Gemasulawesi– Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 sebagai payung hukum skema dana bencana inovatif Pooling Fund Bencana (PFB) Kemenkeu.
“Skema inovatif ini diluncurkan mengingat analisis Bank Dunia pada 2018 menempatkan Indonesia di peringkat ke-12 dari 35 negara yang menghadapi risiko terbesar akibat bencana alam,” ungkap Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu Febrio Kacaribu di Jakarta, Senin 23 Agustus 2021.
Menurut dia, proses penanganan bencana di Indonesia mengalami kendala anggaran. Dari hasil kajian Kemenkeu rata-rata nilai kerusakan akibat bencana langsung dialami dalam 15 tahun terakhir mencapai sekitar Rp20 triliun per tahun.
Baca juga: Parigi Moutong Siapkan Skema Bansos Masyarakat Prasejahtera
Di sisi lain, dana cadangan bencana dalam APBN untuk kegiatan tanggap darurat serta hibah rehabilitasi, dan rekonstruksi bagi Pemerintah Daerah, masih di bawah nilai kerusakan yaitu sekitar Rp5 triliun hingga Rp10 triliun sejak 2004.
Oleh sebab itu, skema dana bencana inovatif PFB memiliki dana kelolaan awal sekitar Rp7,3 triliun ini hadir untuk menutup celah pendanaan atau financing gap. Dan mempercepat proses penanganan bencana.
“PFB akan menambah kapasitas pendanaan bencana pemerintah dari semula hanya terdiri dari dua sumber utama yaitu APBN dan APBD,” kata dia.
Baca juga: Parigi Moutong Siapkan Skema Bansos Masyarakat Prasejahtera
Strategi Pendanaan dan Asuransi Risiko Bencana
Skema dana bencana inovatif PFB merupakan bagian dari Strategi Pendanaan dan Asuransi Risiko Bencana atau Disaster Risk Financing and Insurance (DRFI) memberi peluang pemerintah untuk mengatur strategi pendanaan risiko bencana melalui APBN/APBD.
Baca juga: Pameran Stunting Parigi Moutong, Ini Target Pemda
Bahkan, pemerintah juga berpeluang memindahkan risikonya kepada pihak ketiga melalui pengasuransian aset pemerintah dan masyarakat.
Dia menjelaskan, skema dana bencana inovatif PFB adalah instrumen pendanaan utama pada Strategi DRFI yang merupakan skema pengumpulan dana dari berbagai sumber yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, masyarakat dan mitra pembangunan.
Baca juga: Menparekraf Harap Dana Hibah Pelaku Usaha Wisata Segera Cair
Kemudian, PFB akan dikelola secara otonom sebuah Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Keuangan sehingga menggunakan prinsip kerja BLU berasaskan praktik bisnis yang sehat termasuk memiliki rencana bisnis anggaran dan standar pelayanan minimal.
“Nantinya, PFB bisa memobilisasi dana dari berbagai sumber seperti alokasi APBN, hibah pemerintah daerah, mitra pembangunan, swasta dan masyarakat, trust fund, dan filantrofi,” tutupnya. (***)
Baca juga: Kartu KUSUKA Hambat Asuransi Nelayan Parigi Moutong
