Ribuan Massa Kembali Menggelar Aksi Demo Tolak Tambang di Kasimbar

<p>Ket Foto: Aksi Demo Tolak Tambang di Kecamatan Kasimbar, Senin, 7 Februari, 2022. (Foto/Istimewa)</p>
Ket Foto: Aksi Demo Tolak Tambang di Kecamatan Kasimbar, Senin, 7 Februari, 2022. (Foto/Istimewa)

Berita Parigi Moutong, gemasulawesi.com- Aliansi Rakyat Tani Koalisi Tolak Tambang (KTT) Kasimbar, Tinombo selatan, Toribulu kembali menggelar aksi demo tolak tambang dan mendesak pemerintah untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Trio Kencana.

Aksi demo tolak tambang di gelar di Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Senin, 7 Februari 2022, aksi tersebut diikuti ribuan massa berasal dari gabungan tiga Kecamatan.

Baca: Ratusan Pendemo Minta Pemda Tolak Usaha Tambang Kasimbar

Dalam selebaran tuntutan Aliansi Rakyat Tani KTT, disebutkan jika PT Trio Kencana telah beroperasi dan memiliki konsesi di tiga wilayah Kecamatan yakni, Kecamatan Kasimbar, Toribulu dan Tinombo Selatan.

Dalam selebaran itu juga disebutkan, perusahaan dinilai tidak memikirkan hajat hidup orang banyak dan telah mencoba merampas hak masyarakat sejak tahun 2010.

Baca: IUP PT Trio Kencana Masuk Kadaluarsa Tambang Kasimbar Ditutup

Masyarakat disebut selalu menolak keberadaan tambang itu, kemudian di tahun 2020 Dinas ESDM menerbitkan izin operasi produksi, sejak itu kejadian bencana alam kerap terjadi.

Penolakan keberadaan tambang emas dalam selebaran itu disebutkan akibat masyarakat sudah merasakan langsung dampak dari kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT Trio Kencana.

Baca: Massa Aksi Demo Sebut Tambang Emas Kasimbar Ancam Lingkungan

Khususnya dampak pada rusaknya lahan persawahan, naiknya volume banjir dan hilangnya lahan untuk perkebunan, hal itu menjadi pemicu aksi demo tolak tambang di Kecamatan Kasimbar.

PT Trio Kencana juga dinilai lalai dalam hal pelibatan masyarakat saat menyusun analisis dampak lingkungan. Dimana dalam penyusunan AMDAL hanya menghadirkan segelintir orang dan pemerintah kecamatan yang dinilai tidak memiliki hak dan tidak paham terkait pertambangan.

Untuk itu pihak massa demo yang mengatas namakan Aliansi Tani Rakyat KTT, mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi tengah dalam hal ini Gubernur Rusdy Mastura mencabut Izin Usaha Pertambangan PT Trio Kencana. (fan)

Baca: Polda Sulteng Amankan 29 Pendemo Tolak Omnibus Law

...

Artikel Terkait

wave

Parigi Moutong Berduka, Kehilangan Salah Satu Putra Terbaiknya

Parigi moutong kehilangan salah seorang putra daerah terbaik seorang tokoh tua berpengaruh khususnya di wilayah Kecamatan Parigi, Asmir Ntosa.

5.500 Hektar Sawah di Parigi Moutong Uji Coba Program IP 400

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Parigi Moutong uji coba 5.500 hektar terapkan program indeks pertanaman (IP) padi 400.

Ini Perkembangan Penerbitan SK PPPK Parigi Moutong Menurut BKPSDM

Hampir sebulan selesai pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) bagi calon PPPK guru, bagaimana kabar penerbitan SK PPPK guru Parigi Moutong?

Harga Jual Minyak Goreng di Parigi Moutong Masih di Atas Rp 14 Ribu

Minyak goreng masih dijual dengan harga di atas Rp 14 ribu per liter pasar tradisional di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi tengah.

Kapolres Parigi Moutong Buka Bhayangkara Cup II

Kapolres Parigi Moutong (Parimo), AKBP Yudy Arto Wiyono S.I.K menendang bola tanda dibukanya secara resmi turnamen Bhayangkara Cup II.

Berita Terkini

wave

Pemerintah Genjot Program Prioritas untuk Ciptakan Jutaan Lapangan Kerja Baru

Pemerintah mempercepat program prioritas nasional, mulai dari koperasi desa, kampung nelayan, hingga revitalisasi tambak.

Prabowo Perluas Program Sekolah Rakyat untuk Kelompok Ekonomi Lebih Luas

Presiden Prabowo merencanakan pembangunan 500 Sekolah Rakyat, memperluas sasaran dari desil 1-2 hingga 5 demi pemerataan pendidikan.

PA Jakarta Barat Batalkan Perkawinan WNI dengan WNA Arab Saudi

Pengadilan Agama Jakarta Barat mengabulkan gugatan JPN, lindungi WNI korban KDRT, dan pastikan perkawinan dibatalkan secara sah.

KPK Telusuri Dugaan Korupsi Kuota Haji, Nama Khalid Basalamah Disorot

KPK menyelidiki dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, menyoroti peran Khalid Basalamah serta kejanggalan pembagian kuota tambahan.

KPK Dalami Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC BRI

KPK memanggil Irni Palar dan menetapkan lima tersangka dalam kasus korupsi pengadaan mesin EDC senilai Rp2,1 triliun.


See All
; ;