Nasional, gemasulawesi – Dalam program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Kemeterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pemukiman kumuh di seluruh Indonesia melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya.
Upaya meningkatkan kualitas pemukiman kumuh di Indonesia, Kemeterian PUPR melakukan penataan infrastruktur dasar pada pemukiman serta fasilitas untuk mendukung produktifitas masyarakat.
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Kementerian PUPR menargetkan pemukiman kumuh di Indonesia berkurang sampai 0%.
Baca:Dua Pejabat Kementrian Keuangan Diperiksa KPK Terkait LHKPN
Basuki Hadimuljono, Menteri PUPR menyampaikan dalam program KOTAKU ini adalah sebuah upaya yang dilakukan Kementerian PUPR, Pemerintah Daerah serta stakeholders untuk mendorong dan memberdayakan masyarakat.
Dikatakan juga bahwa masyarakat terlibat dalam perencanaan, pelaksaan, pemanfaatan bahkan pemantauan, yang mana ini biasa digunakan dalam infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan yang tidak memerlukan bantuan teknologi.
“Dalam program penataan kawasan kumuh ini tak hanya dilakukan di pemukiman bantaran sungai, melainkan juga di tempat lain seperti di dekat tempat sampah atau kampung yang pada penduduk yang bertepatan di perkotaan,” jelasnya.
Baca:Lembur Tidak Dibayar di Jawa Tengah, Kementerian Ketenagakerjaan Akan Usut Sampai Usai
Di samping itu, Direktoran Jenderal Cipta Karya J. Wahyu Kusumosusanto turut menyampaikan dalam program ini juga berupaya menciptakan pemukiman kumuh dalam rekonstruksi pada fasilitas publik.
Dimana hal ini untuk menwujudkan pemukiman kumuh di perkotaan menjadi layak huni, produktif dan berkelanjutan.
Tak hanya meliputi kegiatan di masyarakat, melainkan infrastruktur berskala kawasan.
Baca:Kementerian PUPR Bangun Instalasi Air Bersih Untuk Huntap Duyu
“Dukungan infrastruktur dan investigasinya terbagi menjadi skala kawasan dan lingkungan, dimana adanya dukungan pembangunan jaringan jalan, pengelolaan air limbah dan drainase,” tutur Wahyu.
“Selain itu ada pula pembangunan pengelolaan sampah, pipa air minum serta penanganan kebakaran,” imbuhnya yang dikutip pada Selasa, 25 Juli 2023.
Diketahui target dalam RPJMN 2015-2019, dalam pengurangan kawasan kumuh di Indonesia tercapai hingga 32.221 Ha atau 84% dari target yang ditetapkan yakni 82.431 Ha.
Baca:Kementerian PUPR Mulai Bangun 599 Unit Huntap di Talise Palu
Sisanya yakni kawasan seluas 6.209 Ha atau 16% belum sempat ditangani sebab beberapa hal adanya kawasan kumuh yang berada di lokasi ilegal dan memerlukan penanganan yang lebih kompleks.
Serta dibutuhkan pula safeguard sosial untuk menanganinya, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama.
“Berdasarkan target RPJMN 2020-2024, pengurangan kawasan kumuh sampai akhir tahun 2022 mencapai 6.872 Ha atau 69% dari target seluas 10.000 Ha,” tutur Wahyu.
“Sehingga untuk mencapai target ini masih ada rentangan seluas 3.128 Ha (31%) sampai di akhir tahun 2024” ujarnya kembali.
Melalui investigasi 91 dan 61.921 dalam kegiatan pada skala kawasan serta lingkungan, telah dilakukannya serah terima kepada pemerintah daerah dan masyarakat.
Yang mana lokasi tersebut di 11.332 Kelurahan atau Desa di 330 Kabupaten atau Kota pada 34 provinsi di seluruh Indonesia.
Baca:Kementerian PUPR Sebut Kendaraan Listrik Solusi Atasi Polusi Udara
Disampaikan pula dalam beberapa kegiatan tersebut, juga dikembangkan menjadi destinasi pariwisata yang akhirnya akan berdampak langsung pada peningkatan perekonomian masyarakat setempat.
“Dalam program pengurangan kawasan kumuh ini, pemerintah daerah yang berperan sebagai nahkoda serta kolaborator dengan para stakeholder memiliki peran yang sangat penting,” kata Wahyu dalam keterangan.
“Integrasi dengan sistem rencana pembangunan kota Juga dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, sehingga kami berharap pemukiman layak huni, produktif dan berkelanjutan dapat terwujud,” pungkasnya. (*/Naaf)
Editor: Muhammad Azmi Mursalim
Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News
