Hukum, gemasulawesi – Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai partai politik (parpol) perlu berbenah menyusul penetapan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi empat anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat.
Baca: Puntung Api Rokok Memicu Kebakaran Rumah Warga di Bogor
“Bagi partai politik sudah seharusnya membenahi diri terkait maraknya kepala daerah yang korupsi. Ini menunjukkan parpol belum menjalankan fungsinya secara politik rekrutmen dan kaderisasi anggota,” kata Egi dalam keterangannya, Kamis (28/4/2022).
Ia mengatakan, maraknya korupsi kepala daerah tak lepas dari mahalnya biaya pemilu. Hal ini memotivasi para pemimpin daerah untuk melakukan praktik korupsi sehingga dapat digunakan untuk mendanai partai politik.
Baca: Aksi Sosial Kadin Bogor, Bagikan Makanan untuk Warga Isoman
Disebutkan Bupati Bogor yang terjerat kasus OTT di bogor adalah anggota dari kelompok Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ia juga pernah menjadi ketua DPW PPP Jabar.
Egi juga menyoroti politik dinasti yang rentan terhadap upaya untuk mendominasi dan mengatur kepentingan pribadi. Karena Ade adalah adik dari Bupati Bogor 2009-2014, Rachmat Yasin.
Sementara itu, Rachmat divonis bersalah atas kasus korupsi suap pembukaan lahan seluas 2.754 hektare di wilayah Bogor.
“Harus diingat bahwa sifat politik dinasti adalah self-governing dan self-serving, untuk meminggirkan orientasi pada kepentingan umum, yang dampaknya akan merebaknya praktik korupsi”, kata Egi.
KPK mengamankan dana senilai Rp 1,24 miliar dalam OTT yang berlangsung sejak Selasa (26/04/2022) hingga Rabu (27/04/2022). (*)
