Kementerian PUPR Bangun Instalasi Air Bersih Untuk Huntap Duyu

<p>Ket Foto: Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Tengah, Sahabuddin (Kanan). (Foto/Ditjen Cipta Karya)</p>
Ket Foto: Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Tengah, Sahabuddin (Kanan). (Foto/Ditjen Cipta Karya)

Berita Sulawesi Tengah, gemasulawesi – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bangun sistem instalasi pengolahan air (IPA) guna pemenuhan air bersih di kawasan hunian tetap (huntap) Duyu Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

Hal itu diungkapkan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) PUPR Sulteng Sahabuddin di Palu, Jumat 6 Januari 2023.

“Kebutuhan air sangat mendesak, maka kami membangun fasilitas untuk membantu masyarakat mengakses air bersih,” ucap Sahabuddin.

Ia menjelaskan bahwa instalasi pengolahan air bersih yang sedang dibangun PUPR memiliki kapasitas air 20 liter per detik untuk memenuhi kebutuhan air bersih 230 sambungan rumah tangga dan sejumlah fasilitas lain di huntap itu.

Baca: Jelang Nataru Kementerian PUPR Pastikan Kondisi Infrastruktur di Sulsel dalam Kondisi Baik

Karena air bersih merupakan kebutuhan pokok, maka pemerintah senantiasa memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan membangun prasarana dan sarana air bersih.

“Fasilitas itu cukup untuk pemenuhan kebutuhan penyintas di huntap Duyu dan masyarakat tidak perlu lagi khawatir kekurangan air,” kata Sahabuddin.

Selain huntap Duyu, PUPR juga mengaktifkan fasilitas yang sama di Kawasan Konservasi Pombewe Kabupaten Sigi dengan debit air 20 liter per detik untuk melayani 1.500 sambungan rumah tangga.

Baca: Kementerian PUPR Sebut Kendaraan Listrik Solusi Atasi Polusi Udara

Ia menjelaskan, kawasan perumahan baru harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung agar penghuni hunian tersebut merasa nyaman.

“Pemerintah selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa bertahan hidup di tempat yang tidak ada sarana atau prasarana penunjang,” kata Sahabuddin.

Selain menyediakan air untuk huntap, katanya, BPPW Sulteng juga berupaya menyediakan air bersih untuk masyarakat lain.

Baca: Kementerian PUPR Mulai Bangun 599 Unit Huntap di Talise Palu

Jaringan air diambil dari Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pasigala melalui sistem pipanisasi untuk menyuplai tiga wilayah yaitu Kota Palu, Sigi dan Kota Donggala.

“Penyedia air minum di Kota Palu menggunakan SPAM Pasigala yang melayani 9.000 sambungan rumah dan saat ini sedang dalam proses pemasangan jaringan,” ucap Sahabuddin. (Ikh/Dn)

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Air Danau Tondano akan Jadi Sumber Pembangkit Listrik Tenaga Air di Minahasa

Air Danau Tondano di Minahasa, Sulawesi Utara akan menjadi sumber Pembangkit Listrik Tenaga Air disampaikan Kepala BWSS I, I Komang Sudana,

Polda Sulawesi Tengah Dikritik Warga Saat Sesi Jumat Curhat

Pada sesi Jumat Curhat yang diselenggarakan oleh Polda Sulawesi Tengah, di kegiatan tersebut Polda Sulawesi Tengah dikritik warga.

Kasus Tambang Nikel Luwu Timur, IPW Diminta Objektif

Kasus tambang nikel di Luwu Timur, Kuasa Hukum PT Citra Lampia Mandiri Asia Pasific Mining Resources, Dion Pongkor minta

Puluhan Rumah di Gowa dan Pangkep Diterjang Angin Kencang

Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa dan enam Kecamatan di Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan diterjang angin kencang

Pemkot Palu Cegah Penyalahgunaan Narkoba Jadi Prioritas Utama

Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, menyebutkan pencegahan penyalahgunaan narkoba menjadi prioritas utama dengan

Berita Terkini

wave

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.

Komisi II Desak Mendagri Hentikan Pemangkasan Dana Transfer Daerah

Ketua Komisi II DPR minta Mendagri hentikan pengurangan dana transfer demi menjaga ekonomi dan stabilitas daerah.


See All
; ;