Nasional, gemasulawesi – Dalam dokumen visi dan misi, diketahui jika hanya pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang tidak mencantumkan program penyelesaian HAM dan hal ini dilaporkan menjadi sorotan beberapa pihak, termasuk aktivis HAM Usman Hamid.
Menurut aktivis HAM, Usman Hamid, penting untuk masyarakat untuk melihat rekam jejak para capres dan cawapres selama mereka menapaki karier politik mereka, tidak terkecuali Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Sebagai aktivis HAM, Usman Hamid menyarankan rekam jejak tersebut penting untuk diteliti lebih lanjut serta ditelaah termasuk Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dikarenakan kasus pelanggaran HAM terutama pelanggaran HAM berat di masa lalu harus dituntaskan.
Usman Hamid mempertanyakan apakah ada dari capres dan cawapres yang selama ini terlihat memperjuangkan kasus HAM, ataukah memilih berdiam diri atau justru terlibat dalam kasus pelanggaran HAM.
“Kasus HAM harus dilakukan secara hukum karena ini akan memberikan keadilan bagi mereka yang kehilangan haknya di masa lalu,” ujarnya.
Usman Hamid menegaskan hal ini menjadi penting dikarenakan menyangkut moralitas masyarakat Indonesia di masa depan.
“Karena bangsa ini memerlukan masa depan baru yang berarti berpijak pada sejarah pelanggaran HAM masa lalu dengan jujur mengakui sisi gelapnya,” tandasnya.
Menurut Usman Hamid, dengan jujur mengakui, hal ini akan dapat mencegah kasus pelanggaran HAM di masa mendatang terulang.
“Karena kasus HAM sangat mungkin terjadi berulang,” tegasnya.
Usman Hamid menegaskan hal yang harus dituntut oleh masyarakat dari capres dan cawapres adalah komitmen-komitmen spesifik mereka untuk memberikan jaminan agar kasus pelanggaran HAM di masa depan tidak terulang.
Diketahui jika dalam visi misinya terkait HAM, Prabowo dan Gibran hanya menjanjikan perlindungan HAM untuk masyarakat Indonesia dan menghapus praktek diskriminasi.
Sedangkan 2 pasangan yang lain seperti misalnya pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menjanjikan komitmen mereka untuk menyelesaikan kasus HAM di masa lalu.
“Secara adil,” bunyi dokumen tersebut.
Untuk pasangan dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan dan Cak Imin, juga berkomitmen menuntaskan kasus HAM.
“Mendorong pemulihan secara sosial dan ekonomi korban pelanggaran HAM dan juga menguatkan lembaga HAM Nasional,” tulis mereka. (*/Mey)
