78 Orang Pegawai Disanksi Permintaan Maaf Terbuka Terkait Pungli, KPK Sebut Akan Disampaikan di Depan Pejabat Internal Hari Senin

Ket. Foto: KPK Menyebutkan 78 Orang Pegawai yang Terlibat Kasus Pungli Akan Menyampaikan Permintaan Maaf Terbuka di Depan Pejabat Internal pada Hari Senin
Ket. Foto: KPK Menyebutkan 78 Orang Pegawai yang Terlibat Kasus Pungli Akan Menyampaikan Permintaan Maaf Terbuka di Depan Pejabat Internal pada Hari Senin Source: (Foto/GMaps/Rhoma)

Hukum, gemasulawesi – KPK dilaporkan akan segera melakukan eksekusi terhadap putusan Dewan Pengawas KPK yang telah menjatuhkan sanksi permintaan maaf terbuka dan langsung kepada 78 orang pegawai dari 90 orang pegawai KPK yang terlibat kasus pungli atau pungutan liar.

Dalam keterangannya, KPK menyebutkan jika hukuman permintaan maaf terbuka tersebut akan dilakukan pada tanggal 26 Februari 2024.

Juru bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan jika nantinya, 78 orang pegawai KPK tersebut akan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan langsung di depan pejabat internal KPK.

Baca Juga:
Cari Keterangan Tambahan, Polda Metro Jaya Jadwalkan Pemeriksaan terhadap Firli Bahuri Pekan Depan

Sebelumnya, pada tanggal 15 Februari 2024 lalu, Dewan Pengawas KPK telah menyelenggarakan sidang etik terhadap 90 orang pegawai KPK yang diduga menerima pungli di lingkungan rutan KPK.

Dewan Pengawas KPK menyatakan jika ke-90 orang pegawai KPK tersebut terbukti menerima pungli di rutan KPK.

Dewan Pengawas KPK menjatuhkan sanksi etik berat berupa keharusan untuk menyampaikan permintaan maaf terbuka untuk 78 orang, sedangkan untuk 12 orang saksinya diserahkan ke Sekjen KPK.

Baca Juga:
Rafael Alun Trisambodo Resmi Ditahan KPK Akibat Kasus Gratifikasi

Disebutkan Dewan Pengawas KPK, hal tersebut dikarenakan kegiatan pungli dilakukan sebelum Dewan Pengawas KPK terbentuk.

Sementara itu, Dewan Pengawas KPK juga akan segera mengadakan sidang untuk 3 sisa berkas kasus perkara pungli di rutan KPK pada akhir Februari mendatang atau pada awal bulan Maret.

Dalam kasus pungli yang dilakukan di rutan KPK tersebut, sekitar 93 orang pegawai KPK dilaporkan terlibat.

Baca Juga:
Kasus Narkoba di Sigi Sulawesi Tengah, Petani Ditangkap dengan Barang Bukti 13 Saset Sabu

Mengingat banyaknya orang yang terlibat dalam kasus ini, Dewan Pengawas KPK memutuskan untuk membagi pelanggaran etik di kasus pungli ke dalam 9 berkas perkara.

Syamsudin Haris yang merupakan anggota Dewan Pengawas KPK, membenarkan jika 3 sisa berkas perkara tersebut adalah pegawai yang menduduki jabatan sebagai kepala hingga mantan plt kepala rutan KPK.

“Jika untuk besaran pungli yang diterima ketiganya, sebaiknya tunggu di sidang saja,” katanya.

Baca Juga:
Kemenag Blacklist PT Naila Syafaah, Terbukti Tipu Ratusan Jemaah Umroh hingga Miliaran Rupiah

Di sisi lain, Ali Fikri mengungkapkan jika lebih dari 10 orang telah ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus pungli tersebut. (*/Mey)

...

Artikel Terkait

wave
Sebut Once Mekel Melawan Hukum, Pengacara Ahmad Dhani Singgung UU Hak Cipta hingga Denda 500 Juta

Aldwin Rahadian sebagai kuasa hukum Ahmad Dhani mengatakan bahwa Once Mekel melawan hukum karena melanggar UU Hak Cipta

Profil Lengkap Irjen Teddy Minahasa, Mantan Kapolda Sumatera Barat yang Dituntut Hukuman Mati

Simak profil lengkap Irjen Teddy Minahasa yang dituntut hukuman mati oleh jaksa akibat kasus narkoba mulai dari pendidikan hingga karir

Viral di TikTok, AKP Agnis Juwita Manurung Benarkah Kekayaannya cuma Segini?

Kupas Tuntas, gemasulawesi – Nama AKP Agnis Juwita Manurung sedari pagi menjadi viral di dunia maya lantaran berfoto dengan barang branded, padahal harga kekayaannya pun tidak sampai Rp 1 Milyar! Setelah diunggah oleh akun TikTok @pejabatcurang, video yang menampilkan kekayaan AKP Agnis Juwita Manurung menjadi viral. Terlihat bahwa unggahan tersebut merupakan duplikasi dari akun pribadi […]

Usai Ledakan di Magelang, Ganjar Ingatkan Warga untuk Tidak Lagi Bermain Mercon

Hukum, gemasulawesi – Ledakan mercon dahsyat yang terjadi di Desa Giriwarno, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang mendapat perhatian khusus Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dirinya bahkan mengingatkan agar warga tak lagi bermain mercon. Gubernur Jawa Tengah yang telah menjabat selama dua periode, mengonfirmasi bahwa dia telah berkomunikasi dengan Bupati Magelang dan Kepolisian untuk menangani kasus tersebut. […]

Siapa AKP Agnis Juwita Manurung?, Viral di TikTok jadi Polisi Hedon

Hukum, gemasulawesi – Pejabat publik kian jadi sorotan saat gaya hidup foya-foya berbanding terbalik dengan jabatannya, terbaru ada AKP Agnis Juwita Manurung, siapa dia? Sorotan media sosial diarahkan pada AKP Agnis Juwita Manurung, Kasatlantas Polres Malang, setelah tampil hedon dan bangga memamerkan kekayaan di platform daring. Ia kerap pamerkan gaya hidup hedon di akun Instagram pribadinya […]

Berita Terkini

wave

Purbaya Hadapi Tantangan Pajak dan Kepercayaan Investor sebagai Menteri Keuangan Baru

Purbaya Yudhi Sadewa dihadapkan pada tantangan membangun kepercayaan investor global dan memperbaiki penerimaan pajak nasional.

Pemerintah Genjot Pembangunan Perikanan Tangkap di Indonesia Timur

KKP perkuat fasilitas perikanan tangkap di Papua, Maluku, dan NTT untuk tingkatkan produktivitas, pengelolaan, dan kesejahteraan nelayan.

Menlu Sugiono Pastikan Hak Pendidikan dan Penyelesaian Kasus Penembakan Staf KBRI Lima

Menlu Sugiono berjanji menjamin pendidikan anak almarhum Zetro dan kawal penyelidikan kasus penembakan di Peru.

KPK Ungkap Lobi dan Penyimpangan Kuota Haji 20.000 dari Pemerintah Arab Saudi

KPK selidiki lobi agen perjalanan haji, penyimpangan pembagian kuota haji tambahan hingga kerugian negara Rp1 triliun lebih.

KPK Telusuri Dugaan Penyembunyian Aset oleh Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer

KPK menyelidiki dugaan penyembunyian aset oleh Immanuel Ebenezer terkait kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3 di Kemenaker.


See All
; ;