Gemasulawesi– Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, program PEN akan berlanjut tahun depan. Secara garis besar, ada dua pos di progam itu yaitu kesehatan dan perlindungan masyarakat.
“Untuk PEN, dialokasikan untuk kesehatan sebesar Rp148,1 triliun. Kemudian perlindungan masyarakat Rp153,7 triliun,” ungkap Airlangga, Senin 16 Agustus 2021.
Ia menjelaskan, anggaran PEN merupakan stimulus fiskal diberikan pemerintah demi mengatasi dampak pandemi covid19. Pos itu sudah ada sejak 2020 dan program PEN akan berlanjut hingga 2022 mendatang.
Baca juga: Anleg DPRD Sarankan Pemda Hemat Anggaran Rutin
Dia berharap, APBN 2022 tetap dapat menjaga kesehatan masyarakat.
“Lalu tetap ada buffer perlindungan masyarakat, selain daya beli tak tertahan dapat berikan efek ganda pada sisi konsumsi,” tutur dia.
Pada kesempatan itu, Airlangga pun menyampaikan, kasus positif covid19 mulai relatif turun pada pekan ini. Kasus kematian serta rawat inap karena virus corona pun menurun.
“Selanjutnya, pemerintah terus dorong penanganan covid19. Sekaligus pemulihan ekonomi dari hulu ke hilir,” ujarnya.
Diketahui, pemerintah berencana melakukan penghematan belanja tahun anggaran 2022.
Baca juga: Lambat Serapan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional, Ini Dugaan BPK
Penghematan belanja anggaran 2022
Penghematan belanja kementerian dan lembaga (K/L) itu berasal dari alokasi Tunjangan Kinerja (Tukin) Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13.
Hal itu tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022. Laporan Presiden Joko Widodo sidang tahunan MPR itu, memaparkan terdapat penghematan Tukin sebesar Rp 10,8 triliun.
Secara umum, Presiden mengungkapkan anggaran untuk perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 427,5 triliun.
Anggaran ini akan digunakan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya, dan dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan.
Baca: Trinusa Group Beri Bantuan Pembinaan ke KONI Sulawesi Tengah
Untuk menyempurnakan penyaluran bantuan sosial, pemerintah akan melakukan sejumlah reformasi.
Arah reformasi itu adalah penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan menyinergikan dengan berbagai data terkait, mendukung reformasi perlindungan sosial secara bertahap dan terukur, mendukung Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja, peningkatan kualitas implementasi perlindungan sosial dan pengembangan skema perlindungan sosial adaptif. (***)
Baca juga: Terealisasi 52 Persen, Satgas Maksimalkan Penyaluran Program PEN Kuartal IV
