Tim Satgas Adipura Dikerahkan Pantau Kebersihan Kota di Palu

<p>Wali Kota Palu Hadianto Rasyid</p>
Wali Kota Palu Hadianto Rasyid

Berita Sulawesi Tengah, gemasulawesi – Satuan Tugas (Satgas) Razia Adipura dikerahkan Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah memantau ketertiban masyarakat dalam membuang sampah guna meningkatkan kebersihan kota tersebut.

Hal itu diungkapkan Hadianto Rasyid Wali Kota Palu saat melepas Tim Satgas Razia Adipura di Palu, Senin 11 Juli 2022.

“Tim ini merupakan lintas instansi dengan tugas utama melakukan razia dan memantau kebersihan kota, Ini untuk menunjukkan keseriusan Pemerintah Kota dalam menjaga kebersihan,” ucap Wali Kota Palu Hadianto Rasyid saat melepas Tim Satgas Razia Adipura di Palu, Senin 11 Juli 2022.

Untuk memenuhi target Pemerintah Kota (Pemkot) Palu 2023 mencapai Adipura, tahun ini merupakan bagian dari rangkaian penilaian pemerintah daerah untuk mengintensifkan kebersihan.

Baca: Hilang Saat Memancing, Nelayan di Muna Ditemukan Meninggal Dunia

Instansi yang terlibat dalam tim satgas tersebut adalah Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Satpol PP, pemerintah kelurahan dan kecamatan.

“Saat ini di Kota Palu secara perlahan telah menunjukan perubahan dengan progres yang baik, sehingga harus tetap dikawal agar kebersihan kota tentunya lebih optimal,” ujarnya.

Dijelaskannya, satgas tidak hanya melakukan razia, tetapi juga mengedukasi masyarakat sebagai langkah preventif untuk meningkatkan kebersihan kota.

Langkah awal yang dilakukan tim, kata dia, adalah menjangkau usaha kecil, menengah, dan besar serta mengunjungi rumah-rumah warga didampingi oleh pemerintah kelurahan.

“Pemkot Palu sudah tetapkan denda Rp 1 juta bagi yang melanggar dan membuang sampah sembarangan, sehingga masyarakat diharapkan mengikuti aturan agar tidak terjaring razia,” katanya.

Jika razia berjalan lancar, dia optimistis masyarakat dan pelaku usaha akan membuang sampah dengan tertib.

Hadianto mengatakan, upaya mewujudkan Kota Adipura membutuhkan peran serta dan dukungan semua pihak.

“Perlu keterpaduan untuk mengintegrasikan kota ini menjadi kota yang bersih, mulai dari pemerintah, swasta, hingga masyarakat harus menyatukan persepsi,” pungkas Hadianto. (*/Ikh)

Baca: Geger Penemuan Bayi Perempuan Dalam Masjid Luwu, Sulawesi Selatan

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Hilang Saat Memancing, Nelayan di Muna Ditemukan Meninggal Dunia

Hilang saat memancing di perairan Torega, Desa Moasi, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Jumat

Nelayan Hilang di Perairan Majene, SAR Bentuk TIM Pencarian

Nelayan Bernama Bakri 41 tahun, dilaporkan hilang keluarganya, saat pergi melaut Sabtu 09 Juli 2022 pukul 05.00 WITA di perairan majene

Banjir Rendam Tiga Kelurahan di Kabupaten Tojo Una-Una

Banjir merendam tiga kelurahan di Kabupaten Tojo Una-una, Provinsi Sulawesi Tengah, pukul 17.00 WITA, Sabtu 09 Juli 2022

Antisipasi Bencana Alam, BPBD Palu Tinjau Lokasi Buat Gudang Logisitik

Antisipasi bencana Alam, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu, Sulawesi tengah, tinjau lokasi yang direncanakan untuk

Sambut Festival Teluk Tomini, Pemda Parigi Moutong Akan Gelar Kegiatan

Sambut Festival Teluk Tomini (FTT), Pemerintah Daerah Parigi Moutong, akan menggelar rangkaian kegiatan dari bulan Oktober hingga

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;