346 Desa di Indonesia Belum Teraliri Listrik

<p>Foto: Illustrasi Desa Belum Teraliri Listrik.</p>
Foto: Illustrasi Desa Belum Teraliri Listrik.

Berita nasional, gemasulawesi– Pemerintah memiliki sejumlah strategi untuk mencapai rasio elektrifikasi 100 persen di Papua dan Papua Barat, yang tercatat 346 desanya belum teraliri listrik.

“Penyediaan akses listrik untuk daerah belum berlistrik di daerah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal (3T), dilakukan dengan mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT),” kata Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu, Kamis 24 Juni 2021.

Dengan pemanfaatan EBT tersebut, dilakukan dengan mengoptimalkan potensi lokal lengkap dengan Alat Penyalur Daya Listrik (APDAL) dan Stasiun Pengisian Daya Listrik (SPEL).

“Program ini untuk melistriki desa yang belum berlistrik yang masyarakatnya bermukim tersebar atau scattered, sehingga tidak dimungkinkan dibangun jaringan listrik maupun mini-grid,” kata dia.

Tercatat sebanyak 346 desa belum teraliri listrik di seluruh Indonesia hingga akhir kuartal I 2021, dengan rincian, 276 desa terletak di Papua dan 70 desa di Papua Barat.

“Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Papua ada 276 desa dan Papua Barat ada 70 desa,” ujarnya.

Rencananya, dari total 346 desa gelap gulita, pemerintah akan membangun pembangkit listrik energi terbarukan beserta APDAL dan SPEL di 285 desa.

Sisanya sebanyak 24 desa akan dilakukan perluasan jaringan atau grid extension dan 37 desa lainnya akan dibangun mini-grid.

Sementara, untuk desa yang dekat dengan jaringan distribusi eksisting akan dilakukan perluasan jaringan listrik.

Pembangunan mini-grid dilakukan melalui pembangunan pembangkit dengan memanfaatkan potensi energi baru terbarukan setempat untuk daerah yang sulit dijangkau melalui perluasan jaringan listrik PLN dan masyarakatnya bermukim secara komunal.

Tahun ini, Kementerian ESDM mengalokasikan anggaran untuk pengadaan alat penyalur daya listrik sekitar 20 ribu unit untuk 285 desa di Papua dan Papua Barat.

Adapun pengadaan pembangkit energi baru terbarukan dan stasiun pengisian energi listrik akan dilaksanakan oleh PT PLN (Persero).

Survei calon penerima APDAL di 285 desa sendiri sudah berjalan. Sebanyak 227 desa di antaranya sudah disurvei. Sedangkan 58 desa sisanya belum disurvei.

Sebagai informasi, pemerintah mencatat rasio elektrifikasi di Papua tercatat baru mencapai 95,01 persen dan Papua Barat mencapai 96,19 persen.

Tahun depan, pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi di Papua dan Papua Barat bisa mencapai 100 persen. (***)

Baca juga: Ini Peta Potensi Tanah Longsor Sulawesi Tengah

...

Artikel Terkait

wave

8 Kg Sabu Dimusnahkan BNN Kalimantan Selatan

Sebanyak 8 Kg Narkoba jenis sabu hasil sitaan Badan Narkotika Nasional Kalimantan Selatan dimusnahkan, usai ditetapkan jaksa.

Meski Ada SKB, Revisi UU ITE Tetap Dilakukan

SKB Pedoman Implementasi UU ITE, pemerintah tetap akan melakukan revisi, Dibuktikan dengan disepakatinya perbaikan dua sub Tim Pengkaji.

Defisit APBN Mei 2021 Melebar, Tercatat Senilai Rp 219 Triliun

Kemenkeu mencatat defisit APBN Mei 2021 melebar senilai Rp 219 triliun dibanding April 2021, itu setara dengan 1,32 persen terhadap PDB.

Ekonom: Potensi Warisan Utang 10 Ribu Triliun Rupiah

Ekonom senior Didik J Rachbini menyebut potensi warisan utang Presiden Jokowi ke pemerintahan berikutnya senilai 10 ribu triliun rupiah.

SKB Pedoman UU ITE Terbit, Berikut Isinya

Pemerintah, Kejaksaan dan Polri, sepakat akan mempedomani pasal 27, 28, 29 dalam UU ITE, dikuatkan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB).

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;