Internasional, gemasulawesi – Hamas secara resmi mengonfirmasi dalan sebuah pernyataan jika mereka akan mengirimkan delegasi ke Kairo, Mesir, untuk menyelesaikan negosiasi yang dimediasi.
Hamas menyatakan mereka akan pergi ke Kairo hari ini, 4 Mei 2024, dengan semangat positif untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata.
“Kami di Hamas dan pasukan perlawanan Palestina bertekad untuk mencapai kesepakatan yang memenuhi tuntutan rakyat Palestina bertekad untuk penghentian total agresi, penarikan pasukan pendudukan dan pemulangan pengungsi,” kata mereka.
Hamas menambahkan jika kesepakatan gencatan senjata itu adalah juga untuk bantuan dan rekonstruksi serta kesepakatan pertukaran yang serius.
Diketahui jika pemimpin tertinggi Hamas, Khalil Al Hayya, akan memimpin delegasi Hamas.
Sementara itu, sejumlah anggota parlemen Amerika Serikat dari Partai Demokrat telah menulis surat kepada Presiden Joe Biden yang menyatakan jika pembatasan penjajah Israel terhadap bantuan kemanusiaan yang memasuki Jalur Gaza mempertanyakan kepatuhan mereka terhadap hukum Amerika Serikat.
Ke-86 anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrat menyampaikan mereka yakin ada cukup bukti jika penjajah Israel gagal mematuhi ketentuan UU Bantuan Luar Negeri Amerika Serikat, yang mengharuskan penerima senjata yang didanai oleh AS menjunjung hukum kemanusiaan internasional.
“Kami mengharapkan pemerintah untuk memastikan kepatuhan penjajah Israel terhadap hukum yang ada dan mengambil semua langkah yang mungkin dilakukan untuk mencegah bencana kemanusiaan yang lebih lanjut,” bunyi surat tersebut.
Di bulan Februari lalu, Joe Biden dilaporkan mengeluarkan memorandum keamanan nasional yang mewajibkan jaminan dari penerima bantuan Amerika Serikat bahwa kedua ketentuan tersebut dipatuhi.
Pada bulan April, setidaknya 4 biro Departemen Luar Negeri AS memberi tahun Antony Blinken, yang merupakan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, bahwa klaim penjajah Israel jika mereka mematuhi hukum kemanusiaan internasional di Jalur Gaza tidak kredibel dan juga tidak dapat diandalkan.
Di sisi lain, Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB mengungkapkan ratusan ribu orang berisiko mati jika penjajah Israel melakukan invasi darat ke Rafah. (*/Mey)
