Polda Sulawesi Tengah Komitmen Berantas PETI Sungai Tabong

<p>Polda Sulawesi Tengah Komitmen Berantas PETI Sungai Tabong</p>
Polda Sulawesi Tengah Komitmen Berantas PETI Sungai Tabong

Berita Sulawesi Tengah, gemasulawesi – Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah berkomitmen berantas pelaku Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Sungai Tabong, Sulawesi Tengah.

Hal itu diungkapkan dalam dialog lintas pagi RRI Tolitoli melalui zoom meeting dengan judul tema “Seriuskah aparat tertibkan tambang illegal Sungai Tabong?” Kompol Sugeng Lestari Kasubid Penmas Bidhumas Polda Sulawesi Tengah, Rabu 13 Juli 2022 sebagai perwakilan dari Polda Sulawesi Tengah.

“Kepolisian berkomitmen mengungkap siapa pelaku atau pemodal dari penambangan liar yang diduga telah berada di kawasan hutan lindung di Kabupaten Buol dan Kabupaten Tolitoli,” ucap Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Sulawesi Tengah Kompol Sugeng Lestari, pada Rabu 13 Juli 2022 pagi.

Sebanyak 13 unit alat berat disita polisi, 8 unit eksavator disita Polda Sulawesi Tengah, dan 5 unit disita Polres Buol, satu di antaranya masih berada di lokasi karena rusak.

Baca: Pemprov Sulawesi Barat Bakal Tanam 1,2 Juta Mangrove

Tidak sedikit pihak yang telah memberikan apresiasi langkah tegas Polda Sulawesi Tengah beserta jajarannya yang dipimpin Irjen Pol Drs. Rudi Sufahradi.

Sugeng mengatakan, selain alat berat berupa eksavator, polisi juga menyita berbagai alat tambang lainnya. 4 saksi yang keterangannya telah diambil penyidik dari Subdit Reserse Kriminal Tipidter Polda Sulawesi Tengah

Sugeng menyebutkan bila kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Polisi akan berkomitmen mengungkap siapa pelaku atau pemodal dari penambangan liar yang diduga berlokasi di kawasan hutan lindung di Kabupaten Buol dan Kabupaten Tolitoli tersebut.

Dalam kesempatan itu, mantan Wakapolres Tolitoli itu juga berharap agar pemerintah daerah dan pihak terkait segera merumuskan upaya pencegahan paska PETI ditertibkan di wilayah Sungai Tabong agar tidak ada yang melakukan aktivitas pertambangan kembali.

Dialog pagi itu RRI Tolitoli mengundang pembicara lain untuk hadir dalam zoom meeting tersebut, antara lain Bupati Buol, dr. Amiruddin Rauf, Subagio Kepala Balai Gakkum LHK Sulawesi Tengah, Khairul Syahputra Laadjim Kepala Departemen Advokasi WALHI Sulawesi Tengah dan Jaya pengamat lingkungan Buol.

Publik ramai membicarakan aksi gencar yang dilakukan pihak kepolisian, baik Polda Sulteng, Polres Buol maupun Polres Tolitoli, dalam menyikapi tindakan pertambangan emas tanpa izin (PETI) di kawasan Sungai Tabong, Kabupaten Buol dan Kabupaten Tolitoli. (*/Ikh)

Baca: BMKG Akan Gelar Simulasi Gempa dan Tsunami di Pinrang

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Pemprov Sulawesi Barat Bakal Tanam 1,2 Juta Mangrove

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat, bakal tanam 1,2 juta mangrove atau bakau sepanjang pesisir pantai Sulawesi Barat upaya untuk

BMKG Akan Gelar Simulasi Gempa dan Tsunami di Pinrang

Badan Meteorologi Klimatoogi dan Geofisika (BMKG) gelar simulasi Latihan bagi masyarakat untuk menghadapi potensi gempa dan tsunami

Siswa SMPN 3 Parigi Moutong Dibekali Karakter dan Bela Negara

Siswa SMP Negeri 3 Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dibekali Pendidikan karakter dan Bela Negara oleh Koramil 1306

Zainal Abidin Sebut Jabatan Ketua Umum PB Alkhairat Masih Sah

Prof Dr Zainal Abidin menyebutkan jabatan Ketua Umum PB Alkhairat Habib Ali bin Muhammad Aljufri dianggap masih sah

Tim Satgas Adipura Dikerahkan Pantau Kebersihan Kota di Palu

Satuan Tugas (Satgas) Razia Adipura dikerahkan Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah memantau ketertiban dan menjaga kebersihan kota

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;