Kejati Sulsel Tahan Kadishub Kota Makassar Iman Hud

<p>Ket Foto: Kejaksaan Ting Sulawesi Selatan (Foto/ Facebook Kejati Sulsel)</p>
Ket Foto: Kejaksaan Ting Sulawesi Selatan (Foto/ Facebook Kejati Sulsel)

Berita Sulawesi Selatan, gemasulawesi – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan (Sulsel) tahan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Makassar Iman Hud, yang diduga terlibat korupsi dana operasional Satpol PP Kota Makassar.

Iman Hud sebelumnya sempat diinterogasi beberapa kali oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Dia ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan pada Kamis, 13 Oktober 2022.

Hal tersebut dibenarkan oleh Walikota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto.

Danny Pomanto mengaku telah mendengar terkait Kejati Sulsel tahan Kadishub Kota Makassar Iman Hud yang ditetapkan sebagai tersangka. Ia juga menghargai proses hukum yang berjalan saat ini.

“Ya, saya tahu. Pertama, saya mendukung tindakan hukum yang berjalan saat ini,” kata Danny.

Danny Pomanto mengaku kasus ini menjadi pelajaran bagi seluruh pejabat Pemerintah Kota Makassar ke depannya. Jangan berani untuk memotong tunjangan pegawai.

Hal ini, kata Danny, diulang berkali-kali kepada semua petugasnya. Termasuk Iman Hud

Danny Pomanto mengatakan dia memanggil Iman Hud secara khusus. Ia menanyakan terkait berita tunjangan Satpol PP yang katanya disunat atasannya.

“Dia (Iman Hud) langsung saya tanyakan tapi dia bilang oh tidak pak. Jadi saya bilang yakinkan itu (penegak hukum) kalau tidak ada,” katanya.

Namun belakangan diketahui ada keterlibatan Iman Hud. Dengan salah satu karyawan lainnya. Danny mengatakan mendukung upaya kejaksaan untuk mengusut tuntas kasus ini.

Danny Pomanto menambahkan penonaktifan Iman Hud mulai hari ini. Jabatan Kepala Dinas Perhubungan dijabat oleh pelaksana tugas.

“Diberhentikan sementara dari jabatannya, seperti dalam aturan normal. Penjabat Segera disiapkan Plt Dishub,” katanya.

Soetarmi Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan juga membenarkan kabar tersebut. Dia mengakui Iman Hud ditahan di Lapas Makassar.

Sebelumnya, kejaksaan telah memeriksa sekitar 800 pegawai Satpol PP terkait kasus dugaan korupsi dana tunjangan Satpol PP Makassar. Mereka yang ditugaskan di 14 Kecamatan.

Baca: Banjir Merendam Belasan Rumah di Kecamantan Poleang Utara

Namun, para peneliti menemukan bahwa ada banyak nama fiktif atau tidak ada individu sama sekali. Namun, mereka menerima gaji dari 2017 hingga 2020.

Dalam penyidikan, aliran dana ternyata mengalir ke atasan. Hal ini mengakibatkan kerugian negara hingga miliaran.

Selain Iman Hud, seorang berinisial AR juga ditangkap selaku Kepala Seksi Operasional Satpol PP Makassar. (*/Ikh)

Baca: Jurnalis RRI Jadi Korban Geng Motor Saling Serang di Makassar

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

Editor: Muhammad Ikhsan

 

...

Tags

Artikel Terkait

wave

Korupsi Dana Perbankan, Pegawai BRI di Sulsel Ditahan

Korupsi dana perbankan, tersangka berinisial HD, oknum pegawai bank di Lapas Kelas 1A makassar terlibat dalam pemberian dana kredit modal

Tragedi Kanjuruhan, Ketua Panpel Arema dan Dirut PT LIB Jadi Tersangka

Tragedi Kanjuruhan, Kapolri Jenderal Pol Listryo Sigit Prabowo mengumumkan enam tersangka tragedi berdarah di Stadion Kanjuruhan, laga Arema

Ferdy Sambo Bukan Polisi, Sudah Dipecat! Komisi III DPR: Polri Tidak Harus Bela Lagi

Desmond J. Mahesa menegaskan Polri tidak akan lagi membela Ferdy Sambo. Sambo dipecat dari Polri karena menjadi dalang pembunuhan Brigadir J.

KPK Usut Tuntas Kasus Suap Jual Beli Jabatan di Pemalang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan korupsi terkait jual beli jabatan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.

Eltinus Omaleng, Bupati Mimika Tiba Di KPK dengan Tangan Diborgol

Bupati Mimika Eltinus Omaleng tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (8/9/2022) siang tadi.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;