Inginkan Lebih Banyak Negara Hentikan Sementara Pendanaan UNRWA, Menlu Penjajah Israel Serukan Badan PBB Tersebut Diganti

Ket. Foto: Menlu Penjajah Israel Menyerukan UNRWA untuk Diganti
Ket. Foto: Menlu Penjajah Israel Menyerukan UNRWA untuk Diganti Source: (Foto/X/@Israel_katz)

Internasional, gemasulawesi – Menteri Luar Negeri penjajah Israel, Israel Katz, mengeluarkan pernyataan yang mendesak negara-negara lain yang ada di dunia untuk juga berhenti menghentikan pendanaan mereka untuk UNRWA atau Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB.

Selain itu, Menteri Luar Negeri penjajah Israel, Israel Katz, juga menyerukan agar UNRWA digantikan keberadaannya dengan badan-badan yang didekasikan untuk perdamaian dan pembangunan sejati.

Diketahui jika beberapa negara di dunia, seperti Australia memilih untuk menghentikan sementara pendanaan yang biasanya mereka lakukan UNRWA menyusul tuduhan penjajah Israel jika beberapa karyawannya memiliki keterlibatan dengan Operasi Banjir Al-Aqsa. 

Baca Juga:
ICJ Keluarkan 6 Perintah Terkait Kasus Genosida, Apa Selanjutnya untuk Penjajah Israel dan Palestina?

Di akhir pekan, Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, menyatakan jika Austraila merasa sangat prihatin dengan tuduhan tersebut.

Penny Wong menegaskan jika Australia akan melakukan kerja sama yang diperlukan dengan UNRWA dalam hal penyelidikan.

“Australia juga akan melakukan konsultasi dengan mitra internasional,” katanya.

Baca Juga:
Sejumlah Negara Barat Tangguhkan Pendanaan UNRWA, Palestina Kritik Tindakan Tersebut

Menurut Penny, sementara Australia melakukan hal tersebut, pendanaan untuk UNRWA akan dihentikan untukn sementara waktu.

Diketahui jika sebelumnya, di tanggal 16 Januari 2024 lalu, Australia membuat pengumuman jika akan ada tambahan bantuan sekitar 21,5 juta USD.

Diketahui jika UNRWA juga telah memutuskan kontrak untuk beberapa karyawannya yang diduga terlibat.

Baca Juga:
Tentang Julia Sebutinde, Hakim ICJ Pemberi Suara Menentang Tindakan Darurat yang Diminta Afrika Selatan

Namun, penjajah Israel juga menyasar WHO yang merupakan badan PBB yang lain.

Tedros Adhanom Ghebreyesus yang merupakan Direktur Jenderal WHO menekankan jika tuduhan yang dilontarkan penjajah Israel bahwa WHO berkolusi dengan Hamas dan menutup mata terhadap penderitaan sandera yang masih ada di Jalur Gaza adalah salah.

“WHO membantah tuduhan tersebut dan klaim palsu seperti hal tersebut sangat berbahaya,” katanya.

Baca Juga:
Telah Umumkan Keputusannya terhadap Kasus Genosida Penjajah Israel, Ini yang Akan Terjadi Selanjutnya di ICJ

Dia menambahkan jika tuduhan penjajah Israel juga dapat membahayakan untuk staf mereka yang sedang mempertaruhkan nyawa mereka memberikan pelayanan yang terbaik untuk mereka yang rentan.

Selain Australia, Inggris, Italia dan Finlandia juga menghentikan pendanaan mereka untuk UNRWA, bersama dengan Amerika Serikat dan Kanada.

Diketahui jika penjajah Israel menuduh 12 pegawai UNRWA terlibat dalam Operasi Banjir Al-Aqsa. (*/Mey)

...

Artikel Terkait

wave
ICJ Tidak Perintahkan Perang Berhenti, Warga Palestina Akui Harapan Mereka Hilang

Warga Palestina mengakui saat mendengar keputusan ICJ, harapan mereka untuk berakhirnya perang hilang.

Berbagai Bencana Akibat Perang, 66 Persen Rakyat Palestina di Gaza Menderita Penyakit yang Ditularkan Melalui Air

Otoritas Kualitas Lingkungan Palestina (EQA) melaporkan jika 66% rakyat Palestina di Jalur Gaza menderita penyakit yang ditularkan lewat air

Tidak Serukan Gencatan Senjata, Ini Keputusan ICJ untuk Kasus Genosida Penjajah Israel yang Diajukan Afrika Selatan

Dalam keputusannya yang diumumkan hari Jumat waktu setempat, ICJ mengeluarkan beberapa perintah tetapi tidak menyerukan gencatan senjata.

Mencoba Melarikan Diri ke Rafah, Seorang Pekerja Kemanusiaan Hilang di Gaza

Seorang pekerja kemanusiaan Palestina-Kanada dilaporkan hilang saat hendak melarikan diri ke Rafah saat RS Nasser diserang.

Penjajah Israel Bersikeras Menghancurkan, Hamas Dilaporkan Muncul Kembali di Gaza Utara

Hamas dilaporkan kembali muncul di Jalur Gaza sebelah utara meskipun penjajah Israel bersikeras untuk membasmi mereka.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;