Banjir di Desa Olaya Parigi Moutong, Rendam 11 Rumah

<p>(Foto Istimewa)</p>
(Foto Istimewa)

Berita Parigi Moutong, gemasulawesi – Banjir Desa di Olaya 11 rumah dilaporkan terkena dampak dari banjir Selasa 17 Mei 2022, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah akibat dari tanggul sungai yang jebol. Peristiwa tersebut tidak memakan korban dan juga tidak ada warga yang ingin mengungsi.

Hal tersebut diungkapkan oleh Amiruddin Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Parigi Moutong di Parigi, Selasa 17 Mei 2022.

“Intensitas curah hujan yang tinggi di wilayah Parigi sejak dini hari hingga pagi ini, menyebabkan banjir di empat dusun di Olaya yang merupakan muara sungai setempat,” ucap Amiruddin Kepala Bidang BPBD Parigi Moutong.

Ia menjelaskan, banjir di Desa Olaya terjadi akibat jebolnya bendungan sungai sehingga menyebabkan air meluap ke pemukiman penduduk sekitar, di mana 11 rumah dilaporkan terkena dampak banjir tersebut.

Atas kejadian ini, pemerintah setempat melakukan kajian teknis karena setiap curah hujan dengan intensitas yang tinggi terjadi dan juga durasi yang lama sering membuat desa tersebut menjadi langganan terhadap banjir.

“Jika sudah ada hasil kajiannya, maka kami baru bisa menyimpulkan terkait hal-hal urgen yang segera bisa untuk ditangani, termasuk normalisasi sungai. Kami juga akan melakukan koordinasi dengan Balai wilayah Sungai Sulawesi III terkait normalisasi sungai,” ucap Amiruddin.

Asri Asis, warga Dusun empat di Desa Olaya, mengatakan, banjir yang melanda kawasan itu terkait dengan kegiatan penambangan emas ilegal di Desa Kayuboko karena muara sungai desa Dusun terletak persis di Olaya.

Sebelumnya ia menjelaskan bahwa alur sungai di Desa Olaya, terutama muaranya kecil, namun keberadaan tambang emas menyebabkan pelebaran dinding sungai.

“Kalau hujan deras dan lama, daerah kami selalu kebanjiran karena air sungai meluap, dan kami yang berada di hulu sungai selalu terkena dampaknya” ucap Asri.

Baca: Kasus Covid-19 Indonesia Naik 53,8 Persen Sepekan Pasca Libur

Ia berharap, pemerintah desa dan pemerintah daerah harus mengambil langkah yang tegas agar kondisi ini tidak terulang kembali.

Asri Asis mengatakan, pemerintah daerah harus perlu melakukan normalisasi sungai dan memasang bronjong agar bisa menampung debit air yang banyak saat hujan. (*)

Baca: Buruh Ancam Mogok Kerja Jika Tetap Lanjutkan Revisi UU Cipta Kerja

...

Artikel Terkait

wave

Bupati Sigi Mohamad Irwan Akan Tingkatkan Daya Saing Potensi Daerah

Bupati Sigi Mohamad Irwan akan tingkatkan daya saing potensi daerah dengan cara bersinergi dengan berbagai pihak termasuk

10 Pasangan Mesum di Kota Makassar Diringkus di Kamar Hotel

10 pasangan mesum berhasil diringkus saat berada di kamar hotel kelas melati alis wisma dari kerja sama antara Dinas Sosial (Dinsos)

PD DMI Parigi Moutong Tetapkan Abdul Rauf Serang Sebagai Ketua DMI

PD DMI Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, memilih dan tetapkan mubaligh muda asal Desa Tolole Abdul Rauf Serang sebagai Ketua DMI.

Haul Guru Tua Yang Ke 54, Wali Kota Palu Sebut Guru Tua Pencerah

Hari penutupan Haul Guru Tua yang ke 54 Sabtu 14 Mei 2022 tadi telah dilaksanakan di kompleks Alkhairat, Hadianto Rasyid Wali Kota Palu

Tahun 2022, Jamaah Haji Sulawesi Tengah Hanya Berangkat Dua Kloter

Jamaah Haji Sulawesi Tengah Tahun 2022, Hanya Berangkat Dua Kloter, sehubungan dengan kebijakan pembatasan kuota.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;