.</p>
Foto: Illustrasi Perdagangan Indonesia-China.

Berita nasional, gemasulawesi– Untuk penggunaan mata uang Rupiah dan Yuan sebagai alat transaksi perdagangan, Indonesia-China melakukan kerjasama Local Currency Settlement (LCP), mulai diberlakukan bulan depan.

“Dengan China kita siapkan regulatornya. Juli atau kuartal III launching dan diterapkan,” ungkap Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan BI Donny Hutabarat, dalam acara diskusi Blueprint Pengembangan Pasar Uang 2025, Jumat 25 Juni 2021.

Perdagangan Indonesia-China dengan LCS ini, maka kedua negara bekerja sama bisa mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS. Sehingga, tidak perlu lagi repot-repot tukar dolar AS saat melakukan transaksi perdagangan.

Sekarang pelaku usaha atau perbankan memiliki minat tinggi untuk penggunaan LCS ini. Sama halnya dengan pelaku usaha di China.

Baca juga: Warga Demo Tuntut Evaluasi Izin Tambang Nikel di Banggai

“Minat indikasi kalau kita diskusi dengan pelaku dan perbankan minatnya tinggi. Nanti dengan China saya rasa juga paling cepat penggunaan LCS,” jelasnya.

Baca juga: Aparat Ciduk Pria Kerap Transaksi Sabu di Bungin, Banggai

Untuk penerapan LCS dengan mata uang negara lain, selain dolar AS, memerlukan sosialisasi. Hal ini karena Dolar AS masih merajai transaksi perdagangan di seluruh dunia. Sehingga perlu kebijakan yang membuat dapat beralih.

Baca juga: DPRD Nilai Positif Penyiapan Tenaga Kerja di Parigi Moutong

“Ada insentif yang juga dibuat dan bagaimana diimplementasikan masing-masing negara, dari sisi pelaku usaha masih melakukan itu,” jelas dia.

Baca juga: Polisi Bekuk Pria Sedang Transaksi Narkoba di Banggai

Transaksi di LCS ini mencakup penggunaan kuotasi nilai tukar secara langsung serta perdagangan antar bank untuk mata uang negara tersebut dan rupiah. Selain itu, ada juga sharing informasi dan diskusi secara berkala antar otoritas.

Baca juga: Ekonom: Potensi Warisan Utang 10 Ribu Triliun Rupiah

Indonesia juga sudah menjalin kerja sama penggunaan mata uang lokal dengan Malaysia, Thailand, dan Jepang. Bank Sentral mengatakan, saat ini kedua belah pihak juga terus menjalin komunikasi dengan para eksportir dan importir di mitra negara itu. (***)

Baca juga: Akibat Lonjakan Covid 19, Rupiah Anjlok ke Rp 14.390

...

Artikel Terkait

wave

346 Desa di Indonesia Belum Teraliri Listrik

Pemerintah memiliki strategi mencapai rasio elektrifikasi 100 persen di Papua dan Papua Barat, tercatat 346 desanya belum teraliri listrik.

8 Kg Sabu Dimusnahkan BNN Kalimantan Selatan

Sebanyak 8 Kg Narkoba jenis sabu hasil sitaan Badan Narkotika Nasional Kalimantan Selatan dimusnahkan, usai ditetapkan jaksa.

Meski Ada SKB, Revisi UU ITE Tetap Dilakukan

SKB Pedoman Implementasi UU ITE, pemerintah tetap akan melakukan revisi, Dibuktikan dengan disepakatinya perbaikan dua sub Tim Pengkaji.

Defisit APBN Mei 2021 Melebar, Tercatat Senilai Rp 219 Triliun

Kemenkeu mencatat defisit APBN Mei 2021 melebar senilai Rp 219 triliun dibanding April 2021, itu setara dengan 1,32 persen terhadap PDB.

Ekonom: Potensi Warisan Utang 10 Ribu Triliun Rupiah

Ekonom senior Didik J Rachbini menyebut potensi warisan utang Presiden Jokowi ke pemerintahan berikutnya senilai 10 ribu triliun rupiah.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;